“Memasuki usia ke-27, Kabupaten Natuna masih menghadapi persoalan pemerataan pembangunan, terbatasnya lapangan kerja, mahalnya kebutuhan pokok, serta akses transportasi, pendidikan, dan kesehatan di pulau-pulau terluar. Aktivis Perempuan Natuna, Aprianti, meminta investasi yang masuk ke daerah mampu membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal dan memberikan manfaat nyata bagi perempuan serta warga kepulauan.
NATUNA – Aktivis Perempuan Natuna, Aprianti, menilai pembangunan Kabupaten Natuna menjelang Hari Jadi ke-27 pada 12 Oktober 2026 masih menghadapi persoalan ketimpangan wilayah dan kesempatan ekonomi masyarakat. Ia menyoroti pembangunan yang dinilainya masih berpusat di Ranai, terbatasnya peluang kerja bagi putra-putri daerah, serta belum optimalnya manfaat investasi bagi masyarakat lokal.
Dalam evaluasinya, Aprianti menyampaikan sejumlah rekomendasi, mulai dari kebijakan afirmasi pekerja lokal, penguatan ekonomi berbasis perikanan, subsidi transportasi laut antarpulau, hingga keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
Pembangunan Natuna Dinilai Belum Merata
Aprianti mengapresiasi sejumlah kemajuan pembangunan yang telah dirasakan Natuna selama 27 tahun. Namun, ia menilai persoalan ketimpangan pembangunan antarpulau masih perlu mendapatkan perhatian.
“Di usia 27 tahun, Natuna sudah banyak berubah. Kita patut apresiasi terbangunnya infrastruktur dasar, jalan, Bandara Raden Sadjad, RSUD, listrik dan jaringan internet yang jauh lebih baik dari 10 tahun lalu. Natuna sudah tidak lagi terisolasi,” ungkapnya.
Meski demikian, Aprianti menilai masyarakat di sejumlah pulau masih menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengakses pelayanan dasar.
“Namun persoalan mendasarnya adalah ketimpangan. Pembangunan masih Ranai-sentris. Di pulau-pulau terluar seperti Serasan, Subi, Midai, Pulau Tiga, masyarakat masih merasakan harga bahan bangunan 2 kali lipat, sinyal susah, transportasi mahal. Makna ‘Laut Sakti Rantau Bertuah’ belum dirasakan adil oleh semua pulau. Pembangunan fisik ada, keadilan wilayah belum,” ujarnya.
Menurut Aprianti, pemerataan pembangunan harus memastikan masyarakat di pulau-pulau terluar memperoleh akses yang layak terhadap infrastruktur, transportasi, dan pelayanan publik.
Aprianti Minta Investasi Membuka Lapangan Kerja Lokal
Persoalan kesempatan kerja bagi generasi muda menjadi salah satu perhatian Aprianti. Ia menilai peluang kerja yang tersedia di Natuna belum cukup luas untuk menampung putra-putri daerah, termasuk mereka yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi.
“Belum terbuka luas. Realitanya, putra-putri Natuna yang kuliah di luar banyak yang tidak kembali karena tidak ada lapangan kerja yang sesuai. Lapangan kerja di pemerintahan sangat terbatas, sementara di sektor migas dan proyek besar, tenaga lokal kalah bersaing karena skill dan akses informasi,” bebernya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Aprianti mengusulkan kebijakan afirmasi pekerja lokal, pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pasar, serta dukungan usaha bagi pemuda dan perempuan. “Pertama, Pemda wajib terapkan kebijakan afirmasi 70% pekerja lokal di setiap investasi yang masuk dan diawasi ketat.”
Ia juga mendorong pembangunan balai latihan kerja yang berorientasi pada potensi daerah. “Kedua, bangun Balai Latihan Kerja berbasis potensi bahari: pengolahan ikan, teknisi cold storage, pemandu wisata Geopark, bukan pelatihan yang tidak link dengan pasar.”
Selain itu, Aprianti meminta dukungan permodalan dan pendampingan usaha diberikan secara berkelanjutan. “Ketiga, berikan modal dan pendampingan usaha untuk pemuda dan perempuan, bukan hanya bantuan sesaat.”
Usulan kuota 70 persen pekerja lokal tersebut merupakan rekomendasi Aprianti dalam evaluasinya, bukan pernyataan bahwa kebijakan itu sudah berlaku.
Potensi Perikanan dan Pariwisata Harus Menguntungkan Warga
Aprianti menilai potensi perikanan, pariwisata, dan migas Natuna belum sepenuhnya menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. “Potensi kita besar, tapi belum jadi kesejahteraan. Nelayan masih jual ikan segar dengan harga murah karena tidak ada industri pengolahan di Natuna. Hasil laut kita dibawa keluar, diolah di luar, keuntungannya di luar.”
Ia juga menyoroti keterlibatan masyarakat lokal dalam sektor pariwisata. “Pariwisata Geopark kita indah, tapi warga lokal hanya jadi penonton karena homestay, kapal wisata, dan suvenir masih dikuasai luar. Migas ada di depan mata, tapi Dana Bagi Hasilnya kecil dan tidak langsung dirasakan warga pesisir.”
Untuk memperkuat ekonomi masyarakat, Aprianti mendorong pengembangan industri pengolahan hasil laut dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. “Yang harus dibenahi adalah hilirisasi di Natuna. Bangun pabrik es, cold storage, dan pengolahan ikan di sentra nelayan, kelola oleh koperasi dan BUMDes yang melibatkan perempuan. Wisata harus berbasis masyarakat, bukan berbasis proyek,” cetus Aprianti.
