“Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Natuna, Dardani, S.IP., menyoroti keterbatasan akses internet di sejumlah desa kepulauan serta minimnya fasilitas belajar di sekolah baru. Ia meminta pemerintah daerah mempercepat pemerataan infrastruktur digital dan melengkapi sarana pendidikan agar kebijakan digitalisasi benar-benar dapat diterapkan di lapangan.”
NATUNA – Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Natuna menjadi momentum untuk menyoroti pekerjaan rumah pembangunan, terutama pemerataan akses internet dan fasilitas pendidikan di wilayah kepulauan. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Natuna, Dardani, S.IP., menilai program digitalisasi belum sepenuhnya didukung sarana yang memadai di sejumlah wilayah.
Berdasarkan pengalaman reses dan kunjungan ke masyarakat, Dardani menyebut akses internet masih menjadi kendala bagi warga di pulau-pulau tertentu. Padahal, kebutuhan jaringan digital semakin penting untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, administrasi pemerintahan, hingga pelayanan masyarakat.
“Artinya program pendidikan ini kan bahasa kasar itu canggih, maksudnya digitalisasi ini. Semua serba digital tapi sampai hari ini fasilitasnya belum memadai, ini menjadi pertanyaan kita,” ujar Dardani dalam wawancara, Senin (12/10/2026).
Ia menegaskan, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah karena keterbatasan internet dapat menghambat penerapan sistem pembelajaran digital, khususnya bagi sekolah dan masyarakat yang berada jauh dari pusat layanan.
Enam Desa Masih Menghadapi Kendala Sinyal
Dardani menyebut sejumlah desa di Natuna masih menghadapi keterbatasan jaringan. Dalam keterangannya, ia menyinggung wilayah Selading, Seluan, Sededap, dan Serantas, serta sejumlah kawasan lain yang menurut pengamatannya masih mengalami kesulitan memperoleh sinyal secara optimal.
Salah satu kendala ditemukan di Pulau Sededap, ketika operasional menara pendukung jaringan berkaitan dengan ketersediaan listrik. “Dia masih 12 jam kalau tak salah,” kata Dardani ketika menjelaskan durasi operasional menara tersebut.
Kondisi itu memperlihatkan bahwa pemerataan jaringan tidak cukup hanya dengan menghadirkan infrastruktur menara. Ketersediaan listrik dan kemampuan jaringan menjangkau permukiman juga perlu diperhatikan agar masyarakat dapat menikmati akses internet secara lebih stabil.
Dardani meminta pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi lebih aktif mencari solusi bersama.
“Jadi pemerintah itu dengan adanya keluhan-keluhan ini harus cepat kejar gimana caranya untuk jemput bola, kami pun tidak akan tinggal diam juga,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), mengingat kebutuhan internet berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembelajaran dan layanan pemerintahan berbasis digital.
SMPN 4 Bunguran Timur Perlu Fasilitas Pendukung
Selain jaringan internet, Dardani menanggapi keterbatasan sarana pembelajaran di SMPN 4 Bunguran Timur yang baru berdiri. Masukan mengenai fasilitas sekolah tersebut disampaikan kepadanya saat membahas kondisi pendidikan di lapangan.
Keterbatasan yang disampaikan mencakup kebutuhan perangkat presentasi seperti infokus serta sarana pendukung pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun pendidikan agama Islam (PAI).
Dardani menyatakan, pembangunan gedung sekolah perlu diikuti pemenuhan fasilitas dasar agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.
“Kalau kita sudah berani mendirikan sesuatu itu artinya semua harus kita lengkapi,” tegasnya.
Ia mengatakan Komisi I DPRD Natuna akan memberikan perhatian terhadap kebutuhan tersebut dan mendorong komunikasi lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan.
“Nah ini betul terima kasih lah sudah menyampaikan itu. Jadi nanti kami lebih intensif lagi ke Dinas Pendidikannya. Nah, untuk kekurangan itu kalau bisa dilengkapi lah,” katanya.
Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan tidak berhenti pada pendirian gedung, tetapi juga harus memperhatikan sarana penunjang yang diperlukan guru dan siswa.
Kesejahteraan Guru Masih Menjadi Perhatian
Dalam wawancara tersebut, Dardani juga menyampaikan apresiasi kepada para guru, termasuk tenaga pendidik honorer yang tetap menjalankan tugas di tengah keterbatasan penghasilan.
Ia mengakui kemampuan keuangan daerah turut menjadi pertimbangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Meski demikian, menurutnya, pengabdian para guru tetap perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Artinya kita bersyukur dan berterima kasih kepada guru-guru yang sudah mau mengabdi walaupun dengan nilai yang tidak boleh dikatakan tidak memuaskan atau tidak mencukupi,” ujarnya.
Dardani menilai persoalan kesejahteraan guru dan ketersediaan fasilitas pendidikan perlu dilihat sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia Natuna.
Dardani Minta Pembangunan Natuna Tidak Stagnan
Memasuki usia ke-27 Kabupaten Natuna, Dardani berharap pemerintah daerah terus mengevaluasi pembangunan dan mencari cara untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau.
“Harapan kita sudah berjalan hampir seperempat abad lebih ya. Artinya semuanya itu dari awal, dari tahun ke tahun pemerintah memang harus mengevaluasi agar meningkat dan semakin lebih maju. Jangan malah menurun ataupun stagnan,” ungkapnya.
Ia menilai keterbatasan geografis dan mahalnya transportasi memang menjadi tantangan bagi Natuna. Namun, kondisi tersebut tidak seharusnya menghentikan upaya memperbaiki layanan publik dan pemerataan pembangunan.
Menurut Dardani, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan program yang tersedia, memperkuat koordinasi, serta menjalankan kewenangan masing-masing agar kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan dapat ditangani secara bertahap.
Pemerataan akses internet, kelengkapan fasilitas sekolah, dan perhatian terhadap kesejahteraan guru menjadi sejumlah persoalan yang menurutnya perlu terus dikawal dalam perjalanan pembangunan Natuna.
Laporan: Dini
