“Bupati Natuna Cen Sui Lan menyuarakan ketimpangan pemenuhan energi masyarakat di hadapan Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Ia mempertanyakan kondisi Natuna sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas), sementara masyarakatnya masih menggunakan minyak tanah untuk memasak dan belum menikmati program elpiji 3 kilogram bersubsidi.”
NATUNA – Ketimpangan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat di Kabupaten Natuna kembali menjadi sorotan. Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan protes kepada pemerintah pusat terkait kondisi daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) yang masyarakatnya hingga kini masih bergantung pada minyak tanah untuk kebutuhan memasak.
Persoalan tersebut disampaikan Cen Sui Lan secara langsung di hadapan Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) saat kunjungan kerja pimpinan MPR RI di Kantor Bupati Natuna.
Dalam pertemuan itu, Cen Sui Lan menyoroti ironi pemanfaatan kekayaan gas bumi Natuna yang dialirkan ke Singapura melalui pipa bawah laut, sementara masyarakat di daerah penghasil belum mendapatkan akses elpiji 3 kilogram bersubsidi.
Ia bahkan secara terbuka mempertanyakan kondisi tersebut kepada pimpinan MPR RI.
“Kami ini penyumbang lho, Pak Ketua. Masa mau pakai minyak tanah terus? Satu lagi mengenai migas, Pak Ketua. Kami ini penyumbang migas, salah satu migas terbesar. Di bawah laut kami ada gas yang dialirkan ke Singapura, tapi warga kami di sini tidak dapat Elpiji subsidi!” ujar Cen Sui Lan.
Pernyataan tersebut menggambarkan persoalan yang selama ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Natuna, yakni belum terpenuhinya kebutuhan energi rumah tangga masyarakat meskipun daerah tersebut memiliki potensi sumber daya migas.
Usulan Konversi Elpiji 3 Kg Terkendala Anggaran
Persoalan ini bukan hanya menyangkut ketersediaan gas, tetapi juga belum terealisasinya program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kilogram bersubsidi.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Natuna, usulan program konversi tersebut sebenarnya telah mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Namun, pelaksanaannya masih terkendala setelah usulan tersebut tidak mendapatkan dukungan dari Kementerian Keuangan dengan alasan keterbatasan alokasi anggaran subsidi.
Akibatnya, masyarakat Natuna belum menikmati program konversi elpiji 3 kilogram bersubsidi sebagaimana yang telah diterapkan di sejumlah daerah lainnya.
Kondisi tersebut turut menjadi beban bagi rumah tangga karena masyarakat masih harus memenuhi kebutuhan memasak menggunakan minyak tanah yang harganya dinilai relatif tinggi.
Bagi masyarakat di wilayah perbatasan, akses terhadap energi rumah tangga yang terjangkau merupakan kebutuhan dasar. Karena itu, persoalan ini dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah pusat, terutama dalam menentukan kebijakan subsidi energi bagi daerah penghasil migas.
MPR RI Diminta Kawal Aspirasi Natuna
Di hadapan pimpinan MPR RI, Cen Sui Lan berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap ketimpangan tersebut. Ia menginginkan masyarakat Natuna tidak hanya menjadi bagian dari wilayah penghasil sumber daya alam, tetapi juga memperoleh manfaat nyata dari kekayaan yang dimiliki daerahnya.
Aspirasi tersebut mendapat respons dari pimpinan MPR RI. Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat pusat dan membuka komunikasi dengan kementerian terkait.
Komitmen tersebut diharapkan dapat mendorong pembahasan lebih lanjut mengenai pemenuhan kebutuhan energi masyarakat Natuna, khususnya terkait usulan konversi minyak tanah ke elpiji 3 kilogram bersubsidi.
Persoalan ini sekaligus membuka kembali pertanyaan mengenai keadilan distribusi manfaat sumber daya alam bagi masyarakat daerah penghasil.
Di tengah potensi migas yang dimiliki Natuna dan aktivitas penyaluran gas ke luar negeri, masyarakat setempat masih menantikan kebijakan yang memungkinkan mereka menikmati akses energi rumah tangga dengan harga terjangkau.
Bagi Natuna sebagai wilayah perbatasan strategis Indonesia, pemenuhan kebutuhan energi bukan sekadar persoalan subsidi, melainkan juga menyangkut pemerataan pembangunan dan keadilan sosial bagi masyarakat yang tinggal di beranda terdepan NKRI.
Redaksi