Transportasi Laut Murah Dinilai Mendesak
Aprianti turut menyoroti persoalan kebutuhan dasar masyarakat, terutama harga bahan pokok, air bersih, listrik, perumahan, dan transportasi antarpulau.
“Ini keluhan utama ibu-ibu. Harga kebutuhan pokok di Natuna masih yang termahal. Cabai, bawang, telur bisa melonjak kapan saja karena tergantung kapal. Air bersih di musim kemarau krisis di beberapa kecamatan. Listrik di pulau terluar masih tidak 24 jam. Perumahan nelayan banyak yang tidak layak.”
Ia juga menyoroti kendala masyarakat pulau kecil dalam mengakses pelayanan kesehatan. “Transportasi antarpulau mahal dan tidak terjadwal, sehingga orang sakit dari pulau kecil harus sewa pompong jutaan rupiah untuk ke RSUD.”
Aprianti menilai perbaikan konektivitas laut menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat kepulauan. “Yang paling mendesak adalah transportasi laut antarpulau yang murah, terjadwal, dan disubsidi. Jika konektivitas laut lancar, harga sembako otomatis turun, akses pendidikan dan kesehatan ikut lancar. Tanpa itu, slogan pemerataan hanya jargon,” pungkas Aprianti.
Pendidikan dan Kesehatan di Pulau Terluar Perlu Perhatian
Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, Aprianti menilai kualitas pelayanan di Natuna masih timpang antara wilayah pusat dan kecamatan terluar. “Kualitas masih timpang. Di Ranai memang ada sekolah dan puskesmas yang bagus, tapi di kecamatan terluar kekurangan guru tetap dan tenaga kesehatan. Banyak guru enggan ditempatkan di pulau jauh karena insentif kecil. Puskesmas di pulau kecil kekurangan dokter, bidan harus menangani beberapa pulau sekaligus.”
Ia mengusulkan pemberian insentif dan jaminan hidup yang layak bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). “Pertama, berikan insentif dan jaminan hidup yang layak bagi guru dan nakes di wilayah 3T.”
Aprianti juga mendorong beasiswa ikatan dinas bagi putra-putri Natuna yang menempuh pendidikan di bidang kesehatan dan keguruan. “Kedua, beasiswa ikatan dinas khusus untuk anak Natuna yang kuliah kedokteran, kebidanan, dan keguruan, agar mereka kembali mengabdi.”
Selain itu, ia menilai penguatan kader Posyandu dan kesehatan perempuan perlu menjadi bagian dari upaya memperbaiki pelayanan dasar di pulau-pulau. “Ketiga, perkuat peran kader Posyandu dan kesehatan perempuan, karena merekalah ujung tombak di pulau,” pinta Aprianti.
Aprianti Minta APBD Berpihak kepada Masyarakat Pulau Terluar
Aprianti menilai pola penganggaran dan keberpihakan kebijakan perlu menjadi bagian dari evaluasi pembangunan Natuna pada usia ke-27. “Di momentum 27 tahun ini, kebijakan yang paling mendesak dievaluasi adalah pola penganggaran dan keberpihakan. APBD masih banyak terserap untuk belanja rutin dan kegiatan seremonial, bukan untuk kebutuhan dasar warga pulau terluar.”
Ia menyampaikan empat rekomendasi untuk perbaikan kebijakan daerah. Pertama, transparansi APBD berbasis pulau agar masyarakat mengetahui anggaran yang dialokasikan dan benar-benar sampai ke wilayah masing-masing.
Kedua, Musrenbang yang lebih partisipatif dengan melibatkan perempuan, pemuda, dan nelayan. Ketiga, anggaran responsif gender yang memastikan program pemberdayaan ekonomi menjangkau perempuan kepala keluarga dan pelaku UMKM perempuan pesisir. Keempat, evaluasi izin investasi agar setiap investasi membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal dan tidak merusak ekosistem Geopark.
Dalam rekomendasinya, Aprianti menyebut target keterlibatan 30 persen perempuan, pemuda, dan nelayan dalam Musrenbang sebagai usulan yang perlu diperjuangkan. Ia menegaskan bahwa masyarakat lokal harus dilibatkan sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.
“Natuna tidak miskin sumber daya, Natuna hanya butuh kebijakan yang lebih arif, berani, dan berpihak. Jika perempuan dan masyarakat pulau terluar dilibatkan sebagai subjek pembangunan, barulah ‘Arif Melangkah, Berjaya Tuah’ itu benar-benar terwujud,” tegas Aprianti.
Pembangunan Harus Dirasakan hingga Pulau Terluar
Evaluasi Aprianti menjelang usia ke-27 Kabupaten Natuna menempatkan pemerataan pembangunan, kesempatan kerja lokal, transportasi laut, pelayanan dasar, dan keterlibatan perempuan sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Rekomendasi tersebut menjadi masukan bagi Bupati Natuna Cen Sui Lan dan organisasi perangkat daerah terkait dalam mengevaluasi program, penganggaran, serta kebijakan investasi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah kepulauan.
Momentum Hari Jadi Natuna ke-27 diharapkan tidak berhenti pada perayaan, tetapi menjadi ruang evaluasi untuk memastikan pembangunan menjangkau masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Pesan untuk Bupati Natuna Cen Sui Lan, pemerataan pembangunan perlu dibuktikan melalui akses pelayanan dasar, kesempatan kerja, dan manfaat investasi yang dapat dirasakan masyarakat hingga pulau-pulau terluar.
Red
