Lebih lanjut, dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a disebutkan “Badan publik wajib menyediakan dan mengumumkan secara berkala informasi publik yang berkaitan dengan rencana kerja dan anggaran, serta realisasi penggunaannya.”
Kewajiban transparansi ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Selain itu, melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, setiap pemerintah daerah juga diwajibkan memanfaatkan teknologi informasi guna memudahkan masyarakat dalam mengakses data-data pemerintahan, termasuk alokasi dan realisasi anggaran.
Dengan dasar hukum yang jelas tersebut, masyarakat Natuna berhak tahu dan menanyakan bagaimana anggaran sebesar Rp348,83 miliar yang sudah terserap hingga pertengahan tahun ini digunakan untuk pembangunan apa, di sektor mana, dan sejauh mana dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat.
Pemerintah Kabupaten Natuna pun diharapkan segera memberikan penjelasan rinci kepada publik guna memenuhi prinsip transparansi, mencegah kesimpangsiuran informasi, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. (KP).
Laporan Khusus Koran Perbatasan
