“Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Sutomo, S.Pd., menyampaikan rencana pengusulan pembentukan kelas jauh SMAN 1 Serasan di Desa Batu Berian. Usulan tersebut disiapkan setelah diketahui terdapat 34 siswa asal desa yang harus menempuh perjalanan laut menggunakan pompong selama kurang lebih satu jam untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa untuk melakukan studi kelayakan sebagai bahan pengajuan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.”
NATUNA – Sebanyak 34 siswa SMAN 1 Serasan asal Desa Batu Berian, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, harus menempuh perjalanan laut sekitar satu jam menggunakan pompong atau motor kayu untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Kondisi geografis berupa pulau yang terpisah dari Pulau Serasan membuat akses pendidikan para pelajar tersebut membutuhkan perhatian khusus.
Menanggapi kondisi itu, UPT Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Natuna mulai menyiapkan langkah alternatif. Salah satunya melalui usulan pembentukan kelas jauh SMAN 1 Serasan di Desa Batu Berian.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Sutomo, S.Pd., mengatakan saat ini terdapat 34 siswa asal Batu Berian yang terdiri dari kelas X, XI, dan XII. Selama ini, para siswa menggunakan pompong untuk menyeberang menuju sekolah dengan waktu perjalanan kurang lebih satu jam.
Menurut Sutomo, perjalanan tersebut selama ini berjalan lancar, meskipun tetap memiliki risiko dan hambatan akibat kondisi geografis, cuaca, pasang surut air laut, maupun kondisi pompong yang digunakan.
“Terkait dengan permasalahan tersebut, kami menanggapi bahwa layanan akses pendidikan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Perlunya sinergitas seluruh elemen yang berkepentingan melalui lintas sektoral, baik Pemprov Kepri maupun Pemda Natuna, serta masyarakat untuk mewujudkan akses layanan pendidikan yang adil, merata, terjangkau, berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan,” ungkap Sutomo kepada Koran Perbatasan melalui pesan WhatsApp, Senin (9/11/2026).
34 Siswa Menempuh Perjalanan Laut Sekitar Satu Jam
Sutomo menjelaskan, Desa Batu Berian berada di pulau yang terpisah dari Pulau Serasan. Kondisi tersebut membuat para siswa harus menggunakan transportasi laut untuk mencapai SMAN 1 Serasan.
Sebanyak 34 siswa yang terdiri dari kelas X, XI, dan XII selama ini mengandalkan pompong atau motor kayu sebagai sarana transportasi menuju sekolah.
Ia mengakui perjalanan tersebut memiliki sejumlah risiko, terutama ketika kondisi cuaca kurang mendukung, air laut mengalami pasang surut, maupun terdapat kendala pada armada transportasi yang digunakan.
Karena itu, Sutomo menegaskan keselamatan siswa harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan perjalanan menuju sekolah.
“Selama ini memang berjalan lancar, walaupun ada risiko dan hambatan terhadap kondisi geografis, baik cuaca, pasang surut air atau kondisi pompong itu sendiri. Utamakan keselamatan, itu yang paling penting,” jelasnya.
Ia menambahkan, ketika kondisi cuaca tidak mendukung, kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara daring sebagai alternatif agar keselamatan siswa tetap terjaga.
Kelas Jauh Batu Berian Masuk Tahap Studi Kelayakan
Sebagai langkah untuk mengatasi kendala akses transportasi laut, pihak Cabang Dinas Pendidikan telah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa setempat.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk melakukan studi kelayakan sekaligus menyiapkan usulan pembentukan kelas jauh SMAN 1 Serasan di Desa Batu Berian.
Hasil kajian nantinya akan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa untuk melakukan studi kelayakan dan usulan untuk kami sampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepri sebagai bahan pengambilan kebijakan untuk penerapan usulan kelas jauh di Desa Batu Berian, Kecamatan Serasan, dari SMAN 1 Serasan,” jelas Sutomo.
Menurutnya, pembentukan kelas jauh diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat Batu Berian.
Ia berharap, ke depan kelas jauh tersebut dapat terus berkembang dan memiliki kemandirian.
“Harapan kita ke depan dengan kelas jauh ini akan semakin berkembang dan menjadi mandiri,” tambahnya.
Keselamatan dan Masa Depan Pelajar Jadi Perhatian
Di akhir keterangannya, Sutomo menyampaikan pesan kepada para pelajar asal Desa Batu Berian agar tetap memiliki semangat dan ketangguhan dalam menempuh pendidikan.
