JAKARTA – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menyampaikan orasi ilmiah bernas dalam agenda Sekolah Pimpinan (Sepim) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2025.
Bertempat di Aula Caping Gunung, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa, 02 Desember 2025, Prof. Taruna membedah tesis utama bertajuk “Kesehatan Sebagai Pilar Peradaban” dengan pendekatan data yang komprehensif.
Dalam paparannya, Prof. Taruna tidak hanya berbicara pada tataran normatif, melainkan menyajikan peta jalan strategis bagaimana sektor kesehatan menjadi determinan utama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Membuka diskursus, Prof. Taruna mengutip pemikiran bapak sosiologi Islam, Ibnu Khaldun, yang menyatakan bahwa “Peradaban dibangun oleh manusia yang sehat akal dan kuat fisiknya”. Postulat ini diperkuat oleh pandangan negarawan Winston Churchill yang menyebut warga negara yang sehat sebagai aset terbesar sebuah bangsa.
Prof. Taruna mengingatkan bahwa Indonesia tengah berada pada puncak bonus demografi (2020-2030), di mana populasi usia produktif mencapai dua kali lipat dari usia non-produktif. Namun, ia memberikan catatan kritis terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang saat ini berada di peringkat 112 dari 193 negara, meskipun telah masuk kategori high human development.
”Tantangan kita nyata, mulai dari penurunan prevalensi stunting hingga pengendalian penyakit tidak menular. Jika ekonomi kita ditargetkan tumbuh 5,7% per tahun menuju PDB 23.199 USD pada 2045, maka fondasi kesehatannya harus kokoh,” paparnya.
Dalam konteks regulasi, Prof. Taruna menegaskan bahwa transformasi kesehatan nasional bertumpu pada enam pilar utama sesuai UU No. 17 Tahun 2023, yang mencakup transformasi layanan primer, rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan, SDM, hingga teknologi kesehatan.
BPOM memegang mandat krusial dalam undang-undang tersebut, khususnya Pasal 435, 436, dan 437 yang mengatur sanksi pidana bagi produksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Pengawasan dilakukan secara ketat melalui mekanisme Pre-Market (standardisasi dan registrasi) hingga Post-Market (penindakan pelanggaran).
Poin paling strategis yang disampaikan Prof. Taruna adalah urgensi penerapan konsep Triple Helix atau Sinergi ABG (Academia, Business, Government) untuk mendorong inovasi produk nasional.
Business (Bisnis): Sektor obat dan makanan memberikan kontribusi ekonomi hingga Rp 6.000 Triliun, dengan melibatkan 45.216 perusahaan skala besar dan lebih dari 4,2 juta UMKM.
Academia (Akademisi): Tercatat ada 168 kerja sama antara BPOM dan universitas dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi, yang telah melahirkan inovasi seperti Vaksin Merah Putih, Insulin Detemir, hingga Stem Cell.
Government (Pemerintah): Berperan memberikan pendampingan regulatori sejak tahap penelitian hingga perizinan edar.
”Model ekosistem inovasi ini adalah kunci pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy). Kita tidak bisa bekerja secara parsial,” tegasnya sembari menunjukkan buku karyanya tentang “Sinergi ABG”.
Menutup orasinya, Prof. Taruna memaparkan tantangan kesehatan modern seperti resistensi antimikroba (AMR), etika kesehatan digital, hingga krisis kesehatan mental. Ia juga memperkenalkan inovasi pelabelan Nutri-Level (A, B, C, D) untuk mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak.
Kepada peserta Sepim HMI, Prof. Taruna menekankan bahwa pengawasan obat dan makanan adalah tanggung jawab bersama. Ia menggarisbawahi bahwa kader HMI tersebar sebagai bagian dari tiga pilar pengawasan yaitu sebagai pelaku usaha yang taat aturan, sebagai birokrat pemerintah, dan sebagai masyarakat cerdas.
”Kader HMI harus berkontribusi dengan menjalankan peran strategisnya masing-masing. Kalian adalah bagian dari Civil Society yang kritis, sekaligus calon pemimpin yang akan menentukan arah kebijakan kesehatan bangsa ini,” pungkas Prof. Taruna. (KP).
Laporan : Awan
Editor : Dhitto
