NATUNA – Pemerintah Desa Pulau Tiga pada tahun anggaran 2025 lebih memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat ketimbang pembangunan fisik. Hal ini sejalan dengan kewajiban program ketahanan pangan sebesar 20 persen dari Dana Desa (DD) sebagaimana diatur regulasi pusat.
Menurut Sekretaris Desa Pulau Tiga, Ayi Mulyana, alokasi 20 persen dari Dana Desa setara sekitar Rp182 juta telah disalurkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dana ini diputar untuk menghidupkan unit usaha pengolahan hasil perikanan.
“BUMDes membeli ikan langsung dari nelayan, lalu diolah menjadi kerupuk dan produk turunan lain di rumah produksi. Hasilnya kemudian dipasarkan, bahkan ada kerja sama dengan pabrik di Ranai,” ungkap Ayi Mulyana kepada koranperbatasan.com saat ditemui di temui di Kantor Desa Pulau Tiga, Kamis, 28 Agustus 2025.
Selain pengolahan ikan, desa juga menggulirkan program festival budaya tahunan untuk siswa SD hingga SMA. Kegiatan ini sudah berjalan rutin sebagai upaya menjaga seni lokal. Di sisi lain, persoalan pengelolaan sampah juga mulai ditangani dengan pemberdayaan kelompok pengangkut sampah.
“Kalau fisik, kita memang masih menunggu tahap dua. Ada dua rencana pembangunan, yaitu peningkatan jalan permukiman dan rehabilitasi gang dengan total anggaran sekitar Rp130 juta lebih. Tapi tahap satu ini memang fokus dulu ke pemberdayaan,” jelasnya.
Berbeda dengan DD yang mayoritas digunakan untuk pemberdayaan, Alokasi Dana Desa (ADD) lebih banyak terserap untuk gaji perangkat desa. Setiap bulan, desa rata-rata hanya menerima sekitar Rp60 juta dari ADD.
“Kadang cukup untuk gaji, tapi kegiatan PKK, Karang Taruna, dan operasional sering tertunda. Pernah sekali naik sampai Rp90 juta, tapi umumnya tetap pas-pasan. Bahkan dulu sempat hanya Rp57 juta,” tutur Ayi Mulyana.
Ayi Mulyana menambahkan, keterbatasan ADD menyebabkan kegiatan non-gaji sering tidak terbiayai. “Kalau ada pilihan, tentu kita ingin persentase ADD dinaikkan sedikit. Supaya operasional tidak selalu tertinggal,” tambahnya.
Meski telah mengoptimalkan dana desa, pihak desa tetap berharap adanya dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda), khususnya untuk program persampahan dan kesehatan.
Beban anggaran juga makin besar karena aturan terbaru menambah jumlah kader Posyandu dari 5 orang menjadi 20 orang, masing-masing dengan honor Rp500 ribu per bulan.
“Beban Dana Desa makin berat. Dana memang kelihatan besar, sekitar Rp900 juta, tapi setelah dipotong sekian persen untuk BLT, gaji, kader, dan operasional, sisanya tidak seberapa,” ucapnya.
Ayi Mulyana juga menjelaskan, semua pencairan dilakukan melalui CMS Bank Riau Kepri dengan sistem transfer. Setiap transaksi wajib dilaporkan dan diverifikasi bendahara desa.
“Walaupun beli satu pena, harus tetap lewat transfer. Jadi benar-benar transparan. Semua kegiatan sudah bayar pajak, upah, dan laporan sebelum bisa dicairkan,” jelasnya.
Tahun 2025 menjadi masa di mana Desa Pulau Tiga lebih fokus memperkuat ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, kendala terbatasnya ADD serta minimnya dukungan Pemda masih menjadi pekerjaan rumah.
Desa Pulau Tiga melalui Sekdes Ayi Mulyana berharap ke depannya ada penyesuaian alokasi maupun bantuan konkret agar kegiatan non-gaji bisa berjalan seimbang dengan program pemberdayaan. (KP).
Laporan : Fergi