Ia mengingatkan bahwa keterbatasan akses dan tantangan geografis tidak boleh mematahkan semangat siswa untuk belajar dan meraih cita-cita.
“Pesan saya untuk siswa dari Batu Berian, jadilah mental tangguh, terus semangat, jangan menyerah, rajin belajar. Masa depan Natuna ada di pundakmu,” pesannya.
Rencana pengusulan kelas jauh tersebut kini menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk menjawab persoalan akses pendidikan 34 siswa Batu Berian. Namun, realisasinya masih menunggu hasil studi kelayakan dan pembahasan lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
Di tengah semangat para pelajar yang selama ini menempuh perjalanan laut untuk bersekolah, masyarakat tentu berharap rencana tersebut tidak berhenti pada tahap usulan, tetapi dapat berlanjut menjadi kebijakan nyata yang mendekatkan layanan pendidikan sekaligus memperhatikan keselamatan siswa.
Persoalan Dermaga Menjadi Keluhan Sekolah
Persoalan perjalanan laut siswa Batu Berian bukan semata-mata berkaitan dengan ketersediaan transportasi. Kepala SMAN 1 Serasan, Mattobii, sebelumnya menjelaskan bahwa dermaga di Batu Berian memiliki keterbatasan panjang dan belum mencapai perairan yang cukup dalam.
Saat air laut surut, pompong tidak dapat merapat ke dermaga. Akibatnya, siswa harus turun dan berjalan melewati air laut untuk mencapai daratan. Jika harus menunggu air pasang, mereka berisiko terlambat sampai di sekolah.
Mattobii menilai perpanjangan dermaga hingga mencapai perairan yang lebih dalam menjadi salah satu solusi yang perlu diperhatikan pemerintah.
Ia juga menyampaikan bahwa persoalan serupa terjadi di sejumlah wilayah kepulauan lainnya. Menurutnya, akses masyarakat dan pelajar menuju transportasi laut masih membutuhkan perhatian, termasuk kondisi dermaga yang belum memadai.
Pihak sekolah, lanjutnya, berupaya memberikan kelonggaran kepada siswa ketika cuaca buruk, angin kencang, atau gelombang laut tidak memungkinkan mereka berangkat. Sekolah tidak ingin memaksakan kehadiran siswa apabila perjalanan justru membahayakan keselamatan.
Usulan Dermaga Batu Gambir Disebut Sudah Diperjuangkan
Anggota BPD Desa Batu Berian, Haironi, sebelumnya mengungkapkan bahwa kebutuhan dermaga alternatif di kawasan Batu Gambir telah diperjuangkan sejak 2022.
Menurut Haironi, lokasi Batu Gambir dinilai dapat menjadi alternatif tempat pendaratan pompong ketika kondisi gelombang di kawasan dermaga yang ada tidak memungkinkan. Ia menyebutkan, rancangan dermaga tersebut direncanakan memiliki panjang sekitar 150 meter dari daratan menuju laut.
Haironi juga menyampaikan bahwa perencanaan dan dokumen usulan telah disiapkan. Pembangunan yang direncanakan pada 2026, menurut keterangannya, belum terlaksana karena keterbatasan anggaran.
Ia mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah kabupaten, Dinas Perikanan, pemerintah provinsi, hingga melalui forum reses anggota DPRD. Haironi berharap pemerintah dapat menemukan solusi agar pelajar tidak terus menghadapi kesulitan ketika harus menuju sekolah.
Keterangan mengenai perencanaan dan kendala anggaran tersebut merupakan penjelasan Haironi yang masih perlu ditelusuri melalui dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah.
Dinas Pendidikan Akui Persoalan Membutuhkan Koordinasi Lintas Sektor
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, H. Ilham Kauli, sebelumnya menjelaskan bahwa Desa Batu Berian telah memiliki fasilitas pendidikan dasar, tetapi belum memiliki SMA. Kondisi tersebut membuat pelajar harus melanjutkan pendidikan ke Serasan atau wilayah lain.
Ilham menyebutkan, pembangunan pelabuhan bukan merupakan kewenangan program Dinas Pendidikan. Karena itu, persoalan akses pendidikan yang berkaitan dengan dermaga, transportasi, jalan, dan konektivitas harus dikoordinasikan bersama organisasi perangkat daerah terkait melalui mekanisme perencanaan pembangunan.
Ia juga menyampaikan rencana pemantauan sekolah melalui program Monitoring dan Evaluasi Keliling (Meling), termasuk untuk memetakan persoalan akses pendidikan di wilayah Serasan.
