“Ketua DPRD Natuna mendorong pemerintah pusat dan provinsi mengembalikan sebagian kewenangan kelautan ke kabupaten agar pengelolaan potensi perikanan tidak lagi tersandera regulasi.”
NATUNA – Ketua DPRD Natuna Rusdi menegaskan pemerintah kabupaten membutuhkan kewenangan lebih besar dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari aktivitas kapal tangkap ikan yang selama ini banyak beroperasi di perairan Natuna.
Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan Arham, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah PWI Provinsi Kepri saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani, Ketua Dewan Kehormatan Marganas Nainggolan, Ketua Plh. PWI Natuna, Anuar Saleh bersama jajaran pengurus PWI Natuna di ruang tamu kantor dinasnya, Jumat 24 Oktober 2025.
Usai sesi perkenalan para pengurus PWI Kepri dan PWI Natuna, mengalirlah pertanyaan kepada Ketua DPRD Natuna, Rusdi, tentang dua perkara yang mengganjal pikiran, tingginya harga tiket pesawat dan kecilnya pendapatan daerah dari kekayaan laut yang seharusnya melimpah.
Menurut Rusdi, kapal-kapal ber-Gross Tonnage (GT) besar yang izinnya diproses oleh provinsi dan pusat masih dapat memberikan kontribusi bagi daerah. Ia mencontohkan keberadaan kapal milik Pak Wandi di Selat Lampa yang memiliki pabrik pengolahan ikan dan memberi dampak ekonomi.
