“Memasuki usia ke-27 tahun, Kabupaten Natuna dinilai telah mengalami banyak perubahan dibandingkan dua dekade lalu. Namun, sejumlah persoalan dasar seperti listrik, air, pangan, kemiskinan, hingga mutu pendidikan masih menjadi pekerjaan yang belum sepenuhnya tuntas.”
NATUNA – Rektor Institut Agama Islam (IAI) Natuna, Dr. H. Umar Natuna, S.Ag., M.Pd.I., menilai perkembangan Kabupaten Natuna jika dibandingkan dengan kondisi 20 tahun lalu memang sudah menunjukkan banyak perubahan. Namun, perkembangan tersebut dinilai belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat, terutama dari sisi percepatan pembangunan.
“Ya, Natuna harus dibandingkan 20 tahun yang lalu. Kalau dibandingkan 20 tahun yang lalu, Natuna sekarang sudah banyak perubahan. Artinya kalau 20 tahun yang lalu, Natuna kan hanya kecamatan, jalan setapak,” ujar Umar saat dimintai pandangan akademisnya mengenai pembangunan Natuna menjelang HUT ke-27 Kabupaten Natuna.
Menurutnya, usia 27 tahun seharusnya menjadi momentum untuk memastikan berbagai kebutuhan dasar masyarakat telah tertangani dengan lebih baik.
“Memang 20 tahun Natuna ini apa yang kita harapkan itu memang belum memenuhi ekspektasi kita. Pertama, dari sisi percepatan pembangunan. Kita berharap jika 20 tahun itu persoalan-persoalan dasar seperti listrik, air, kemudian pangan itu bisa tuntas, tapi ternyata itu belum,” katanya.
Umar menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor, terutama keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dan kebijakan pemerintah pusat.
“Memang karena banyak faktor, pertama faktor kewenangan. Kewenangan Bupati dan perangkat daerah itu kan terbatas sekali sekarang ini. Yang kedua memang faktor yang terkait dengan kebijakan pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia mencontohkan sektor kelistrikan yang menurutnya masih berada dalam kewenangan yang bersifat sentralistik. “PLN itu kan sentralistik. Listrik itu kan tidak ada kewenangan daerah,” ujarnya.
Sementara untuk persoalan air, Umar menilai Natuna sebenarnya memiliki potensi ketersediaan air yang cukup karena curah hujan yang memadai. Namun, persoalannya adalah belum tersedianya sistem penampungan yang baik.
“Yang agak bisa itu dikelola daerah itu kan air. Sebenarnya air itu dari sisi persediaan curah hujannya cukup. Cuma kita kan tidak ada penampungan yang baik. Hanyut-hanyut ke laut saja,” katanya.
Kemiskinan Harus Dicari Akar Masalahnya
Selain kebutuhan dasar, Umar menyoroti persoalan kemiskinan yang menurutnya tidak bisa ditangani dengan satu pendekatan untuk semua warga. Menurutnya, kemiskinan dapat disebabkan berbagai faktor, mulai dari tidak memiliki keterampilan, tidak memiliki jaringan, tidak mempunyai modal, hingga keterbatasan teknologi.
“Ya, orang miskin itu kan banyak faktor. Satu, dia tidak punya skill. Dua, dia punya skill tapi enggak punya networking. Punya skill, punya networking, tak punya modal. Punya networking, punya modal, tak punya teknologi,” ungkapnya.
Karena itu, menurut Umar, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mendudukkan akar masalah kemiskinan secara lebih jelas. “Jadi yang harus dikerjakan adalah mendudukkan akar masalahnya. Orang miskin itu kenapa? Apakah karena dia memang tidak punya kemampuan atau skill? Kalau itu persoalannya, maka skill-nya harus diperkuat,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika persoalannya adalah jaringan, pemerintah harus membantu membangun jaringan. Begitu pula apabila persoalannya berkaitan dengan teknologi. “Kalau dia tidak punya networking, tugas pemerintah lah membangun jaringan. Kalau dia tidak punya teknologi, pemerintah harus memantikkan teknologinya,” katanya.
Umar mendorong agar Natuna memiliki pemetaan yang lebih terperinci mengenai penyebab kemiskinan masyarakat. “Carikan masalahnya. Natuna dipetakan, orang miskin karena tidak punya keahlian berapa orang? Orang Natuna miskin karena tidak punya modal berapa orang? Orang Natuna miskin karena tidak ada networking, jaringan berapa orang? Orang Natuna miskin karena memang tua berapa orang?” ujarnya.
