ANAMBAS – Fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat (PKAD) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menyatakan dukungannya terhadap Rancangan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut.
Pandangan umum ini disampaikan oleh Hino Faisal, S.Ds., dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa, 18 November 2025.
Meski mendukung penuh, Fraksi PKAD menyampaikan sejumlah catatan kritis, terutama menyangkut dominasi transfer pusat, kenaikan belanja pegawai, dan penurunan belanja modal untuk peralatan dan gedung.
Fraksi PKAD mengapresiasi tema RAPBD 2026 yang berfokus pada pengembangan pariwisata dan perikanan. “Fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat mendukung penuh fokus pada pengembangan pariwisata dan perikanan, yang memang merupakan potensi lokal utama,” ujar Hino Faisal.
Namun, dukungan ini disertai lima sorotan utama:
-
Kemandirian Fiskal: PKAD menyoroti bahwa lebih dari 90% APBD masih bergantung pada transfer pusat, membuatnya rentan terhadap perubahan kebijakan nasional. Mereka mendesak pemerintah daerah bekerja lebih keras untuk menurunkan ketergantungan ini di tahun-tahun mendatang.
-
Mitigasi Penurunan Dana Bagi Hasil: Fraksi ini meminta penjelasan strategis dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengenai langkah mitigasi atas penurunan signifikan Dana Bagi Hasil sebesar Rp 79,14 miliar. Mereka khawatir penurunan ini dapat mengganggu program prioritas pembangunan.
-
Kenaikan Belanja Pegawai yang Dipertanyakan: PKAD mempertanyakan urgensi kenaikan belanja pegawai sebesar 18% menjadi Rp 545,54 miliar di tengah penurunan dana transfer. Mereka mengharapkan kenaikan ini tidak menggerus alokasi belanja modal yang berdampak langsung pada pembangunan fisik dan ekonomi masyarakat.
-
Penurunan Belanja Modal Peralatan dan Gedung: Meski mengapresiasi kenaikan total belanja modal sebesar 46%, PKAD menyayangkan penurunan pada belanja modal peralatan dan mesin (turun 30%) serta gedung dan bangunan (turun 11%). Mereka khawatir hal ini akan menghambat modernisasi fasilitas pelayanan publik.
-
Penyaluran Bansos yang Tepat Sasaran: Untuk belanja bantuan sosial yang naik 327%, PKAD meminta TAPD memastikan penyalurannya tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Sebagai penutup, Fraksi PKAD menyatakan persetujuannya agar RAPBD 2026 dibahas pada tingkat selanjutnya. Mereka siap menyempurnakan rancangan tersebut bersama TAPD, dengan penekanan pada efisiensi dan prioritas belanja yang lebih tajam dan terukur.
Dengan pernyataan dari Fraksi PKAD ini, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya yang didominasi oleh kekhawatiran akan ketergantungan fiskal dan efektivitas belanja. RAPBD 2026 kini memasuki tahap pembahasan yang lebih mendalam antara pemerintah daerah dan komisi-komisi di DPRD. (KP).
Laporan : Azmi
Editor : Dhitto
