NATUNA – Sebuah entitas kerap dianggap telah mencapai fase aeterna juventus atau keabadian dalam kedewasaan pada usia yang ke-26 tahun, namun bagi Kabupaten Natuna kedewasaan itu dirayakan dengan sebuah paradoks. Di balik upaya pembangunan infrastrukturnya serta penguatan postur militer nasional, tersembunyi kegelisahan mendalam tentang hakikat identitas kebudayaan yang semakin kabur dan pelestarian adat istiadat melayu seolah mulai tereliminasi di tanahnya sendiri.
Narasi pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional ternyata belum sepenuhnya berdamai dengan roh kultural. Perenungan kritis ini terkupas dalam wawancara bersama sosok yang masih menyimpan getaran seorang penjaga akar sejarah yakni Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Natuna, Dato’ Wira Setia Utama H. Wan Suhardi, di kediamannya, Jl. DKWM Benteng-Ranai, Rabu, 08 Oktober 2025.
“Kalau manusia, 26 tahun itu sudah memasuki masa dewasa. Kalau dewasa berarti sudah mampu berdiri di kaki sendiri,” ujar Wan Suhardi.
Wan Suhardi tidak menampik kemajuan fisik yang telanjang mata. Pihaknya mengungkapkan melalui penggambaran sebuah dialektika pembangunan dengan tesis berupa jalan setapak dan kesunyian yang telah menemui antitesisnya dalam bentuk jalan lebar, kepadatan penduduk, dan kemacetan lalu lintas. Sintesisnya adalah sebuah kabupaten yang secara fisik bertransformasi dari kecamatan menjadi pusat pemerintahan.
“Itu perubahan pasti,” ungkap Wan Suhardi mengakui logika progresi material ini.
Wan Suhardi juga menceritakan rekaman memori sejarah tentang estafet kepemimpinan dengan masing-masing monumennya sendiri. Di era Hamid Rizal, terbangun dengan megah kantor bupati diatas Bukit Arai yang menghadap ke arah matahari terbenam. Di zaman Daeng Rusnadi, Masjid Agung Natuna berdiri bak Taj Mahal. Pada masa Ilyas Sabli, Pantai Piwang terbangun sebagai salah satu ikon pariwisata Natuna. Hingga pada periode Wan Siswandi, pembangunan infrastruktur penerangan jalan dari ujung ke ujung negeri ini. Menjadi sebuah bukti dari nalar pembangunan yang bekerja setiap periode. Sementara untuk bupati petahana, Cen Sui Lan, yang baru setahun menjabat, Wan Suhardi memilih menahan diri untuk tidak menilai seraya berharap pembangunan berkelanjutan bukan sekadar wacana.
“Kita tidak dapat menge-adjust atau men-justice antara berhasil dan tidaknya, karena baru satu tahun. Harapan kita satu aja, semoga Natuna terus maju dan berkembang hingga masyarakatnya semakin sejahtera. Jangan hanya menjadi slogan-slogan saja.” tuturnya.
Wan Suhardi juga memberikan apresiasi pada sektor pendidikan dan kesehatan, seperti program sekolah gratis SD-SMP dan cakupan BPJS bagi masyarakat umum sebagai perkembangan yang luar biasa dan patut dibanggakan.
Namun di balik narasi kemajuan Natuna itu, tersimpan luka kultural yang begitu dalam. Bagi Wan Suhardi di situlah letak kontradiksi utama antara sektor budaya dan adat istiadat yang menjadi dasein (keberadaan) orang Natuna sebagai manusia Melayu justru terasa terabaikan.
“Kabupaten ini belum ada rumah adat. Mengapa penting? Penting bagi orang Melayu. Daerah Natuna sebagai kawasan Melayu, orang Melayu harus punya rumah. Kalau tidak punya rumah, kita macam gelandangan,” katanya dengan analogi yang tegas dan filosofis. Perjuangan membangun balai adat, yang telah dimulai sejak kabupaten ini berdiri 26 tahun lalu, hingga hari ini hanya berhenti pada tataran rencana dan anggaran yang tak kunjung terealisasi.
Sang Dato’ begitu menyoroti ironi ketika tema HUT ke-26 Natuna adalah “Wujudkan Natuna yang Bermarwah dalam Identitas”.
