NATUNA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna berharap DPRD Provinsi Kepulauan Riau secepatnya dapat mengeluarkan surat rekomendasi mendukung pemekaran Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas yang telah disampaikan oleh Badan Perjuangan Pemekaran Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA).
Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar dihadapan beberapa anggotanya saat menghadiri silaturahmi bersama BP3K2NA di Ranai, Natuna, Sabtu, 16 Maret 2024.
“Kita DPRD Natuna telah mengeluarkan rekomendasi terkait itu, kapasitas kita hanya sebatas itu, kita akan mendorong proses selanjutnya, yaitu surat rekomendasi oleh DPRD Provinsi,” tegas Daeng Amhar.
Kata Daeng Amhar, pada dasarnya DPRD Natuna mendukung penuh dan berharap pemerintah pusat dapat segera mewujudkan keinginan masyarakat Natuna dan Anambas menjadikan daerahnya provinsi baru di Indonesia.
“Kita berharap Natuna Anambas menjadi provinsi atas dasar pertimbangan khusus, seperti di Papua minsalnya ataupun Aceh,” ujar Daeng Amhar.
Menurut Daeng Amhar, menjadikan Natuna dan Anambas sebuah provinsi harus dilihat dari sudut pandang yang berbeda dari daerah-daerah lain di Indonesia, mengingat Natuna sebagai wilayah strategis nasional.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang baru saja diamanahkan oleh masayarakat untuk dapat memperjuangan suara rakayat di tingkat provinsi karena berhasil memenangkan Pileg 2024 ini pun berjanji setelah dirinya dilantik menjabat anggota DPRD Provinsi Kepri akan segera mengupayakan percepatan proses pemekaran Provinsi Natuna Anambas pada jalur politik sesuai kapasitasnya di DPRD Provinsi.
“Kami perjuangkan sesuai kapasitas kami, saat ini kami belum dilantik, kita tunggu nanti, saat ini kan kita sudah mengupayakan mendorong dan telah membuat rekomendasi di tingkat DPRD Kabupaten, selanjutnya ditahap yang lebih tinggi,” papar Amhar.
Sementara Ketua BP3K2NA H. Umar Natuna menyampaikan capaian proses pemekaran telah sampai pada rekomendasi Gubernur Kepulauan Riau dan akan memgupayakan rekomendasi DPRD Kepri juga segera dikeluarkan sebelum habis masa jabatan anggota DPRD Kepri saat ini.
“Kita berharap rekomendasi tersebut keluar masih pada masa jabatan DPRD Kepri saat ini, karena kita telah mendapatkan dukungan dan mendengar secara langsung, meskipun secara lisan, dukungan itu disampaikan oleh DPRD Provinsi saat ini”, terang Umar.
Sebagai Ketua BP3K2NA, Umar Natuna pun berharap ada legesi yang ditinggalkan oleh anggota DPRD Kepri saat ini kepada Natuna dan Anambas selama mereka menjabat. Karena secara mekanisme proses pemekaran Provinsi Kepulauan Natuna Anambas sebagian besar telah terpenuhi.
“Tinggal proses peta wilayah saat ini masih dalam proses koordinasi dengan pihak Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)”, tutur Umar.
Kata Umar, DPRD Kepri pun telah memberikan komitmen dukungan pembentukan Provinsi Kepulauan Natuna Anambas.
“DPRD Provinsi sudah sangat wellcome, bahkan mereka-mereka juga bertanya apakah sudah siap untuk mandiri, tentu kita sudah sangat siap”, kata Umar.
Lebih jauh Umar menjelaskan, proses kajian adakemis juga telah selesai dilakukan, dan selanjutnya memperjuangkan terkait dukungan anggaran dari berbagai pihak melanjutkan proses selanjutnya.
Sementara untuk dukungan dan persiapan telah selesai dilakukan terkait pemekaran kabupaten baru di wilayah Natuna Anambas, tinggal menunggu dicabutnya moratorium terkait DOB (Daerah Otonomi Baru).
“Pemerintah buka peluang dengan mencabut moratorium maka otomatis Kabupaten Natusa Selatan, Natuna Barat, Kepulauan Jemaja, Kota Ranai kita sudah siap”, jelas Umar.
Hadir dalam silahturahmi tersebut Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Komisi III Fraksi Golkar, Mustamin Bakri, Anggota DPRD Natuna Marzuki, dan beberapa calon anggota DPRD Natuna terpilih seperti Erimudin dari Partai Golkar dan Suparman dari Partai PAN. (KP).
Laporan : Cherman
