“Kader Posyandu Meranti di Kelurahan Batu Hitam menagih realisasi janji insentif dari Pemerintah Kabupaten Natuna di tengah minimnya dukungan anggaran operasional di tingkat kelurahan.”
Keterbatasan anggaran, belum cairnya insentif, serta keterlambatan penggantian biaya operasional menjadi keluhan utama kader Posyandu Meranti yang tetap menjalankan pelayanan kesehatan masyarakat secara sukarela.
NATUNA — Ketua Kader Posyandu Meranti Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Harlina, menyoroti persoalan insentif kader posyandu yang hingga Maret 2026 belum juga direalisasikan, meskipun sebelumnya sempat dijanjikan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna. Kondisi tersebut terjadi di tengah minimnya dukungan anggaran operasional dari pemerintah kelurahan, sementara para kader tetap menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat secara sukarela.
Harlina menyampaikan bahwa kader posyandu di wilayahnya telah beberapa kali menerima janji terkait pemberian insentif. Namun hingga saat ini realisasinya belum terlihat. Menurutnya, janji tersebut bahkan sempat disampaikan untuk tahun anggaran 2026, tetapi hingga tiga bulan pertama tahun ini belum ada kejelasan. Pihaknya menjelaskan bahwa pada beberapa tahun sebelumnya para kader memang sempat menerima insentif dalam jangka waktu terbatas. Namun program tersebut kemudian terhenti seiring perubahan kebijakan pengelolaan program posyandu.
“Kami pernah mendapat insentif sekitar dua sampai tiga tahun yang lalu. Itu pun hanya berjalan sekitar sepuluh bulan. Setelah itu tidak ada lagi karena ada perubahan kebijakan,” ujar Harlina.
Harlina menambahkan bahwa saat ini kader tidak lagi terlalu berharap terhadap insentif tersebut karena pengalaman sebelumnya terhadap rayuan maut janji manis yang sering berakhir tanpa kepastian. Meski demikian, kegiatan pelayanan posyandu tetap dijalankan karena para kader merasa memiliki tanggung jawab sosial terhadap kesehatan masyarakat.
“Sekarang pun kami dengar katanya tahun 2026 akan ada insentif lagi. Tapi sudah tiga bulan berjalan belum ada juga. Kami sebenarnya tidak terlalu berharap lagi karena sering kecewa. Kami bekerja di sini memang secara sukarela,” katanya.
Selain persoalan insentif, kader Posyandu Meranti juga menyoroti keterlambatan pembayaran biaya operasional dari program kesehatan yang mereka jalankan. Salah satu yang disampaikan adalah penggantian biaya bahan bakar untuk pengantaran Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada balita yang berisiko stunting.
Harlina menjelaskan bahwa kader harus mengantarkan paket PMT ke rumah-rumah balita di berbagai wilayah, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau ketika akses jalan terganggu banjir. Namun penggantian biaya operasional tersebut kerap terlambat.
“Untuk pengantaran PMT itu sebenarnya bukan upah, hanya penggantian uang bensin. Tapi untuk tahun 2025 sampai sekarang kami belum dibayar juga. Padahal semua laporan, foto, dan dokumen sudah kami serahkan,” ujarnya.
Harlina mengatakan kegiatan pengantaran PMT tetap harus dilakukan karena merupakan bagian dari program kesehatan yang harus diselesaikan tepat waktu.
“Kami harus mengantar dari satu ujung ke ujung wilayah lain. Kadang hujan, kadang banjir, tetapi tetap harus diantar pada hari itu juga,” kata Harlina.
Di tingkat kelurahan, Harlina juga menilai dukungan fasilitas operasional masih sangat terbatas. Menurutnya, Posyandu Meranti hampir tidak menerima bantuan fasilitas baru dari kelurahan, selain penggunaan barang yang sudah ada sejak lama. Pihaknya menjelaskan bahwa peralatan seperti meja dan kursi yang digunakan hingga saat ini merupakan fasilitas lama yang berasal dari program PNPM pada masa sebelumnya. Jika ada kerusakan, biasanya hanya diganti dengan peralatan yang sudah tidak terpakai di kantor kelurahan.
“Kalau fasilitas dari kelurahan hampir tidak ada. Meja yang dipakai ini sudah lama sekali sejak program PNPM dulu. Kalau rusak biasanya diganti dengan yang tidak dipakai di kantor lurah,” ujarnya.
Lanjut Harlina mebeberkan, bahkan untuk kebutuhan administrasi sederhana seperti fotokopi dan pencetakan dokumen, kader kini tidak lagi dapat memanfaatkan fasilitas kelurahan seperti sebelumnya.
“Sekarang untuk fotokopi atau print dokumen saja kami tidak bisa lagi menumpang di kelurahan. Katanya memang tidak ada anggaran untuk itu,” bebernya.
