Bupati Natuna Cen Sui Lan menghadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan serta Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia, Rabu (18/06/2025), bertempat di Ballroom Gajah Mina, Adiwana Jelita Sejuba Resort, Bunguran Timur. Dalam forum ini, Bupati Natuna menegaskan pentingnya pembentukan Komando Operasi Gabungan Laut Natuna sebagai langkah strategis menjaga kedaulatan di perairan terluar Indonesia.
NATUNA – Dalam rangka menjaga keamanan dan kedaulatan maritim nasional, Bupati Natuna Cen Sui Lan, bersama Wakil Bupati Jarmin, menghadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan serta Penegakan Hukum Laut Indonesia, Rabu (18/06/2025), di Ballroom Gajah Mina, Adiwana Jelita Sejuba Resort, Bunguran Timur.
Forum ini dibuka oleh Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Brigjen TNI Purwito, yang menyampaikan pentingnya rakor sebagai sarana pengumpulan data faktual di lapangan untuk dijadikan dasar kebijakan nasional.
“Fokus kita tertuju pada kegiatan prioritas pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, serta penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan titik-titik strategis,” jelas Purwito.
Lebih lanjut, Purwito menyebut sinergi pusat-daerah sangat penting agar kebijakan operasional di lapangan tetap selaras dengan strategi nasional pertahanan laut.
Sementara itu, Bupati Natuna Cen Sui Lan dalam paparannya menekankan urgensi membentuk Komando Operasi Gabungan Laut Natuna sebagai garda depan pengawasan wilayah maritim.
“Forum ini tidak sekadar teknokratis, tetapi juga panggung kebangsaan untuk bicara kedaulatan laut, terutama di Natuna, beranda utara NKRI,” ujar Cen Sui Lan.
Menurutnya, Natuna bukan sekadar gugusan pulau, melainkan sumbu geopolitik tempat bertemunya kepentingan nasional dan internasional, dari nelayan tradisional hingga kekuatan militer negara-negara besar.
“Membentuk Komando Operasi Gabungan Laut Natuna yang mengintegrasikan TNI-AL, Bakamla, KKP, dan Polair secara intensif, adalah langkah strategis,” ungkapnya.
Komando ini, kata Cen Sui Lan, akan menjadi tulang punggung patroli terkoordinasi dengan sistem respons cepat, guna menindak tegas setiap pelanggaran di laut.
Bupati juga menggarisbawahi bahwa Natuna membutuhkan kebijakan diskresi dari pusat, untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan yang selama ini masih menghadapi tantangan infrastruktur dan konektivitas.
Adapun kesimpulan rapat ini meliputi:
- Penguatan sinergi antarinstansi
- Optimalisasi pengawasan terpadu
- Peningkatan kapasitas SDM dan sarana pendukung
- Penegakan hukum yang tegas dan terukur
- Pentingnya data dan informasi terpadu
Forum ini menandai komitmen nasional untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia secara berkelanjutan, profesional, dan berbasis strategi terpadu, terlebih di wilayah perbatasan seperti Laut Natuna Utara. (KP).
Kontributor : Diskominfo Natuna
Editor : Dhitto
