NATUNA – Indonesia memasuki usia 80 tahun kemerdekaannya. Sebuah angka yang seharusnya menjadi tonggak refleksi, bukan sekadar pesta simbolik yang larut dalam seremoni tahunan. Delapan dekade lalu para pendiri bangsa mengikrarkan cita-cita luhur membangun masyarakat adil, makmur, dan berdaulat. Namun apakah janji itu telah ditepati Ataukah kita hanya hidup dalam ilusi kemerdekaan.
Pertanyaan itulah yang ditegaskan Aprianti, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Natuna, ketika diwawancara di Kantor Koran Perbatasan pada 17 Agustus 2025. Dengan nada tajamnya Aprianti menyebut kondisi bangsa saat ini masih jauh dari harapan, bahkan layak disebut sebagai “republik yang sakit”.
“Menyanyikan Indonesia Raya seharusnya dilakukan dengan tekad, kesadaran, dan aksi nyata. Bukan sekadar rutinitas seremoni. Mencintai Indonesia berarti berani mengkritiknya dan memperjuangkan agar ia sembuh, agar ia menjadi layak bagi semua anak bangsa,” ujarnya.
Luka Sejarah yang Membekas
Refleksi tersebut tentunya tidak lahir dari ruang hampa. Aprianti mengingatkan kembali bahwa sejak proklamasi 1945, kemerdekaan Indonesia selalu dipertanyakan. Dalam Negara Paripurna, Yudi Latif menulis bahwa kemerdekaan lahir dari kompromi dan dukungan kolonial, warisan pahit yang meninggalkan luka panjang. Luka itu semakin dalam pada era Orde Baru ketika rezim Soeharto membuka kran modal asing selebar-lebarnya.
“Ironis sekali. Soekarno pernah menolak keras jebakan investasi asing demi menjaga martabat bangsa. Tapi pada Orde Baru justru martabat itu digadaikan. Kedaulatan ekonomi kita dikorbankan di altar keserakahan,” kata Aprianti.
Sejarah dalam pandangannya tidak pernah benar-benar menyembuhkan luka bangsa. Sejarah itu justru diwariskan lintas generasi dan melahirkan paradoks kemerdekaan politik yang diraih namun tanpa kemerdekaan sosial-ekonomi yang diimpikan.
Kemerdekaan yang Semu
Hari ini, jurang itu semakin lebar. Kesenjangan sosial membengkak, korupsi menjadi penyakit kronis, dan etika kepemimpinan melemah drastis.
“Apakah kita sungguh merdeka jika rakyat masih terjebak kemiskinan, jika keadilan hanya jadi jargon, dan jika hukum berjalan timpang?” tanyanya retoris.
Baginya, perayaan kemerdekaan bukan soal bendera yang dikibarkan atau lomba tujuh belasan. Lebih dari itu kemerdekaan harus dimaknai sebagai keberanian menegakkan kedaulatan ekonomi, politik yang bermartabat, dan budaya yang matang. Jika tidak, bangsa ini hanya berdiri di atas ilusi merdeka.
HMI: Dari Warisan ke Tanggung Jawab Baru
HMI, menurut Aprianti, memiliki peran historis sekaligus tanggung jawab moral dalam menjawab tantangan zaman. Sejak berdiri pada 1947, organisasi mahasiswa Islam ini membawa dua misi utama yaitu menjaga keislaman dan keindonesiaan.
“HMI adalah kawah candradimuka yang melahirkan banyak pemimpin. Tapi prestasi masa lalu tidak boleh membuat kita puas diri. Globalisasi, disrupsi teknologi, dan krisis integritas publik menuntut kader yang visioner, berintegritas, dan menguasai pengetahuan mutakhir,” jelasnya.
Aprianti menekankan bahwa alumni HMI yang kini berada di lingkar kekuasaan, dunia usaha, maupun masyarakat sipil, harus hadir sebagai teladan moral bukan sekadar pengisi jabatan.
“Tanggung jawab itu lebih besar dari sekadar gelar atau posisi,” tuturnya
Penyakit Bangsa: Dari Korupsi hingga Hukum yang Lemah
Aprianti kemudian membedah akar-akar persoalan yang menurutnya menjadi penghambat kemajuan bangsa dan mengurai satu per satu:
- Korupsi
“Korupsi adalah penyakit kronis yang menggerogoti sendi kehidupan bangsa. Ia bukan sekadar merugikan keuangan negara, tapi juga merusak moralitas, etika, dan integritas.” - Kesadaran Pendidikan yang Rendah
“Pendidikan adalah kunci. Tapi kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, baik formal maupun non-formal, masih rendah. Akibatnya, kualitas manusia tertinggal, akses pendidikan timpang, dan pembangunan sumber daya mandek.”
- Lemahnya Persatuan dan Kesatuan
“Keberagaman kita seharusnya jadi kekuatan. Tapi kenyataannya, perpecahan sering dijadikan alat politik. Lemahnya persatuan akan terus menghambat kemajuan bangsa.”
- Ketidakadilan Sosial
“Kesenjangan ekonomi makin melebar. Ketidakadilan sosial melahirkan ketidakpercayaan, memicu konflik, dan meruntuhkan solidaritas nasional.”
- Sistem Politik yang Buruk
“Politik oligarki, politik uang, dan praktik korupsi politik telah membajak demokrasi. Akibatnya, partisipasi rakyat terpinggirkan.”
- Penegakan Hukum yang Lemah
“Hukum sering jadi permainan elite. Ketika hukum tidak adil, rakyat kehilangan kepercayaan pada negara.”
Bagi Aprianti, semua faktor ini saling terkait, membentuk lingkaran setan yang sulit diputus, tetapi tidak mustahil dihancurkan.
Mahasiswa Sebagai Pisau Bedah Bangsa
Meskipun begitu pahit, Aprianti tetap menyimpan optimisme. Baginya mahasiswa adalah agen perubahan yang harus berani berdiri di garis depan. Aprianti menekankan tujuh peran utama yakni:
- meningkatkan literasi digital,
- mengembangkan inovasi dan kewirausahaan,
- memberdayakan masyarakat di daerah terpencil,
- membangun etika dan moral,
- mengembalikan kepercayaan publik,
- memperkuat kolaborasi lintas sektor,
- serta menjadi pembelajar seumur hidup.
“Kader HMI harus jadi pisau bedah bangsa. Mampu membongkar borok yang menahun, tapi juga menyembuhkan luka. Kita harus menguasai teknologi, memperkuat ekonomi umat, memperjuangkan demokrasi substantif, dan menjaga moral public,” katanya
Menuju 2045: Dua Dekade Penentuan
Aprianti menutup refleksinya dengan sebuah peringatan yang terdengar seperti alarm keras bagi bangsa. Menurutnya, dua dekade ke depan akan menentukan arah Indonesia menuju 2045 momen yang selama ini digadang sebagai “Indonesia Emas”.
“Jika kita tidak serius sekarang, cita-cita itu hanya akan jadi slogan kosong. Alumni HMI harus hadir sebagai penghubung antargenerasi yakni membimbing, membuka jalan, dan mengawal agar cita-cita kemerdekaan tidak redup,” tegasnya.
Bagi Aprianti, kemerdekaan sejati bukan sekadar bebas dari kolonialisme fisik. Ia adalah kebebasan dari kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Dan amanah itu, delapan dekade setelah proklamasi, masih tetap melekat di pundak bangsa ini.
“Kita harus jujur pada diri sendiri. Indonesia belum sembuh. Dan justru karena itu, perjuangan belum selesai” tutup Aprianti. (KP).
Editor : Dhitto
