BUTON TENGAH – Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah menggelar kegiatan klarifikasi bagi ribuan pegawai Non-ASN yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Buton Tengah, Senin (25/8/2025), sebagai bagian dari tahapan penertiban administrasi sekaligus proses pengusulan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Pelaksanaan klarifikasi ini mengacu pada surat edaran Plt. Sekretaris Daerah Buton Tengah, Muh. Rijal, S.E., M.H., yang mengimbau para Kepala OPD, camat, kepala sekolah, serta kepala puskesmas untuk menghadirkan Non-ASN yang akan diajukan sebagai calon PPPK Paruh Waktu.
Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Buton Tengah, Dr. H. Azhari, didampingi Plt. Sekda dan jajaran Kepala OPD.
Dalam arahannya, Bupati Azhari menekankan pentingnya perubahan pola pikir pegawai Non-ASN. Ia meminta agar mereka tidak hanya terpaku pada status kepegawaian, melainkan mampu menggali potensi diri sesuai bidang masing-masing.
“Kita harus berubah untuk mengubah Buton Tengah. Jangan hanya berharap menjadi pegawai paruh waktu. Masa depan kalian masih panjang, jangan sampai hanya bergantung pada status honorer dengan gaji kecil,” tegasnya.
Bupati Azhari juga mengungkap adanya sekitar 200 pegawai honorer yang masih menerima honorarium, tetapi di sisi lain menjabat sebagai aparat desa.
“Harapan saya, yang sudah jadi aparat desa sebaiknya mundur dari status honor di Pemda. Jangan sampai mengambil gaji ganda, itu bisa berpotensi menimbulkan masalah hukum,” jelasnya.
Lebih jauh, Azhari mendorong para Non-ASN untuk memberdayakan potensi daerah, terutama di sektor pertanian dan peternakan. Ia mencontohkan usaha ternak bebek yang dapat mendukung program Makan Bergizi (MBG) Pemda Buton Tengah.
“Kalau kalian serius jadi pengusaha bebek, hasilnya bisa dipasarkan di Buton Tengah. Saya akan mendukung dengan membagi wilayah per kecamatan agar lebih terarah,” ujarnya.
Menurutnya, pendapatan dari usaha tersebut justru bisa lebih besar dibandingkan mengandalkan honorarium semata. Ia mengajak Non-ASN untuk menjadi pribadi mandiri dan merdeka dengan mengelola potensi sendiri.
Bupati juga menegaskan, siapa pun yang tetap ingin mengabdi sebagai Non-ASN dipersilakan, namun tidak menuntut kenaikan gaji.
“Kalian adalah calon estafet pembangunan. Tapi jika tidak siap, kesempatan itu akan hilang. Gunakan akal untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, jangan sampai menyesal di masa tua,” pungkasnya.
Sebagai tindak lanjut, Bupati Azhari berencana membentuk wadah Persatuan PPPK Paruh Waktu di tiap kecamatan. Wadah ini akan memudahkan Pemda dalam melakukan pendataan serta pembinaan ke depan. (KP).
Laporan : Irfan
