ANAMBAS – Dalam kesunyian ruangan yang dulu pernah bergema semangat perjuangan, kini terdengar dentang keberatan. Sepanjang sejarahnya, seiring dengan langkah-langkah kapal menuju otonomi baru, lahirlah Badan Pembentukan dan Penyelaras Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA). Namun, seabad kemudian, justru BP2KKA-lah yang merasa tersisih.
Pada Sabtu lalu, 24 Juni 2025, surat terbuka dari Syahzinan, SE, Ketua BP2KKA Wilayah Jakarta, merebak ke publik. Di dalamnya, Syahzinan menuding pemerintah kabupaten telah menginjak Perda No. 4 Tahun 2011 aturan dasar yang menjadi fondasi legal peringatan Hari Jadi Kabupaten Kepualaun Anambas.
“Marwah yang dulu kita perjuangkan kini terinjak,” tulisnya, menyuarakan kekecewaan dan pertanyaan yang mengganggu ketenangan legitimasi daerah.
Perda Terlupakan, Pejuang Ditinggal
Dalam surat tersebut, Syahzinan mencatat, sejak awal pembentukan BP2KKA, pihaknya selalu dilibatkan dalam rapat persiapan panitia HUT. Namun pada tahun ini, peran itu dicabut. Syahzinan mempertanyakan: “Dimana letak marwah Perda yang sudah disepakati bersama?”
Istilah Melayu pun dipakai tajam: “Kita di tinggal, kita di singkir.” BP2KKA merasa dikesampingkan, direndahkan.
“Sebagai pejuang, kami kecewa, marah, bahkan prihatin,” kata Syahzinan kepada koranperbatasan.com saat di konfirmasi via WhatsApp, Senin, 23 Juni 2025.
Syahzinan turut menyuarakan kesedihan kolektif para pejuang yang kini tersisih dalam momentum historis nasional.
Anggaran Digeser, Prioritas Dipertanyakan
BP2KKA tidak hanya mempertanyakan legitimasi simbolik. Namun juga mengetuk pintu pemikiran publik soal anggaran. Pesta sederhana untuk memperingati sejarah rakyat digelar seadanya, namun dana besar dikuras untuk mengikuti kegiatan seperti STQH XI di Tanjungpinang. Syahzinan menilai ini sebagai sinyal pergeseran prioritas.
“Mengapa perayaan sejarah dipangkas, sementara dana dikuras untuk acara lain di luar daerah?”
Pertanyaan itu membalikkan fokus pembangunan kepada moralitas anggaran: apakah pemerintah benar-benar mengutamakan suara rakyat dan penghormatan sejarah, atau tergiur ritual pencitraan?