Terkait persoalan teknis yang menyebabkan pompong tidak dapat merapat, Ilham mengaku belum mengetahui secara pasti apakah disebabkan dermaga yang terlalu pendek atau kondisi alur perairan yang dangkal. Karena itu, diperlukan pemetaan langsung agar solusi yang dirumuskan sesuai dengan kondisi lapangan.
DPRD Minta Pemerintah Tidak Menunggu Terjadi Kecelakaan
Ketua Komisi I DPRD Natuna, Dardani, sebelumnya turut menyoroti kondisi pelajar yang harus melewati air laut untuk mencapai daratan.
Ia meminta pemerintah lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam urusan pendidikan di wilayah kepulauan. Menurutnya, persoalan akses seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hingga terjadi kecelakaan.
Dardani juga menyinggung kondisi dermaga di Desa Hilir yang dinilainya belum layak dan menyulitkan masyarakat, termasuk para guru yang menggunakannya untuk aktivitas sehari-hari.
Ia mendorong adanya sinergi antara sektor pendidikan, perhubungan, dan instansi terkait. Dardani menyatakan Komisi I DPRD Natuna akan terus mendorong sekaligus mengawasi penyelesaian persoalan tersebut.
Ia juga mempertanyakan kelanjutan rencana pembangunan dermaga Batu Berian yang menurut keterangannya telah diperjuangkan sejak beberapa tahun lalu. Jika belum dapat direalisasikan pada 2026, ia berharap pembangunan tersebut setidaknya dapat diperjuangkan dalam anggaran 2027.
Aktivis Perempuan Soroti Pengorbanan Siswa dan Orang Tua
Aktivis perempuan sekaligus mantan Ketua Umum HMI Cabang Natuna, Ayunda Apriyanti, S.Pd., sebelumnya menilai perjuangan siswa Batu Berian untuk memperoleh pendidikan patut dihargai. Namun, menurutnya, semangat tersebut tidak seharusnya harus dibayar dengan risiko keselamatan.
Ia menggambarkan kondisi para siswa yang harus melewati laut dengan pakaian dan perlengkapan sekolah yang basah. Di balik perjuangan itu, terdapat pengorbanan orang tua yang terus berupaya memastikan anak-anak mereka tetap bisa bersekolah meskipun harus menghadapi keterbatasan transportasi dan kondisi alam.
Ayunda menegaskan persoalan tersebut bukan sekadar keadaan yang layak disaksikan atau dikasihani, melainkan persoalan akses pendidikan yang membutuhkan tindakan nyata.
Ia mendorong pemerintah menyediakan transportasi sekolah yang memadai, pelampung bagi setiap siswa, pendamping dewasa yang kompeten, dermaga aman, serta anggaran khusus untuk transportasi pelajar wilayah kepulauan.
Ia juga menekankan pentingnya prosedur keselamatan ketika cuaca buruk. Menurutnya, siswa tidak boleh dirugikan secara akademis ketika tidak dapat berangkat sekolah karena kondisi laut yang membahayakan.
Kelas Jauh dan Infrastruktur Harus Berjalan Bersamaan
Berbagai keterangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan di Batu Berian tidak hanya menyangkut jarak antara tempat tinggal dan sekolah. Keterbatasan dermaga, kondisi alur laut, cuaca, serta kepastian transportasi turut menentukan keamanan dan kelancaran kegiatan belajar para siswa.
Usulan pembentukan kelas jauh yang disiapkan Cabang Dinas Pendidikan menjadi salah satu langkah yang patut ditindaklanjuti. Namun, pembahasan mengenai kelas jauh juga perlu berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan infrastruktur dan transportasi laut.
Sebab, selama kebutuhan pendidikan menengah belum tersedia di wilayah sendiri, pelajar tetap membutuhkan akses perjalanan yang aman untuk melanjutkan pendidikan.
Sutomo berpesan agar para siswa tetap memiliki semangat dan tidak menyerah dalam menempuh pendidikan. Ia berharap mereka terus belajar dengan tekun karena masa depan Natuna berada di tangan generasi muda.
Pemerintah kini dituntut memastikan agar semangat belajar tersebut didukung fasilitas dan akses pendidikan yang layak, sehingga anak-anak di wilayah kepulauan tidak harus menghadapi risiko perjalanan laut hanya untuk memperoleh hak mereka atas pendidikan.
Laporan: Dini
