Dalam kondisi ini bahasa ekonomi tak hanya gagal mewakili realitas 3T, ia justru menjadi instrumen eksklusi. Pemerintah pusat yang menyusun anggaran berdasarkan performa fiskal daerah, bukan kebutuhan dasar, secara tak langsung membiarkan daerah-daerah yang tidak “berkinerja” tetap miskin. Ketimpangan ini bukan akibat kelalaian, tetapi lahir dari sistem dan logika anggaran yang tidak dirancang untuk mendengar yang sunyi.
Ironisnya, bahasa ekonomi dalam kebijakan anggaran justru menutup ruang refleksi. Ketika daerah 3T mempertanyakan alokasi anggaran, jawaban negara bukanlah narasi keadilan, tapi tabel dan grafik. Alih-alih membahas keterisolasian pulau terluar, negara lebih sibuk mengkaji return of investment dari proyek-proyek besar. Wacana pembangunan pun akhirnya berputar di kota-kota besar, meninggalkan 3T dalam diam.
Maka pertanyaannya kini adalah siapa yang dianggap layak hidup dan didengarkan oleh negara? Jika bahasa ekonomi yang dominan tidak mampu mencerminkan realitas mayoritas rakyat di pinggiran dan perbatasan, maka itu bukan hanya kegagalan teknis tetapi kegagalan moral dan politis.
Wilayah 3T tidak butuh dikasihani, mereka butuh diakui sebagai bagian integral dari tubuh bangsa. Dan pengakuan itu hanya mungkin jika bahasa kebijakan berubah—dari sekadar angka menuju keberpihakan yang konkret. Anggaran yang adil bukan hanya persoalan distribusi, tapi soal siapa yang dilibatkan dan siapa yang dipedulikan dalam penyusunannya.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
