“Aktivis perempuan sekaligus mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Natuna, Ayunda Apriyanti, S.Pd., mengapresiasi semangat pelajar SMAN 1 Serasan asal Desa Batu Berian, Kecamatan Serasan, yang tetap berjuang menempuh pendidikan meskipun harus menerobos air laut. Ia juga memberikan penghargaan kepada para orang tua yang tidak menyerah menyekolahkan anak-anak mereka di tengah keterbatasan akses transportasi. Namun, menurutnya, perjuangan tersebut seharusnya menjadi tamparan bagi pemerintah agar segera menghadirkan fasilitas pendidikan dan transportasi yang aman.”
NATUNA – Semangat anak-anak Desa Batu Berian, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, dalam menuntut ilmu patut mendapat apresiasi. Di tengah keterbatasan akses transportasi, para pelajar SMAN 1 Serasan tetap berusaha berangkat ke sekolah, bahkan harus berjalan menerobos air laut ketika pompong antarjemput tidak dapat merapat ke daratan.
Di balik perjuangan para siswa tersebut, ada pengorbanan orang tua yang setiap hari harus melepas anak-anak mereka menempuh perjalanan laut demi memperoleh pendidikan. Kondisi ini menjadi perhatian aktivis perempuan sekaligus mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Natuna, Ayunda Apriyanti, S.Pd.
Apriyanti menilai semangat para pelajar tersebut luar biasa. Namun, kebanggaan melihat kegigihan mereka sekaligus menyisakan keprihatinan karena perjuangan memperoleh pendidikan seharusnya tidak harus dibayar dengan risiko keselamatan.
“Kalau saya berdiri sebagai Putri Daerah, saya tidak akan melihat ini sebagai tontonan yang viral atau mengharukan saja. Saya melihat ini sebagai tamparan untuk kita semua. Karena anak-anak Desa Batu Berian itu bukan sedang cari sensasi. Mereka setiap pagi bertaruh nyawa, menyeberangi air laut, baju basah, buku basah, sepatu ditenteng, hanya untuk bisa duduk di bangku sekolah,” ucapnya kepada Koran Perbatasan melalui pesan WhatsApp, Senin (9/11/2026).
Semangat Siswa dan Pengorbanan Orang Tua Patut Dihargai
Apriyanti mengaku bangga melihat semangat para pelajar yang tetap berjuang mendapatkan pendidikan meskipun harus menghadapi kondisi perjalanan yang tidak mudah.
Ia juga memberikan penghargaan kepada para orang tua yang tidak menyerah menyekolahkan anak-anak mereka, meskipun harus menghadapi keterbatasan transportasi dan biaya perjalanan.
“Bangga karena semangat mereka luar biasa. Di saat banyak yang menyerah karena Wi-Fi lemot, mereka melawan ombak demi ilmu. Tapi bangga ini menyakitkan, karena seharusnya semangat sebesar itu tidak perlu dibayar dengan bahaya sebesar itu,” ungkapnya.
Kepada para orang tua, Apriyanti menyampaikan apresiasi atas perjuangan mereka dalam memastikan anak-anak tetap memperoleh pendidikan.
“Terima kasih sudah tidak pernah menyerah menyekolahkan anak, meski harus merogoh kocek untuk ongkos perahu, meski harus melepas anak di tengah ombak. Kalian adalah pahlawan pertama. Jangan pernah merasa anak kalian kalah dari anak kota,” pesannya.
Menurut Apriyanti, kegigihan siswa dan pengorbanan orang tua tersebut seharusnya menjadi pengingat bahwa akses pendidikan di wilayah kepulauan masih membutuhkan perhatian serius.
Ia mengingatkan agar kondisi berbahaya yang dialami para pelajar tidak dianggap sebagai sesuatu yang biasa hanya karena sudah berlangsung berulang kali.
Jangan Biarkan Semangat Anak Menutupi Tanggung Jawab Pemerintah
Di balik semangat pelajar dan pengorbanan orang tua tersebut, Apriyanti mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya memberikan perhatian setelah persoalan menjadi sorotan publik.