Ia bahkan mengkritisi pola penanganan kemiskinan yang menurutnya berpotensi menjadikan persoalan tersebut sebagai komoditas politik. “Masalahnya sekarang ini, kemiskinan itu kan dilestarikan untuk kepentingan politik. Kalau mau dituntaskan bisa,” tegas Umar.
Pendidikan Dinilai Harus Beralih dari Fisik ke Mutu
Di sektor pendidikan, Umar menilai Natuna sebenarnya sudah memiliki sarana pendidikan yang cukup tersebar di berbagai kecamatan. Menurutnya, jenjang SD, SMP, SMA, MI, MTs, hingga MAN telah tersedia di setiap kecamatan.
“Kalau lihat dari pendidikan itu kan ada tiga tahap, tahap ketersediaan. Sekarang kalau lihat infrastruktur pendidikan kita dari SD, SMP, SMA, MI, MTs, MAN, itu setiap kecamatan kan sudah ada,” katanya.
Ia juga menilai persoalan keterjangkauan pendidikan, baik dari sisi geografis maupun pendanaan, bukan lagi menjadi masalah utama. “Dari segi ketersediaan infrastruktur kan tak ada masalah sebenarnya. Yang kedua dari segi keterjangkauan, baik secara geografis maupun pendanaan, kan tak ada masalah,” ujarnya.
Menurut Umar, tantangan utama pendidikan Natuna saat ini justru terletak pada mutu dan relevansi pendidikan. “Yang menjadi masalah kita itu adalah pada mutu dan relevansi,” katanya.
Karena itu, ia menilai pembangunan pendidikan tidak cukup hanya mengejar penambahan sarana dan prasarana. “Jadi, yang harus dilakukan oleh kita sekarang adalah bukan hanya mengejar kelengkapan sarana-prasarana pendidikan. Itu tidak akan pernah selesai,” jelasnya.
“Maka kita harus berada di bagaimana meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Ini yang mestinya menjadi kor anunya kebijakannya,” lanjut Umar.
IAI Natuna Dorong Penguatan SDM Lokal
Umar mengatakan, kehadiran IAI Natuna menjadi salah satu upaya dalam memperkuat sumber daya manusia lokal. “Ya, kehadiran kita itu salah satu upaya atau peran kita untuk memperkuat SDM daerah. Dengan kehadiran Institut Agama Islam itu, ya sudah banyak terbantu juga,” ujarnya.
Ia kemudian membandingkan akses pendidikan yang tersedia saat ini dengan kondisi ketika dirinya masih menempuh pendidikan.
“Saya dulu itu tamat MTs hampir 30 orang. Yang bisa melanjutkan ke PGA Tanjungpinang itu hanya lima orang. Setelah tamat PGA yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, kalau enggak salah saya, berapa orang? Tiga orang. Dengan adanya Institut Agama Islam Natuna ini kan sudah banyak terbantu,” katanya.
Namun, menurutnya, tantangan pendidikan di Natuna juga berkaitan dengan budaya masyarakat. “Tantangan kita adalah pendidikan itu belum menjadi gaya hidup masyarakat kita. Pendidikan itu masih dianggap sampingan, pelarian dari hal-hal lain,” ungkapnya.
Umar menilai persoalan tersebut bukan semata-mata karena keterbatasan biaya atau tidak adanya lembaga pendidikan.
“Kenapa orang Natuna tidak sekolah, tidak kuliah? Bukan karena Natuna enggak ada duit. Bukan karena enggak ada perguruan tinggi atau sekolah di daerah ini. Tapi karena faktor budaya,” katanya. “Malas kemudian merasa pendidikan enggak penting karena kita berada di zona nyaman,” tambahnya.
Ekonomi Harus Dibangun Bersama Ekosistemnya
Dalam menghadapi persoalan pengangguran terdidik dan kebutuhan kemandirian ekonomi, Umar menilai perubahan pola pikir masyarakat harus diikuti pembangunan ekosistem ekonomi. “Ya, itu harus ada dibangun ekosistemnya. Tidak bisa kalau kita perubahan mindset tapi ekosistemnya tidak mendukung,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat perlu diarahkan untuk melihat kreativitas dan inovasi sebagai kekuatan yang lebih menjanjikan untuk masa depan dibandingkan hanya mengandalkan sumber daya alam.
“Langkah pertama adalah membangun mindset. Bahwa kekuatan sumber daya alam itu tidak menjanjikan untuk ke depan. Yang menjanjikan ke depan itu adalah bagaimana kita membangun kreativitas, inovasi,” katanya.
Ia juga mendorong kewirausahaan ditempatkan sebagai panggilan jiwa. “Yang kedua, bagaimana kita meletakkan kreativitas atau kewirausahaan itu sebagai panggilan jiwa,” ujarnya.