“Apa yang dimaksudkan dengan marwah ini? Marwah Melayu kan? Identitas apa ini? Identitas kemelayuan,” gugatnya. Baginya, tanpa keseriusan merealisasikan simbol-simbol pokok seperti rumah adat, slogan itu berisiko menjadi simulacra sebuah tiruan yang kosong dari realitas.
Kesenian tradisi, lanjutnya, banyak yang punah atau hidup segan mati tak mau. Wan Suhardi menggambarkan fenomena ini sebagai alienasi atau keterasingan para seniman.
“Kalian boleh lihat orang tampil bertopeng, kasihan. Baju pemain topeng itu yang bajunya sudah lusuh menari di atas tanah tanpa alas kaki,” sebutnya membayangkan sebuah sublimasi di mana seni tradisi tidak harus tampil tradisional dalam penampilan fisiknya, tetapi bisa diangkat dengan kostum dan panggung yang layak sehingga menjadi tontonan yang bermartabat.
Mengenai negara dan Masyarakat yang bak hegemoni versus ruang hidup kultural, dalam pandangan sang Dato’, hubungan antara pemerintah dan komunitas budaya seringkali bersifat instrumental. LAM, katanya, sering dijadikan “lembaga penyelenggara tepuk tepung tawar” saja. Wan Suhardi mengaku jarang dilibatkan dalam perbincangan strategis bahkan untuk perayaan HUT dengan tema Identitas dan Marwah Melayu sekalipun.
“Hari ini mau ulang tahun Kabupaten Natuna, ketua LAM pernah sekali pun tak diundang. Tak pernah sekalipun diajak bicara. Judulnya Marwah Melayu, ini identitas, kenapa?” tanya sang Dato’. Ini ibarat menunjukkan sebuah hegemoni di mana negara menentukan sendiri narasi tentang identitas tanpa melibatkan pelaku budayanya secara substantif.
Wan Suhardi juga mendorong agar pemerintah tidak hanya membiarkan komunitas dan sanggar budaya hidup sendiri tetapi aktif menciptakan habitus, ruang sosial bagi mereka untuk berkembang. Rencana rumah adat yang diusung misalnya, bukan sekedar bangunan tetapi sebuah agora atau ruang publik tempat masyarakat berlatih silat, topeng, gurindam, atau zapin.
Menyentuh pembangunan strategis nasional di Natuna, seperti pembangunan kekuatan militer yang masif dan jalan lingkar, Wan Suhardi melihatnya dengan kacamata realpolitik. Pihaknya memahami logika pemerintah pusat untuk mempertahankan kawasan kaya sumber daya ini, mengakui bahwa sejarah yang kuat adalah modal untuk menegaskan kedaulatan.
Namun sang Dato’ kembali pada pertanyaan etik yang fundamental, apakah dengan adanya kekuatan militer di sini masyarakat tambah sejahtera? “Tidak. Belum tentu juga.” katanya.
Wan Suhardi juga mempertanyakan apakah kehadiran militer memberikan rasa aman atau justru menimbulkan kecemasan akan kemungkinan perang. Ini adalah pertanyaan tentang tujuan akhir dari pembangunan pertahanan itu sendiri yakni untuk siapa dan untuk apa?
pada akhir wawancara, pria 63 tahun yang telah mengabdi di dunia adat selama puluhan tahun ini menyampaikan saran sederhana namun mendalam bagi pemimpin daerah untuk serius dalam mewujudkan program pembangunan agar tidak menjadikannya sebuah angan-angan belaka.
“Serius dalam melaksanakan program. Jangan sampai program itu hanya slogan,” tegasnya. pihaknya meminta program pemberdayaan ekonomi dikaji secara mendalam, bukan sekadar membagikan modal yang akhirnya tak berbuah, ibarat “mbelih beyen katek” sebuah usaha yang berakhir sia-sia.
Pesan terakhirnya adalah sebuah ajakan introspeksi bagi seluruh elite Melayu di pemerintah. “Kalau kalian tak mampu memperjuangkan rumah adat Melayu itu, kalian sebagai orang Melayu di sini, mengaku Melayu, kalian akan malu. Sejarah tidak pernah mencatat kalian sebagai orang Melayu.” tutup Wan Suhardi. (KP).
Laporan : Dhitto
