Di tengah dominasi wacana teknokratis dalam perencanaan anggaran nasional, wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) justru makin kehilangan ruang dalam narasi ekonomi negara. Bahasa ekonomi yang digunakan negara dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kerap kali melupakan realitas perbatasan dan pinggiran, menjadikan mereka hanya sebagai angka pelengkap dalam dokumen formal, bukan sebagai subjek kebijakan.
DALAM perdebatan anggaran publik, istilah-istilah seperti pertumbuhan ekonomi, daya saing, efisiensi fiskal, dan prioritas strategis mendominasi dokumen dan pidato kenegaraan. Namun, istilah-istilah tersebut lebih mencerminkan logika pusat kota dan kepentingan metropolitan daripada kebutuhan dasar wilayah 3T yang berkutat dengan akses jalan, sekolah, air bersih, dan sinyal komunikasi.
Dari kacamata filsuf sosial Pierre Bourdieu, bahasa ekonomi ini mencerminkan apa yang ia sebut sebagai kekuasaan simbolik. Bahasa teknokratis yang terlihat netral dan ilmiah sejatinya adalah alat legitimasi kepentingan kelompok dominan. Ketika APBN disusun berdasarkan indikator yang hanya bisa dipenuhi oleh kota-kota besar, maka wilayah 3T secara struktural akan selalu tertinggal, karena realitas mereka tak terwakili dalam “bahasa” negara.
Misalnya, indikator keberhasilan pembangunan seringkali diukur melalui PDRB, volume investasi, dan rasio fiskal terhadap PDB. Tapi bagaimana dengan desa di perbatasan yang belum punya listrik 24 jam? Atau nelayan di pulau terluar yang harus menunggu berhari-hari untuk menjual hasil tangkapan karena tidak ada pelabuhan? Bahasa ekonomi tidak mampu menangkap kerentanan-kerentanan ini karena ia lahir dari logika penghitungan, bukan dari empati sosial.
Lebih jauh, penggunaan bahasa ekonomi juga menunjukkan wajah technocratic governance pemerintahan yang lebih percaya pada angka ketimbang suara warga. Wilayah 3T, yang secara politik lemah dan secara statistik “tidak signifikan,” kian didiamkan karena mereka tak bisa bersuara dalam kerangka teknokratis ini. Akibatnya, kebijakan disusun bukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat 3T, tetapi atas dasar apa yang dianggap efisien oleh pusat kekuasaan.
