“Memasuki usia ke-27 tahun, Kabupaten Natuna menghadapi tantangan untuk memastikan kekayaan sumber daya alam dan posisi strategis wilayah perbatasan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam menjawab enam pertanyaan Redaksi koranperbatasan.com terkait Hari Ulang Tahun (HUT) Natuna ke-27, Dr. H. Amirudin, MPA, menyoroti keadilan pembangunan, kesempatan kerja, biaya hidup, pemerataan pelayanan publik, dan evaluasi kebijakan daerah.”
NATUNA – Dr. H. Amirudin, MPA, pendidik dan sosiolog sekaligus Direktur Eksekutif Archipelago Natuna Research Center (ANRC), menyampaikan pandangannya mengenai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna dalam rangka HUT ke-27 Kabupaten Natuna. Artikel opini tersebut dikirimkan Amirudin untuk menjawab enam pertanyaan Redaksi koranperbatasan.com terkait HUT Natuna ke-27 melalui pesan WhatsApp pada Minggu, 11 Oktober 2026.
Dalam artikel berjudul “Natuna Usia 27 Tahun: Jangan Bangga dengan Potensi, Jika Rakyat Belum Menikmati Kesejahteraan”, Amirudin mengajak masyarakat dan pemangku kebijakan menjadikan hari jadi Natuna sebagai momentum mengevaluasi keadilan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan masa depan generasi muda di wilayah perbatasan. Ia menegaskan dalam tulisannya, “Bagi saya, Hari Jadi Natuna ke-27 harus menjadi momentum untuk beralih dari kebanggaan atas potensi menuju pembuktian kesejahteraan.”
Kemajuan Pembangunan Harus Dirasakan Masyarakat
Amirudin mengakui perjalanan pembangunan Natuna selama 27 tahun memiliki berbagai capaian. Kehadiran pemerintahan kabupaten, pembangunan infrastruktur, serta perkembangan pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi bagian dari perjalanan daerah tersebut. Namun, menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya bangunan, panjang jalan, atau besarnya anggaran yang dibelanjakan.
Dalam artikel opininya, ia menulis, “Pembangunan harus diukur dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, apakah pekerjaan semakin mudah diperoleh, apakah harga kebutuhan pokok semakin terjangkau, apakah anak-anak memperoleh pendidikan bermutu, apakah pelayanan kesehatan dapat diakses dengan layak, dan apakah keluarga-keluarga di pulau terluar memiliki masa depan yang lebih baik.”
Amirudin menilai pembangunan Natuna perlu menggunakan perspektif keadilan geografis. Karakteristik wilayah kepulauan membuat akses masyarakat terhadap pelayanan publik dipengaruhi jarak antarpulau, cuaca, ketersediaan transportasi laut dan udara, serta biaya perjalanan. Ia mengingatkan, “Persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah telah membangun, melainkan apakah pembangunan tersebut menjangkau masyarakat secara adil.”
Anak Natuna Jangan Menjadi Penonton di Kampung Sendiri
Persoalan kesempatan kerja bagi generasi muda menjadi salah satu perhatian Amirudin. Ia menyoroti tantangan yang dihadapi lulusan pendidikan ketika mencari pekerjaan sesuai kompetensi di daerah kelahirannya.
Menurutnya, kebijakan investasi dan pembangunan perlu dihubungkan dengan kebutuhan tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah juga perlu memetakan jumlah pencari kerja, tingkat pendidikan, keahlian, kebutuhan perusahaan, serta proyeksi lapangan kerja pada masa mendatang.
Amirudin mengusulkan pembentukan Program Talenta Natuna yang menghubungkan pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dunia usaha, dan industri strategis. Program tersebut dapat mencakup pelatihan berbasis kebutuhan sektor perikanan, pengolahan hasil laut, pariwisata, transportasi maritim, teknologi digital, energi, dan jasa pendukung industri.
Ia juga mendorong program magang berbayar, sertifikasi kompetensi, kemitraan dengan perusahaan, serta dukungan permodalan dan akses pasar bagi anak muda yang memilih berwirausaha. Dalam artikelnya, Amirudin menegaskan, “Jangan sampai Natuna menjadi tempat orang lain memperoleh pekerjaan dan keuntungan, sementara anak-anak Natuna hanya menjadi penonton pembangunan di tanah kelahirannya sendiri.”
Kekayaan Alam Harus Menghasilkan Nilai Tambah
Amirudin menilai Natuna memiliki modal ekonomi melalui sektor perikanan, pariwisata, serta minyak dan gas bumi. Namun, keberadaan sumber daya alam tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan apabila tidak terhubung dengan kegiatan ekonomi masyarakat.
