KEPRI – Tim Juang Tanah Melayu, Samiun menyebut tim bentukan mantan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah merupakan teraju utama, bahkan menjadi garda terdepan dalam pembebasan lahan di Pulau Dompak, dan berhasil menjadikan Pulau Dompak menjadi pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.
Katanya kini Pemerintah Pusat sedang berencana memindahkan pusat Pemerintahan Republik Indonesia ke kawasan baru. Kepulauan Riau lebih kurang 10 tahun telah berhasil melakukan hal tersebut dengan menjadikan Pulau Dompak sebagai pusat Pemerintahan Kepualaun Riau yang lebih representatif dan dirancang begitu modern.
“Namun setelah 20 tahun Provinsi Kepulauan Riau berdiri, sampai hari ini, sisa-sisa perjuangan pembebasan lahan Pulau Dompak masih meninggalkan bekas yang mendalam,” cetus Samiun.
Menurut aktivis yang tergabung dalam Tim Juang Tanah Melayu ini, masih banyak masyarakat yang mengklaim memiliki dan bahkan menguasai secara fisik lahan-lahan yang kononnya akan di bangun fasilitas-fasilitas elit pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.
“Lembaran-lembaran dokumen kepemilikan lahan masih menjadi tandatanya siapakah pemilik lahan yang telah dibebaskan oleh TIM 9,” pungkas Samiun.
Sebagai aktivis yang terbilang aktif terlibat dalam berbagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Kepri yang lebih baik ini pun menilai tidak wajar, jika rakyat Kepulauan Riau turut larut dalam perayaan ulang tahun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
“Kita harapkan pemerintah yang dipimpin oleh Pak Anshar Ahmad, yang tidak pernah terlibat dalam kerja heroik Tim 9 di pemerintahan sebelumnya. Kita berharap pemerintah saat ini membentuk Tim Evaluasi terkait pembebasan lahan Pulau Dompak. Mengingat dari 900 hektar lebih pembebasan tanah Pulau Dompak. Menurut laporan yang tercatat di aset Provinsi Kepulauan Riau hanya 700 hektar lebih yang terialisasi,” tegasnya.
Dari 700 hektar lebih itu, lanjut Samiun, perlu diperjelaskan mana-mana saja yang sudah terbebaskan. Karena dari investigasi pihaknya di lapangan terdapat masih banyak lokasi-lokasi yang awalnya direncanakan dalam masterplen Pulau Dompak belum dibebaskan.
“Bahkan jalan-jalan raya saja masih ada beberapa yang tanahnya di klem oleh masyarakat. Dan di samping kantor gubernur saja masih dimilik masyarakat pribadi. Ingat satu pesan dari saya, jangan berselindung disebalik kertas, surat boleh dikuasai pemerintah, tapi tanah masih milik masyarakat,” bebernya.
Saiumun pun menegaskan, beberapa orang anggota Tim 9 yang akan purna bhakti, maka diharapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, jika Tim 9 dianggab berjasa, berikanlah penghargaan. Namun jika ada kesalahan, jangan biarkan mereka melenggang keluar dari Kepulauan Riau.
“Mengingat kebesaran jasa-jasa Tim 9, maka hari ini kami ingin menyapa, apa kabar Tim 9,” ujar Samiun. (KP).
Laporan : Deny Jebat
