Dalam pusaran wacana pembangunan nasional, wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) tampak semakin tidak terlihat. Dominasi istilah teknokratik dalam penyusunan anggaran menjadikan kebutuhan dan kompleksitas wilayah 3T tereduksi menjadi sekadar statistik marjinal. Narasi ekonomi nasional yang teknis berbasis pada indikator pertumbuhan makro dan efisiensi fiscal telah menciptakan kebisuan struktural yang menyingkirkan 3T dari ruang pengambilan keputusan.
KETIKA istilah seperti “growth rate”, “output gap”, atau “multiplier effect” menjadi bahasa utama dalam rancangan anggaran negara, maka sesungguhnya negara telah membangun dinding epistemik yang sulit ditembus oleh realitas sosial di wilayah 3T. Bahasa teknis yang mendominasi diskursus ekonomi menjauhkan kebijakan dari penghayatan atas pengalaman hidup warga di perbatasan, pulau terluar, atau kawasan tertinggal. Di sinilah letak kritik utama atas technocratic governance, ia memproduksi kepentingan hanya bagi yang mampu berbicara dalam bahasanya.
Dalam kerangka pemikiran Pierre Bourdieu, bahasa teknokratik anggaran negara adalah bentuk dari kekuasaan simbolik. Ia tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi sekaligus menentukan siapa yang sah untuk didengar. 3T yang tak memiliki perangkat untuk merumuskan dirinya dalam istilah-istilah ekonomi makro akhirnya menjadi “yang lain” dalam struktur distribusi sumber daya nasional.
Konsekuensinya nyata. Laporan alokasi infrastruktur, misalnya, menunjukkan dominasi wilayah Jawa dalam setiap siklus APBN. Sementara daerah 3T acap kali dijadikan justifikasi anggaran, namun minim dalam proporsi aktual. Hal ini mencerminkan habitus kebijakan yang terbentuk dari dan untuk pusat kekuasaan bukan dari pengalaman spasial dan historis warga di pinggiran.