Dalam sektor perikanan, ia menyoroti persoalan harga jual, biaya bahan bakar, keterbatasan fasilitas penyimpanan dingin, akses modal, rantai distribusi, dan ketidakpastian pasar yang perlu mendapat perhatian. Ia mengusulkan pengembangan industri pengolahan, penyimpanan dingin, pengemasan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan agar nilai tambah dapat dinikmati lebih luas di Natuna.
Sektor pariwisata juga perlu dikembangkan dengan melibatkan masyarakat sebagai pemilik usaha penginapan, penyedia transportasi, pemandu wisata, pelaku kuliner, pengrajin, dan penggerak ekonomi kreatif.
Sementara itu, terkait minyak dan gas bumi, Amirudin mengingatkan pentingnya membedakan potensi sumber daya, kegiatan produksi, penerimaan negara, dan pendapatan yang benar-benar diterima pemerintah daerah. Ia menulis, “Potensi gas yang besar tidak dengan sendirinya berarti pendapatan daerah akan meningkat dalam jumlah yang sama.”
Menurut Amirudin, perjuangan keadilan fiskal bagi Natuna harus didukung data produksi, penerimaan negara, realisasi transfer ke daerah, serta analisis peraturan perundang-undangan.
Biaya Hidup dan Pelayanan Pulau Terluar
Dalam aspek kesejahteraan, Amirudin turut menyoroti biaya hidup masyarakat kepulauan. Ketergantungan pada transportasi laut, keterbatasan frekuensi angkutan, kondisi cuaca, dan jarak dari pusat pasokan dapat memengaruhi harga barang serta ketersediaan kebutuhan dasar.
Ia mengusulkan agar pemerintah memperhatikan stabilitas harga kebutuhan pokok, ketersediaan air bersih, keandalan listrik, transportasi laut dan udara, perumahan layak, serta pemerataan infrastruktur antarkecamatan dan antarpulau.
Amirudin juga mengusulkan penyusunan Indeks Biaya Kepulauan Natuna sebagai instrumen perencanaan untuk mengukur perbedaan biaya transportasi, distribusi pangan, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, energi, dan air bersih antarkawasan.
Dalam tulisannya, ia menegaskan, “Keadilan tidak selalu berarti memberikan jumlah anggaran yang sama kepada setiap wilayah. Keadilan berarti memberikan dukungan yang sepadan dengan kebutuhan dan beban yang harus ditanggung.”
Di bidang pendidikan, Amirudin mendorong pemetaan kebutuhan guru berdasarkan sekolah, pemerataan tenaga pendidik, peningkatan fasilitas belajar, serta penguatan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi lokal.
Sementara di bidang kesehatan, ia menekankan pentingnya ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, alat kesehatan, ambulans, dan sistem rujukan yang mempertimbangkan jarak serta waktu tempuh masyarakat menuju fasilitas pelayanan. Ia juga merekomendasikan Peta Keadilan Pelayanan Dasar Natuna yang memuat kondisi sekolah, puskesmas, jaringan air bersih, listrik, transportasi, dan fasilitas publik lainnya.
Enam Bidang Evaluasi bagi Bupati Natuna
Dalam artikel opininya, Amirudin menilai terdapat sejumlah bidang kebijakan yang perlu dievaluasi oleh Bupati Natuna Cen Sui Lan bersama jajaran perangkat daerah. Bidang tersebut meliputi prioritas anggaran dan belanja daerah, efektivitas program pembangunan, strategi penciptaan lapangan kerja, kebijakan investasi dan pengembangan ekonomi lokal, pemerataan pelayanan publik, serta transparansi dan partisipasi masyarakat.
Amirudin mengingatkan bahwa penyerapan anggaran tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Pemerintah juga perlu memperlihatkan hasil yang diperoleh dari setiap belanja publik. Dalam tulisannya, ia menyatakan, “Pemerintah perlu membedakan antara keberhasilan melaksanakan kegiatan dan keberhasilan menyelesaikan persoalan.”
Ia mencontohkan, pembangunan jalan merupakan kegiatan, sedangkan keberhasilan mengurangi biaya transportasi dan memperlancar aktivitas ekonomi merupakan hasil yang perlu diperhatikan. Demikian pula pelatihan kerja, yang keberhasilannya tidak cukup dilihat dari jumlah peserta, tetapi juga dari kemampuan peserta memperoleh pekerjaan atau mengembangkan usaha.