Meski demikian, pelayanan posyandu tetap berjalan secara rutin setiap bulan dengan mengandalkan swadaya masyarakat. Salah satu contohnya adalah penyediaan makanan tambahan bagi balita yang sepenuhnya berasal dari iuran sukarela para kader dan ibu yang hadir dalam kegiatan posyandu.
Menurut Harlina, dana yang terkumpul dari iuran tersebut digunakan untuk membeli bahan makanan sederhana seperti beras yang kemudian diolah menjadi bubur bagi balita.
“Setiap bulan kami membuat bubur untuk anak-anak. Dana itu dari iuran ibu-ibu yang datang ke posyandu, seikhlasnya saja. Dari situ kami beli beras, lalu sisanya untuk membeli air minum,” jelasnya.
Selain PMT swadaya, terdapat pula program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan dua kali dalam seminggu, yaitu setiap Senin dan Kamis. Namun tidak semua balita mengambil manfaat program tersebut. Pihaknya menyebutkan bahwa di wilayah Posyandu Meranti terdapat sekitar 95 bayi yang menjadi sasaran program tersebut, sementara jumlah keseluruhan sasaran posyandu mencapai sekitar 155 balita.
“Jumlah sasaran di Posyandu Meranti sekitar 155 balita. Tetapi memang tidak semuanya datang ke posyandu,” katanya.
Harlina menjelaskan bahwa rendahnya kehadiran balita sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kesibukan orang tua hingga pengalaman anak yang mengalami demam setelah imunisasi. Menurutnya, sebagian orang tua menjadi enggan kembali membawa anak mereka ke posyandu setelah mengalami pengalaman tersebut.
“Ada juga orang tua yang anaknya demam setelah imunisasi lalu jadi trauma dan tidak mau datang lagi ke posyandu. Ada juga yang bilang sudah selesai imunisasi sehingga tidak perlu datang lagi, padahal sebenarnya pelayanan posyandu sampai anak berusia lima tahun,” ujarnya.
Untuk mengatasi rendahnya partisipasi tersebut, kader posyandu menjalankan strategi jemput bola yang disebut sebagai kegiatan sweeping. Program ini dilakukan berdasarkan arahan dari pihak puskesmas untuk mendatangi rumah balita yang tidak hadir ke posyandu. Dalam pelaksanaan kegiatan sweeping tersebut, setiap kader turut mendapatkan pembayaran dari pihak puskesmas sebesar Rp75.000 per orang.
Menurut Harlina, kader biasanya membagi tugas berdasarkan jumlah kader yang tersedia. Setiap kader akan mendatangi beberapa rumah balita untuk memastikan mereka tetap mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Kalau ada balita yang tidak hadir, kami melakukan sweeping ke rumah mereka. Misalnya ada empat kader yang turun, masing-masing mendatangi sekitar lima balita,” ungkapnya.
Wilayah kerja Posyandu Meranti sendiri mencakup dua RW dengan sekitar sembilan RT. Posyandu ini didukung oleh enam kader serta tiga tenaga kesehatan dari puskesmas yang terdiri dari seorang bidan, seorang perawat, dan seorang petugas gizi.
Pendataan kesehatan masyarakat juga dilakukan secara berjenjang, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, hingga anak yang telah lahir.
“Pendataan dimulai dari calon pengantin. Setelah itu ketika sudah hamil mereka juga melapor kepada kami. Setiap bulan ada kelas ibu hamil. Setelah melahirkan, anaknya langsung kami masukkan dalam data posyandu balita,” terang Harlina.
Terkait penanganan stunting, Harlina menegaskan bahwa kader posyandu tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan seorang anak mengalami stunting. Penetapan tersebut hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis dan ahli gizi melalui pemeriksaan khusus.
“Kami tidak bisa menyebut anak itu stunting atau tidak. Yang kami tahu hanya kategori berisiko stunting. Penetapan stunting harus melalui pemeriksaan oleh ahli gizi dan dokter,” tegas Harlina.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Harlina mengatakan para kader tetap menjalankan kegiatan posyandu secara konsisten. Pihaknya berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian yang lebih nyata terhadap keberadaan kader posyandu yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.
Kata Harlina, perhatian tersebut tidak selalu harus dalam bentuk bantuan besar, tetapi setidaknya melalui kunjungan langsung dari pihak kelurahan atau dukungan administratif sederhana.
“Harapan kami sebenarnya sederhana. Mungkin satu atau dua bulan sekali ada staf kelurahan yang datang melihat kegiatan kami di sini. Setidaknya masyarakat tahu bahwa ada perhatian dari pemerintah,” harapnya.
Harlina juga berharap pemerintah daerah dapat menepati komitmen terkait insentif kader serta memastikan pembayaran biaya operasional program kesehatan dilakukan tepat waktu agar para kader tidak lagi menanggung beban biaya secara pribadi. (KP).
Laporan : Dhitto