Menurutnya, kondisi siswa yang harus menerobos laut bukan sekadar persoalan geografis, melainkan juga berkaitan dengan akses dan ketersediaan fasilitas pendukung pendidikan.
Ia mempertanyakan mengapa anak-anak di wilayah kepulauan masih harus menghadapi perjalanan berisiko untuk memperoleh pendidikan, sementara akses dasar semestinya menjadi bagian dari prioritas pembangunan.
“Laut itu bukan penghalang takdir. Ini soal akses. Kalau kita bisa bangun jalan tol, bangun mal, bangun jembatan megah di kota, kenapa anak-anak kita masih harus berenang untuk sekolah?” ujarnya.
Apriyanti mendorong pemerintah menyediakan perahu sekolah yang layak, pelampung untuk setiap anak, pendamping dewasa, serta dermaga dan tempat tunggu yang aman ketika air laut pasang maupun surut.
Ia juga mengusulkan agar anggaran khusus transportasi laut pelajar dimasukkan ke dalam APBD sebagai pos tetap, bukan hanya bantuan insidental.
“Jangan dulu bicara gedung sekolah baru kalau jalan menuju sekolahnya saja membunuh. Anggaran khusus transportasi laut siswa harus masuk ke APBD sebagai pos tetap, bukan dana insidentil. Anak nelayan tidak boleh bayar untuk bisa selamat sampai sekolah,” sorotnya.
Menurut Apriyanti, pembangunan fasilitas pendidikan harus berjalan seiring dengan penyediaan akses yang aman. Keberadaan sekolah tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila perjalanan menuju tempat belajar masih menghadapkan siswa pada risiko keselamatan.
Haironi Ungkap Usulan Tambatan Perahu Diperjuangkan Sejak 2022
Persoalan akses transportasi pelajar Batu Berian sebelumnya juga disampaikan Anggota BPD Desa Batu Berian, Haironi. Ia mengungkapkan bahwa kondisi siswa yang harus menerobos laut bukan kejadian baru, melainkan berulang kali terjadi, terutama pada musim utara ketika gelombang dan kondisi laut menyulitkan pompong menggunakan jalur seperti biasanya.
Menurut Haironi, ketika kondisi laut tidak memungkinkan, pompong terkadang harus berhenti di tengah laut. Para siswa kemudian melanjutkan perjalanan menuju daratan dengan berjalan menerobos air laut sejauh hampir satu kilometer.
Haironi menyebut pembangunan tambatan perahu di kawasan Batu Gambir telah lama diperjuangkan sebagai jalur alternatif bagi masyarakat dan pelajar.
Usulan tersebut, kata dia, telah disampaikan sejak 2022 melalui berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Persoalan itu juga pernah disampaikan melalui DPRD, termasuk dalam kegiatan reses anggota DPRD Natuna, Marzuki.
Menurut keterangannya, rencana pembangunan tambatan perahu di Batu Gambir memiliki panjang sekitar 150 meter dari daratan menuju laut. Ia menyebut dokumen perencanaan telah disiapkan dan pembangunan sempat direncanakan pada 2026.
Namun, rencana tersebut belum terealisasi karena keterbatasan anggaran. Haironi berharap pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi kembali memberikan perhatian agar pembangunan tambatan perahu dapat dilaksanakan.
Ia menilai fasilitas tersebut tidak hanya dibutuhkan untuk kepentingan pelajar, tetapi juga menunjang kebutuhan transportasi masyarakat secara umum.
Kepala Sekolah: Pompong Ada, Pelabuhan Belum Memadai
Kepala SMAN 1 Serasan, Mattobii, menjelaskan persoalan utama yang dihadapi siswa asal Batu Berian bukan semata-mata ketersediaan armada transportasi, melainkan kondisi pelabuhan yang belum memadai.
Menurutnya, pelabuhan di Batu Berian terlalu pendek dan belum mencapai bagian perairan yang cukup dalam. Ketika air laut surut, pompong tidak dapat merapat sehingga siswa harus turun dan berjalan menuju daratan.
