“Bupati Natuna, Cen Sui Lan, mendesak seluruh kepala desa dan lurah mempercepat registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital serta pengusulan bantuan sosial melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Ia menargetkan seluruh proses tersebut rampung paling lambat akhir November 2026 dan mengingatkan agar tidak ada warga miskin yang memenuhi kriteria penerima bantuan terlewat akibat pendataan yang tidak akurat.”
NATUNA – Cen Sui Lan, meminta seluruh kepala desa dan lurah bergerak cepat menyelesaikan pendataan masyarakat melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dan pengusulan bantuan sosial (bansos) ditargetkan rampung paling lambat akhir November 2026.
Instruksi tersebut disampaikan Cen Sui Lan saat mengawal hari kedua Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan SIKS-NG di Gaharu Hall, Natuna Dive Resort, Rabu (11/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati menekankan bahwa percepatan pendataan menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial tidak terlewatkan. Ia meminta seluruh aparatur desa dan kelurahan menjalankan tugas secara serius, terutama dalam proses registrasi dan pengusulan data masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.
“Saya minta seluruh proses registrasi dan pengusulan bansos ini rampung paling lambat akhir November ini. Lakukan percepatan, jangan sampai ada satu pun warga miskin di Natuna yang terlewat dan kehilangan haknya!” tegas Cen Sui Lan.
Target akhir November tersebut menjadi tenggat bagi seluruh jajaran pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan. Bupati meminta proses pendataan tidak ditunda agar masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan dapat terakomodasi sesuai ketentuan.
154 Peserta Dilibatkan, Kades dan Lurah Diminta Serius
Bimtek Pengelolaan SIKS-NG tersebut diikuti 154 peserta dari seluruh Kabupaten Natuna. Jumlah itu terdiri atas 77 operator SIKS-NG desa dan kelurahan serta 77 kepala desa dan lurah.
Keterlibatan kepala desa dan lurah dinilai penting karena mereka memiliki peran dalam memastikan proses pendataan berjalan sesuai kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
Cen Sui Lan meminta seluruh peserta memanfaatkan kegiatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola data kesejahteraan sosial. Operator diharapkan memahami proses penginputan data, sementara kepala desa dan lurah bertanggung jawab memastikan informasi yang disampaikan sesuai dengan keadaan di lapangan.
“Aparatur desa dan lurah adalah garda terdepan. Melalui pelatihan ini, saya minta 154 operator dan kepala desa yang hadir serius meningkatkan kapasitasnya agar pengelolaan data kemiskinan kita semakin profesional,” ujarnya.
Menurut Bupati, keberhasilan pendataan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan operator dalam menggunakan sistem. Pengawasan dan keterlibatan pimpinan pemerintahan di tingkat desa serta kelurahan juga diperlukan agar data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.
Cen Sui Lan Ingatkan Validasi Data Jangan Dimanipulasi
Selain mengejar target penyelesaian registrasi, Cen Sui Lan menekankan pentingnya validasi data masyarakat. Ia meminta aparatur desa dan kelurahan memastikan setiap informasi yang dimasukkan ke dalam sistem sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Ketepatan data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan sasaran penerima bantuan sosial. Data yang tidak akurat berpotensi menyebabkan masyarakat yang membutuhkan tidak terakomodasi, sementara warga yang tidak memenuhi kriteria justru masuk dalam pendataan.
Karena itu, proses verifikasi dan validasi harus dilakukan secara teliti serta mengedepankan kejujuran.
“Lakukan validasi dengan jujur dan teliti. Data yang dimasukkan harus sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Bansos ini harus tepat sasaran, tidak boleh ada manipulasi data!” tegasnya.
Penegasan tersebut menunjukkan bahwa percepatan pendataan tidak boleh mengabaikan kualitas informasi. Pemerintah desa dan kelurahan tetap harus memastikan setiap data yang dimasukkan benar dan sesuai dengan keadaan masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, ketepatan data menjadi bagian penting dalam upaya memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Camat Diminta Turun Langsung Mengawasi Pendataan
Untuk memastikan instruksi tersebut berjalan di seluruh wilayah, Cen Sui Lan juga meminta para camat terlibat langsung mengawasi proses registrasi Perlindungan Sosial Digital.
Permintaan itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama jajaran camat. Ia menekankan bahwa percepatan pendataan tidak cukup hanya mengandalkan operator dan kepala desa atau lurah, tetapi membutuhkan pengawasan dari pemerintah kecamatan.
“Para camat harus turun langsung mengawasi jalannya registrasi Perlinsos Digital ini di wilayah masing-masing agar instruksi ini berjalan di setiap lini,” demikian arahan Bupati dalam rapat koordinasi tersebut.
Pelibatan camat diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan. Dengan pengawasan berjenjang, hambatan dalam proses pendataan di lapangan diharapkan dapat segera diketahui dan diselesaikan.
Langkah tersebut sekaligus menegaskan bahwa tanggung jawab penyelesaian registrasi tidak hanya berada pada operator SIKS-NG, tetapi juga menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintahan daerah.
Natuna Bersiap Menjadi Tuan Rumah Porprov 2030
Di tengah agenda percepatan pendataan bantuan sosial, Pemerintah Kabupaten Natuna juga menerima kepercayaan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Kepulauan Riau tahun 2030.
Penetapan tersebut ditandai dengan penyerahan bendera pataka kepada Bupati Natuna, Cen Sui Lan. Kepercayaan itu menjadi agenda penting bagi pemerintah daerah dalam mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat provinsi tersebut.
“Ini adalah kehormatan besar bagi kita. Natuna siap menjadi tuan rumah yang sukses dan membanggakan pada Porprov 2030 mendatang,” ucapnya saat menerima pataka.
Dua agenda tersebut menjadi bagian dari pekerjaan yang harus dikawal Pemerintah Kabupaten Natuna, mulai dari pemutakhiran data kesejahteraan sosial hingga persiapan penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat provinsi.
Namun, untuk pendataan Perlinsos Digital, tenggat akhir November 2026 menjadi perhatian utama yang harus dipenuhi seluruh jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
Cen Sui Lan meminta seluruh aparatur menjalankan instruksi tersebut secara serius. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyelesaikan proses pendataan tepat waktu dengan tetap menjaga akurasi, sehingga masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial tidak terlewatkan.
Laporan: Awan
