“Asisten III Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, Augus Raja Unggul, menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penegasan tersebut disampaikan saat menutup Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1 bagi ASN Pemerintah Kota Tanjungpinang di Plaza Hotel Tanjungpinang, Rabu (11/11/2026).”
TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota Tanjungpinang terus mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1 dengan metode Blended Learning bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Kegiatan yang berlangsung pada 10 hingga 11 November 2026 di Plaza Hotel Tanjungpinang tersebut secara resmi ditutup oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, Augus Raja Unggul, mewakili Wali Kota Tanjungpinang, Rabu (11/11/2026).
Pelatihan ini dilaksanakan melalui kerja sama Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan LPP Gurindam, dengan menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia.
Dalam sambutan Wali Kota Tanjungpinang yang dibacakannya, Augus menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus didukung pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, prinsip tersebut juga harus diterapkan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Aparatur yang memiliki kompetensi menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan setiap tahapan pengadaan berjalan sesuai ketentuan.
“Pelatihan ini memiliki arti strategis. Selain meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur, kegiatan ini juga menjadi syarat penting bagi ASN yang ingin memenuhi jenjang kompetensi berikutnya, termasuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai aturan yang berlaku,” demikian disampaikan dalam sambutan Wali Kota.
Ia berharap seluruh peserta mengikuti tahapan pelatihan dan uji kompetensi dengan serius dan bersungguh-sungguh, sehingga mampu memperoleh hasil terbaik serta menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas di perangkat daerah masing-masing.
Wali Kota juga berharap peserta yang mengikuti ujian kompetensi dapat memperoleh hasil terbaik dan dinyatakan lulus, sehingga memiliki bekal kemampuan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, Fitri Setiadi, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan PBJP Level 1 Tahun 2026 diikuti 80 ASN yang terbagi dalam dua gelombang, masing-masing sebanyak 40 peserta.
Gelombang pertama dilaksanakan pada 1 hingga 18 Juli 2026. Sementara gelombang kedua berlangsung mulai 27 Oktober hingga 12 November 2026.
Khusus peserta gelombang kedua, setelah menyelesaikan tahapan pelatihan tatap muka, selanjutnya dijadwalkan mengikuti ujian kompetensi pada Kamis, 12 November 2026.
Fitri menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur agar tersedia ASN yang kompeten dalam pengelolaan barang dan jasa pemerintah.
Selain itu, pelatihan ini menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan kompetensi untuk jenjang berikutnya, yakni Level 2, termasuk bagi ASN yang akan menduduki jabatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama, dan Pejabat Pengadaan.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang masih membutuhkan peningkatan jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa. Kebutuhan tersebut seiring dengan meningkatnya kebutuhan jabatan fungsional dan Pejabat Pembuat Komitmen pada masing-masing perangkat daerah.
Melalui pelatihan tersebut, diharapkan semakin banyak ASN yang memiliki kemampuan dan kualifikasi sesuai kebutuhan organisasi.
Dengan demikian, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Pemko Tanjungpinang diharapkan dapat terlaksana secara efisien, efektif, terbuka, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan penutupan turut dihadiri kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, camat, lurah, pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, serta perwakilan Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Kontributor: Diskominfo Tanjungpinang
Editor: Ides
