“Program pemerintah untuk mendorong ekonomi masyarakat Natuna, termasuk bantuan bibit kelapa, penguatan UMKM dan pembangunan infrastruktur, masih mendapat sorotan dari masyarakat. Ketua Kelompok Petani Nanas Desa Gunung Putri, Zubir, menilai sejumlah program tersebut belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya di lapangan.”
NATUNA – Ketua Kelompok Petani Nanas Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna, Zubir, mengkritik sejumlah program pemerintah yang berkaitan dengan pertanian, ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, keberadaan program belum otomatis menunjukkan perubahan yang dirasakan masyarakat, khususnya petani di wilayah pedesaan.
Kritik tersebut disampaikan Zubir dalam wawancara melalui telepon WhatsApp, Minggu (20/9/2026). Ia menyoroti program kelapa, bantuan kepada petani, kondisi ekonomi, pemasaran hasil pertanian, pembangunan infrastruktur hingga kesenjangan antara pemberitaan program pemerintah dengan kondisi yang menurutnya terlihat di lapangan.
Program Kelapa Dipertanyakan
Sorotan Zubir muncul di tengah adanya program pengembangan kelapa di Kabupaten Natuna. Kementerian Pertanian pada Agustus 2026 memberitakan bantuan 38.500 bibit kelapa dalam untuk 497 petani di Natuna, dengan luas pengembangan mencapai 350 hektare. Program tersebut juga disertai edukasi mengenai persiapan lahan, penanaman dan perawatan tanaman.
Namun, Zubir mempertanyakan efektivitas program tersebut jika bantuan bibit tidak diikuti pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan.
“Tak akan berhasil. Dulu pun pernah ada. Benda itu tak akan jadi. Saya yakin seratus persen lah tak akan berhasil,” kata Zubir.
Menurut dia, pengalaman program sebelumnya membuat dirinya meragukan keberhasilan pola bantuan yang hanya berorientasi pada pemberian bibit.
“Istilahnya tak hanya diberikan orang nanam. Kemudian setelah diserahkan kepada masyarakat tidak ada pembinaan lagi. Ambillah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi kritik dari sisi petani terhadap pelaksanaan program. Sebab, bagi Zubir, keberhasilan program pertanian tidak cukup diukur dari jumlah bibit yang diberikan, tetapi juga dari pembinaan, perawatan, produksi hingga pemasaran hasil.
Desa Gunung Putri Disebut Belum Mendapat Bantuan
Zubir juga menyebut kelompok petani di Desa Gunung Putri belum memperoleh bantuan program kelapa.
“Kalau bantuan kelapa tidak ada. Desa Gunung Putri tidak ada dapat bantuan. Tak ada,” tegasnya.
Ia mengaku pernah mempertanyakan persoalan tersebut kepada kepala dinas terkait. Menurut Zubir, dirinya mendapat informasi bahwa program untuk kelompok di desanya akan diarahkan pada tahun berikutnya.
“Kita kemarin sudah tanya juga kepala dinas. Dia bilang tahun depan saja,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai alasan Desa Gunung Putri tidak mendapatkan bantuan, Zubir menyebut dirinya memperoleh informasi bahwa desa tersebut tidak mengusulkan program.
“Informasi di desa tidak mengusulkan. Ada juga yang bilang begitu,” katanya.
Keterangan Zubir tersebut menjadi pembanding dengan data program pengembangan kelapa yang secara keseluruhan telah dialokasikan untuk ratusan petani di Natuna. Dengan demikian, persoalan yang disoroti bukan semata keberadaan program, tetapi bagaimana pemerataan dan akses masyarakat terhadap program tersebut.
Program Ekonomi Ada, Kondisi Lapangan Dipersoalkan
Pemerintah Kabupaten Natuna di bawah kepemimpinan Bupati Cen Sui Lan juga menjalankan sejumlah program yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
Pemerintah daerah juga memiliki program bantuan usaha ekonomi produktif dan pembiayaan usaha mikro dengan subsidi margin bagi pelaku UMKM. Dalam dokumen dan pemberitaan pemerintah, program tersebut diarahkan untuk memperkuat usaha masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, dari sisi masyarakat, Zubir menilai persoalan ekonomi belum selesai. “Hari ini ekonomi boleh dikatakan sekarat,” katanya.
Ia menilai persoalan lapangan kerja dan pemasaran hasil pertanian masih menjadi kendala utama.