Sementara itu, pemerintah dinilai perlu membangun ekosistem yang mendukung tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru. “Yang ketiga, memang harus pemerintah punya kebijakan untuk membangun ekosistemnya. Harus punya kebijakannya,” jelas Umar.
Ia mencontohkan perlunya sentra ekonomi berbasis potensi alam, seperti agribisnis dan agrowisata. “Pemerintah harus menciptakan pusat-pusat kreativitas ekonomi, pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sentra-sentra ekonomi baru yang berbasis pada potensi alam. Sentra agribisnis misalnya, agrowisata di mana?” katanya. “Paling enggak sudah ada rencana, sudah ada database-nya, sudah ada planning-nya,” tambahnya.
Kewenangan Laut Jadi Persoalan Perbatasan
Sebagai daerah perbatasan yang memiliki potensi kelautan, Umar juga menyoroti keterbatasan kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan wilayah laut. Menurutnya, persoalan pengawasan laut dan perlindungan nelayan lokal tidak dapat sepenuhnya diselesaikan di tingkat kabupaten.
“Iya, kalau itu mau dikerjakan kan tidak bisa pada tingkat kabupaten. Kewenangannya terbatas,” katanya.
Ia menilai salah satu opsi strategis yang perlu dibahas adalah peningkatan status wilayah perbatasan menjadi provinsi. “Kalau kita mau menuntaskan daerah perbatasan ini dengan baik, maka mau tidak mau opsinya adalah bagaimana daerah perbatasannya ditingkatkan jadi provinsi,” ujarnya.
Menurut Umar, peningkatan status tersebut dinilai penting jika tujuan yang ingin dicapai adalah memperkuat kemandirian dan pengelolaan wilayah perbatasan.
“Kalau pemerintah mau daerah perbatasan ini kuat, mandiri, kemudian menjaga integritas bangsa, ya mau enggak mau harus memang ditingkatkan daerah perbatasan jadi provinsi,” tegasnya.
Partisipasi Publik Dinilai Penting
Umar juga menilai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Natuna sangat penting. Menurutnya, keterbukaan informasi sudah semakin terbuka, tetapi perlu diperkuat melalui forum komunikasi langsung. “Partisipasi publik penting. Keterbukaan informasi saya kira sekarang ini sangat terbuka sekali,” katanya.
Ia mengusulkan agar kepala daerah memiliki forum rutin yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat. “Memang bupati memang harus punya forum-forum yang mendekatkan diri dengan masyarakat. Misalnya setiap bulan ada coffee morning,” ujarnya.
Menurutnya, forum tersebut dapat dilakukan secara bergantian dengan melibatkan tokoh agama, pendidikan, nelayan, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.
“Harus ada sebulan sekali itu, harus ada berbagai segmen masyarakat itu dikumpulkan. Mungkin minggu bulan pertama yang terkait dengan segmen tokoh agama, kemudian bulan berikut pendidikan, nelayan, dan seterusnya,” jelasnya.
Umar menegaskan, persoalan daerah tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah seorang diri. “Karena persoalan-persoalan di daerah ini kan enggak bisa diselesaikan sendiri. Harus ada partisipasi, harus ada peran masing-masing kita,” katanya.
Minta Pembangunan Natuna Didesain Ulang
Memasuki usia ke-27 tahun, Umar mendorong dilakukan pemetaan dan desain ulang terhadap berbagai persoalan yang dihadapi Natuna. “Iya, pertama tentu kita harus melakukan pemetaan ulang, mendesain ulang. Mendesain ulang masalah-masalah yang kita hadapi. Masalah-masalah itu mana yang mendasar, mana yang sifatnya menunjang dan seterusnya. Itu harus didesain ulang,” ujarnya.
Setelah pemetaan dilakukan, pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali terhadap program dan kegiatan yang akan dijalankan. “Setelah desain ulang baru kita kemudian me-review program-program atau kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan,” katanya.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. “Kemudian bagaimana kita memperkuat sharing program ini dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurut Umar, sejumlah persoalan mendasar harus kembali dicari akar masalahnya. “Kenapa sampai hari ini masalah listrik, masalah air, masalah ketergantungan pada pangan itu tidak selesai? Akar masalahnya di mana? Kemiskinan itu semakin hari semakin meningkat. Itu akar masalahnya di mana tadi? Kan itu yang harus didesain ulang,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Umar menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-27 kepada Kabupaten Natuna. “Saya atas nama pribadi dan keluarga besar Institut Agama Islam Natuna mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Natuna yang ke-27. Marilah kita bangun Natuna ini dengan potensi dan kolaborasi,” pungkasnya.
Laporan: Dini
