Jakarta, (KP), – Daerah-daerah terpencil diketahui banyak memiliki potensi terselubung, bahkan bisa menyokong perekonomian negara. Hal ini secara jeli sudah ditangkap oleh pemerintah, terutama daerah-daerah yang terletak dikawasan perbatasan negara. Pemerintah kini tengah menggiatkan dan memantapkan pengembangan ekonomi diberbagai kawasan perbatasan negara. Salah satunya adalah Papua, rencananya akan diwujudkan berbagai infrakstruktur untuk percepatan pengembangan ekonomi, sekaligus menjadi beranda terdepan etalase bangsa.
Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) pada tahun 2018 kembali melakukan penyusunan masterplan pengembangan ekonomi dikawasan perbatasan negara, yakni Kawasan Skouw tepatnya di Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Papua. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Agusta Ersada Sinulingga dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronissi Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Penyusunan Masterplan Pengembangan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara yang berlangsung di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Jakarta, Senin 9 April 2018.
Agusta mengatakan, arah kebijakan untuk kawasan perbatasan dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Saat ini, lanjutnya, perbatasan negara dikawasan Skouw telah dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw. PLBN tersebut terdiri dari, Bangunan Utama, Bangunan Pemeriksaan Terpadu Kedatangan, Bangunan Klinik, Bangunan Carwash, Bangunan Jembatan Timbang, Bangunan Pemindai Truk, Bangunan Pemeriksaan Terpadu Keberangkatan, Bangunan Gudang Sita, Kennel, Bangunan Utilitas, Bangunan Check Point, dan Monumen Tasbara. ” Infrastruktur PLBN telah terbangun, namun masih belum cukup untuk melakukan percepatan pengembangan ekonomi disekitar PLBN, sehingga diperlukan inovasi lainnya, ” terang Agusta.
Untuk itu diperlukan masterplan pengembangan ekonomi yang melibatkan setiap kementerian atau lembaga terkait, pemerintah provinsi dan kabupaten kota, mulai dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Pemprov Papua, Pemkot Jayapuara, Kepolisian dan TNI. ” Terutama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam mengembangkan ekonomi dikawasan itu,” sebut Agusta.
Menurutnya, proses penyusunan masterplan pengembangan ekonomi kawasan Skouw akan melibatkan seluruh sektor. Cakupan deliniasi wilayah pengembangan ekonomi perbatasan Skouw akan mencakup seluruh kampung di Distrik Muaratami dan sebagian Distrik Abepura guna mengakomodir sektor pariwisata setelah terbangunnya jembatan holtekamp. “ Nantinya Pemerintah Kota Jayapura yang secara final akan memutuskan deliniasi kawasan pengembangan tersebut. Adapun pengembangannya diarahkan menjadi kawasan tematik agropolitan, minapolitan dan pariwisata, ” terang Agusta.
Ditempat yang sama saat membuka rakor, Kepala Bidang Ekonomi Strategis, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kartika Listriana menegaskan, Nawacita pemerintah mengamanahkan kawasan perbatasan negara harus diperhatikan dan dibangun, sehingga menjadi beranda terdepan dan etalase bangsa. Pemerintah, lanjutnya, diamanatkan agar tidak berhenti pada pembangunan zona inti di PLBN, tetapi perlu melakukan pembangunan zona pendukung memperlancar jalur konektivitas.
“ Zona pendukung dapat dikembangkan menjadi terminal barang maupun penumpang, pusat perdagangan atau pasar, maupun fasilitas pendukung lainnya, ” ujar Kartika. Untuk mewujudkan sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi, lanjutnya, kawasan disekitar PLBN perlu dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Pada kesempatan itu, Kepala Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura, Vina Tambu mengatakan, dalam penyusunan masterplan pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara Skouw agar dapat dilengkapi dengan Detail Engineering Design (DED), agar pelaksanaan implementasi program lebih cepat terlaksana dan lebih cepat menggerakkan perekonomian setempat.
Menurut Vina, penyusunan masterplan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat akan lebih memudahkan daerah dalam berpartisipasi pengembangan ekonomi sekitar. “ Tentu pemerintah daerah akan berperan sesuai dengan kewenangannya, ” terangnya. Vina mengatakan, saat ini komoditas unggulan dikawasan perbatasan Skouw antara lain, padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau. ” Untuk ternak yakni, sapi, kerbau, kambing, babi, ayam ras, ayam buras serta itik atau entok, ” papar Vina. (Net).