“Yang jelas hari ini, pertama dari segi lapangan kerja mana ada. Kedua, macam kita petani ini untuk pemasaran barang hasil tani itu tidak ada. Jadi, dari manalah ekonomi kita mau naik?” ujar Zubir.
Menurutnya, persoalan semakin berat karena harga kebutuhan masyarakat terus meningkat, sementara hasil pertanian justru mengalami penurunan.
“Sementara harga kebutuhan-kebutuhan sehari-hari kita hari ke hari makin naik, makin mahal. Sementara hasil kita semakin menurun,” beber Zubir.
Pembangunan di Media Sosial Berbeda dengan Lapangan
Zubir juga mempertanyakan gambaran pembangunan yang disampaikan melalui media sosial pemerintah.
Menurutnya, aktivitas pembangunan yang terlihat melalui media sosial belum tentu menggambarkan kondisi yang dirasakan masyarakat secara langsung.
“Kalau kita melihat di media bagus, tapi kan kita melihat fakta. Kita bukan melihat istilah di laptop ataupun di HP. Kita melihat fakta hari ini,” katanya.
Ia menegaskan bahwa ukuran pembangunan menurutnya harus dilihat dari kondisi masyarakat secara langsung.
“Yang kita lihat kan fakta di lapangan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut terutama berkaitan dengan kondisi ekonomi dan infrastruktur yang menurutnya masih belum menunjukkan perubahan signifikan.
Infrastruktur Masih Disoroti
Zubir mencontohkan kondisi jalan di wilayah Bunguran Batubi. Ia mengatakan masih terdapat akses jalan yang belum mendapatkan peningkatan sebagaimana diharapkan masyarakat.
“27 tahun, jalan saja kita masih jalan tanah,” katanya.
Menurutnya, perubahan yang terjadi belum merata. “Kalau kita lihat, masih jalan tanah hari ini. Cuma jalan poros satu jalan itu saja yang berubah. Yang lain tidak ada berubah,” ujar Zubir.
Ia menilai pembangunan infrastruktur menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat, termasuk petani dalam membawa dan memasarkan hasil pertanian.
Banyak Lobi, Realisasi Ditunggu Masyarakat
Zubir juga menyoroti berbagai upaya pemerintah daerah melakukan komunikasi dan lobi ke luar daerah.
Menurut dia, masyarakat pada akhirnya tidak hanya membutuhkan informasi mengenai pertemuan, komunikasi atau lobi pemerintah, tetapi juga menunggu hasil konkret yang dapat dirasakan di Natuna.
“Yang jelas realisasi itu kita tidak tahu,” kata Zubir.
Kritik tersebut menjadi bagian dari pandangannya bahwa keberhasilan pembangunan seharusnya dilihat dari dampak yang muncul di daerah, bukan hanya dari aktivitas pemerintah yang diberitakan.
Pemerintah Punya Program, Masyarakat Menunggu Dampak
Di satu sisi, sejumlah program pemerintah memang telah berjalan. Selain bantuan bibit kelapa dan program UMKM, Pemkab Natuna dalam Musrenbang 2026 menetapkan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, termasuk sektor pertanian, perikanan dan pemberdayaan UMKM, sebagai bagian dari arah pembangunan daerah.
Pemerintah juga menyatakan program-program yang menyentuh langsung masyarakat perlu diprioritaskan dalam pelaksanaan anggaran 2026.
Namun, bagi Zubir, keberadaan program tersebut belum cukup apabila masyarakat di tingkat bawah masih menghadapi persoalan lapangan kerja, pemasaran hasil pertanian dan infrastruktur.
Ia meminta pemerintah memastikan program yang dirancang benar-benar sampai kepada masyarakat dan memberikan dampak nyata.
“Yang jelas hari ini yang kita harapkan adanya penanggulangan kebakaran itu seperti kanal, sekat bakar ataupun jalan supaya kalau ada kebakaran api bisa mudah dipadamkan,” katanya.
Bagi Zubir, pembangunan ekonomi masyarakat membutuhkan program yang tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga pembinaan, akses pasar dan infrastruktur pendukung.
Kritik tersebut menjadi catatan dari masyarakat di tengah berbagai program pemerintah yang sedang dijalankan di Natuna. Persoalannya kini bukan hanya seberapa banyak program yang diluncurkan, tetapi sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di lapangan.
Laporan: Ran