Mattobii menjelaskan bahwa apabila siswa harus menunggu air pasang, mereka berisiko terlambat tiba di sekolah. Karena itu, ia menilai perpanjangan pelabuhan hingga mencapai perairan yang lebih dalam menjadi salah satu solusi yang perlu diperhatikan pemerintah.
Ia juga menyebut fasilitas pompong khusus untuk mengantar dan menjemput siswa sudah tersedia. Namun, keberadaan armada tersebut belum menyelesaikan persoalan apabila kondisi pelabuhan tidak memungkinkan kapal bersandar.
Terkait keselamatan siswa, pihak sekolah tidak ingin mengambil risiko ketika cuaca buruk, seperti angin kencang, hujan, dan gelombang laut. Siswa yang melaporkan tidak dapat melakukan perjalanan karena kondisi tersebut diperbolehkan tidak masuk sekolah.
Mattobii berharap pemerintah segera memperbaiki atau memperpanjang pelabuhan Batu Berian. Ia juga berharap ke depan tersedia sekolah tingkat SMA di Batu Berian agar akses pendidikan anak-anak setempat semakin mudah dan aman.
Kadisdikbud Akui Pendidikan Membutuhkan Sinergi Lintas Sektor
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, H. Ilham Kauli, S.Sos., M.Si., mengatakan persoalan akses pendidikan di wilayah kepulauan tidak dapat diselesaikan hanya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Ia menjelaskan bahwa Desa Batu Berian belum memiliki sekolah tingkat SMA sehingga siswa harus melanjutkan pendidikan ke pusat kecamatan. Kondisi geografis tersebut membuat transportasi laut menjadi bagian penting dalam menunjang akses pendidikan.
Menurut Ilham, pembangunan pendidikan membutuhkan dukungan berbagai sektor, termasuk infrastruktur jalan, pelabuhan, dan sarana transportasi.
“Berbicara pendidikan, itu tidak bisa berdiri sendiri. Perlu ada dukungan dari semua komponen dan instansi terkait, seperti halnya penyediaan akses jalan, pelabuhan, hingga sarana transportasi yang layak. Dinas Pendidikan tentu tidak memiliki menu program pembangunan pelabuhan, sehingga ini harus diselesaikan secara lintas sektor melalui Musrenbang,” ujarnya saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (6/11/2026).
Terkait keselamatan siswa yang harus menyeberangi laut, Ilham mengingatkan penyedia transportasi, pemerintah desa, dan pihak sekolah agar tidak memaksakan perjalanan ketika kondisi cuaca dan iklim tidak memungkinkan.
Ia meminta sekolah memberikan kebijakan khusus kepada siswa yang tidak dapat berangkat akibat kondisi tersebut, disertai tugas tambahan agar proses pembelajaran tetap berjalan.
“Pesan saya kepada masyarakat, ketika kondisi iklim dan cuaca tidak memungkinkan, anak-anak kita berikan diskresi atau izin tidak masuk sekolah, dan pihak sekolah memberikan tugas tambahan agar mereka tidak tertinggal pelajaran,” terangnya.
Ilham juga mengakui persoalan akses pendidikan serupa tidak hanya terjadi di Serasan, tetapi juga di Pulau Panjang dan Kerdao.
Ia menyebut persoalan tersebut akan menjadi bahan evaluasi Disdikbud untuk merumuskan kebijakan bersama instansi terkait. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah melalui program Meling atau Monitoring dan Evaluasi Keliling, yakni kegiatan pemantauan langsung ke satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Natuna.
Ia juga menyatakan akan mencoba memetakan persoalan tersebut ketika berkunjung ke wilayah Serasan, termasuk melihat langsung penyebab pompong tidak dapat merapat ke daratan.
Dardani Desak Pemerintah Tidak Menunda Pembangunan
Sorotan terhadap persoalan pelajar Batu Berian juga disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Natuna, Dardani, S.IP. Ia menyatakan kondisi siswa yang harus menerobos laut demi memperoleh pendidikan sangat memprihatinkan.
Menurut Dardani, pemerintah harus lebih jeli melihat kebutuhan masyarakat, terutama di daerah kepulauan yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan dan infrastruktur pendukung.