Amirudin juga mendorong publikasi berkala mengenai penciptaan lapangan kerja, keterlibatan tenaga kerja lokal, perkembangan investasi, serta pemerataan kualitas pelayanan antarkecamatan dan antarpulau.
Enam Agenda Konkret untuk Masa Depan Natuna
Agar evaluasi tidak berhenti sebagai wacana, Amirudin mengusulkan enam agenda yang dapat mulai dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Pertama, membangun Dashboard Pembangunan Natuna yang mengintegrasikan data APBD, pendapatan daerah, belanja modal, ketenagakerjaan, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, harga kebutuhan pokok, dan kondisi infrastruktur.
Kedua, menyusun strategi ekonomi dan lapangan kerja lokal berdasarkan sektor yang berpotensi menciptakan pekerjaan berkualitas. Ketiga, memperjuangkan keadilan fiskal bagi Natuna bersama DPRD, pemerintah provinsi, DPR RI, DPD RI, dan pemerintah pusat dengan dukungan data serta kajian peraturan yang berlaku.
Keempat, mempercepat peningkatan pelayanan dasar di pulau terluar melalui penetapan lokasi prioritas, kebutuhan pembiayaan, penanggung jawab, dan tenggat waktu. Kelima, membentuk Forum Kemitraan Pembangunan Natuna yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, perguruan tinggi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, pemuda, dan lembaga penelitian.
Keenam, menerbitkan Laporan Tahunan Kesejahteraan Masyarakat Natuna yang menjelaskan perkembangan pendapatan, kesempatan kerja, harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemerataan pelayanan. Amirudin menilai agenda tersebut dapat membantu pemerintah mengukur hasil pembangunan berdasarkan target dan manfaatnya bagi masyarakat.
Natuna Bukan Sekadar Beranda Negara
Amirudin mengingatkan bahwa Natuna kerap dipandang dari sudut pertahanan, keamanan, kedaulatan, dan geopolitik. Padahal, wilayah ini juga merupakan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan kehidupan layak, kesempatan kerja, pendidikan bermutu, pelayanan kesehatan, serta akses terhadap kebutuhan dasar.
Dalam artikel opininya, ia menulis, “Natuna bukan hanya garis pada peta pertahanan negara. Natuna adalah rumah bagi masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, guru, petani, pedagang, aparatur, pekerja, dan pelaku usaha kecil.”
Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek kebijakan, tetapi harus menjadi subjek yang memiliki pengetahuan, kemampuan, kepentingan, dan hak untuk menentukan masa depan daerahnya.
Ia berharap pembangunan Natuna ke depan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan, tidak hanya mengejar investasi, tetapi juga memperkuat ekonomi rakyat, serta tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kualitas manusia.
Amirudin menegaskan dalam tulisannya, “Natuna tidak boleh hanya penting ketika negara berbicara tentang kedaulatan, tetapi menjadi kurang diperhatikan ketika masyarakat berbicara tentang kesejahteraan.”
HUT ke-27 Menjadi Momentum Evaluasi
Pada bagian penutup artikelnya, Amirudin mengajak seluruh pihak menjadikan HUT ke-27 Kabupaten Natuna sebagai momentum untuk memperkuat evaluasi pembangunan. Ia menempatkan tanggung jawab tersebut tidak hanya pada pemerintah daerah, tetapi juga DPRD, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan pemerintah pusat.
Bagi Bupati Natuna Cen Sui Lan, catatan yang disampaikan Amirudin menjadi bahan refleksi mengenai efektivitas anggaran, penciptaan lapangan kerja, pengembangan ekonomi lokal, keadilan fiskal, dan pemerataan pelayanan hingga ke pulau-pulau terluar.
Amirudin menutup artikelnya dengan penegasan, “Sebab, pada akhirnya, ukuran tertinggi keberhasilan pembangunan bukanlah seberapa megah daerah itu terlihat dari luar, melainkan seberapa layak masyarakatnya menjalani kehidupan di dalamnya.”
Ia kemudian menyampaikan ucapan, “Selamat Hari Jadi Kabupaten Natuna ke-27. Semoga Natuna semakin maju, semakin adil, semakin mandiri, dan semakin mampu menyejahterakan masyarakatnya.”
Bagi Bupati Natuna Cen Sui Lan, pesan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak cukup dinilai dari program dan perayaan hari jadi. Hasilnya juga perlu terlihat dalam kesempatan kerja, akses pelayanan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Usia Natuna bertambah, tanggung jawab pembangunan juga harus bertambah. Potensi besar daerah jangan hanya menjadi kebanggaan dalam pidato dan perayaan hari jadi, tetapi harus diperjuangkan agar menghasilkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar.
Red
