NATUNA – Bupati Natuna hadiri Rapat Forum Komunikasi bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tanjungpinang di Ruang Rapat kantor Bupati Natuna, Rabu, 06 Juli 2022.
Gelaran rapat tersebut secara khusus membahas BPJS kesehatan khususnya di Kabupaten Natuna.
Wan Siswadi yang memimpin langsung rapat tersebut menyampaikan kunjungan BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang merupakan bentuk keseriusan BPJS dalam memberikan pelayanan maksimal dibidang jaminan kesehatan.
“Seperti kita ketahui bahwa 2 tahun terakhir ini seluruh pemerintah daerah sangat fokus pada penanganan covid 19, sehingga ada beberapa anggaran harus di refocusing termasuk dalam bidang jaminan kesehatan. Kami harap saat ini kasus Covid 19 sudah semakin membaik, sehingga pemerintah daerah kembali menata pembangunan dengan keterbatasan anggaran yang ada,”jelas Wan Siswandi.
Selanjutnya Wan Siswadi menambah, untuk memaksimalkan jaminan kesehatan, pemerintah daerah terus mendorong Pemerintah Pusat, provinsi dan daerah untuk menganggarkan bantuan BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Sehingga cukup membantu dalam refocusing anggaran pemerintah daerah.
“Covid 19 berdampak dalam berbagai sektor di pemerintah daerah termasuk penurunan DPA Kabupaten Natuna hampir 47 %, sehingga pemerintah harus melakukan beberapa refocusing untuk terus menjalankan roda pemerintahan. Meskipun mengalami penurunan DPA anggaran, pemerintah daerah tetap berusaha memaksimalkan pelayanan dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat termasuk menanggung pembiayaan jaminan kesehatan,” tambah Wan Siswandi.
Sementara Kepala BPJS Cabang Tanjungpinang, dr. Fauzi Lukman dalam paparannya menyampaikan apresiasinya atas sinergitas yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna. Sehingga hubungan baik dapat terus terjalin dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Ada 84.960 anggota BPJS Kesehatan Kabupaten Natuna dengan status PBI, ada penambahan 20.000 yang merupakan bantuan dari kementerian sosial, seperti yang disampaikan oleh pak Bupati,” ujar Fauzi.
Kata Fauzi, pemerintah daerah harus dapat mendorong masyarakat untuk kepemilikan BPJS dilingkungan masyarakat, baik BPJS PBI atau BPJS penerimaan upah. Dimana BPJS tidak hanya memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan masyarakat, namun akhir-akhir ini ada issue kebijakan baru bahwa BPJS akan digunakan sebagai validasi data dalam beberapa proses administrasi.
Menurut Fauzi, terkait dengan penambahan 30 ribu kuota untuk mengurangi beban APBD dan APBN, sebaik instansi terkait dapat melakukan validasi data.
“Ada beberapa daerah setelah melakukan proses validasi terjadi penurunan signifikan, karena ada kemungkinan perubahan status dari PBI ke penerima upah atau PNS, kematian atau pun berpindah status domisili,” pungkas Fauzi.
Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Natuna berharap sinergitas antara Pemda dan BPJS dapat berjalan dengan baik. Sehingga dapat memaksimalkan layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Mengingat kesehatan adalah salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah.
Turut hadir Sekda Natuna, Boy Wijanarko dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. (KP).
Laporan : Johan
Kontributor : Diskominfo Natuna