“Menyikapi yang terjadi di Batu Berian memang miris. Seharusnya pemerintah cukup jeli memantau kebutuhan masyarakat, terkhusus tentang dunia pendidikan tersebut. Dalam hal ini, bukan saja prasarana bangunan fisik yang dibutuhkan, apalagi kita berada di daerah kepulauan, di mana keberadaan sekolah tidak semua tempat terpenuhi,” tegasnya kepada Koran Perbatasan melalui pesan WhatsApp, Minggu (8/11/2026).
Selain Batu Berian, Dardani turut menyoroti kondisi pelabuhan di Desa Hilir yang menurutnya sudah tidak layak dilewati. Ia menyebut terdapat pengguna pelabuhan yang bahkan harus merangkak ketika melintasi fasilitas tersebut.
“Pelabuhan yang ada di Desa Hilir itu sudah tidak layak lagi untuk dilewati. Bahkan, ada yang sampai merangkak melewati pelabuhan tersebut. Padahal, di situ ada tenaga pengajar atau guru yang pulang-pergi lewat pelabuhan tersebut. Ini sudah beberapa kali diekspos di media sosial. Seharusnya pemerintah jeli, tidak menutup mata, dan menjadi prioritas sebelum terjadi musibah dan ada korban,” jelasnya.
Dardani juga meminta Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan instansi lainnya membangun koordinasi agar persoalan akses transportasi pelajar dapat ditangani.
Ia turut mempertanyakan kejelasan rencana pembangunan jembatan atau tambatan perahu di Batu Berian yang menurut informasi diterimanya pernah masuk dalam perencanaan anggaran sejak 2022.
“Kami dari Komisi I tidak tinggal diam untuk mengingatkan sesuai tupoksi kami. Jangan ditunda-tunda lagi, apalagi katanya sudah pernah dianggarkan sejak 2022, kok masih belum direalisasikan?” ujarnya.
Dardani berharap, jika pembangunan tersebut belum dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 atau berstatus pending, pemerintah setidaknya dapat mengalokasikan anggaran dan merealisasikannya pada 2027.
“Kalau Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan atau pending, minimal tahun 2027 sudah harus dibangun. Karena itu pasti manfaatnya bisa untuk kebutuhan yang lain juga, apalagi keluhan yang disampaikan masyarakat sangat membutuhkan jembatan, tambatan, atau pelabuhan perahu tersebut,” tambahnya.
Keselamatan Anak Tidak Boleh Menjadi Beban Perjuangan Orang Tua
Apriyanti kembali mengingatkan bahwa semangat para pelajar dan pengorbanan orang tua merupakan hal yang patut dihargai. Namun, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat terus menghadapi persoalan yang sama tanpa kepastian penyelesaian.
Ia berharap anak-anak Batu Berian kelak tidak lagi dikenal karena harus menerobos laut demi bersekolah, tetapi karena prestasi dan cita-cita yang berhasil mereka raih.
“Saya berharap suatu hari nanti, anak-anak di Batu Berian tidak lagi dikenal karena perjuangannya menyeberangi laut, tapi karena prestasinya yang menyeberangi dunia,” ungkapnya.
Kepada para pelajar, ia berpesan agar tidak minder dengan kondisi yang mereka hadapi.
“Untuk adik-adikku di Batu Berian, jangan malu karena seragammu basah. Jangan malu karena sepatumu ditenteng. Baju basah bisa kering, tapi semangat yang basah karena putus asa itu yang susah kering,” pesannya.
Pada akhirnya, perjuangan siswa dan orang tua Batu Berian memperlihatkan kuatnya keinginan masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Namun, semangat tersebut semestinya diikuti kehadiran pemerintah melalui kebijakan dan pembangunan yang menjamin keselamatan.
Anak-anak boleh memiliki semangat luar biasa untuk menuntut ilmu, tetapi mereka tidak seharusnya terus-menerus menghadapi risiko perjalanan laut hanya karena akses pendidikan belum memadai. Pengorbanan orang tua patut dihormati, tetapi keselamatan anak merupakan tanggung jawab yang harus dijamin melalui tindakan nyata pemerintah.
Laporan: Dini
