ANAMBAS – Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya (PPIR) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan APBD 2026, dalam rapat paripurna pada selasa 18 November 2025.
Melalui penyampaian yang disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi Linda, A.Md., fraksi ini menyatakan apresiasi sekaligus memberikan sejumlah catatan kritis dan pertanyaan mendalam mengenai implementasi anggaran.
Secara umum, Fraksi PPIR mengapresiasi tema RAPBD 2026 yang berfokus pada pengembangan pariwisata dan perikanan berbasis potensi lokal. Namun, mereka menekankan pentingnya memastikan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Soroti Ketergantungan Fiskal dan Penurunan Dana Bagi Hasil
Seperti fraksi sebelumnya, PPIR menyoroti tingginya ketergantungan APBD pada transfer pusat (lebih dari 90%) dan penurunan alokasi transfer sebesar Rp 79 miliar (12%), khususnya dari Dana Bagi Hasil. Fraksi ini menilai hal ini sebagai tantangan fiskal serius yang dapat mempengaruhi pembiayaan pembangunan.
“Mengingat kenaikan PAD hanya 1%, sementara retribusi daerah justru menurun, apa strategi konkret Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD?” tanya juru bicara fraksi, Linda A.Md, yang menyampaikan pidato tersebut.
Fraksi PPIR memberikan apresiasi khusus untuk kenaikan Belanja Modal sebesar 46%, terutama untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi yang naik signifikan 277%. Mereka juga menilai positif kenaikan Belanja Bantuan Sosial sebesar 327%.
Namun, apresiasi ini disertai tuntutan pengawasan. Untuk belanja modal, fraksi ini meminta jaminan bahwa proyek infrastruktur akan menyentuh desa-desa terluar dan daerah dengan akses pelayanan dasar yang rendah. Mereka juga mengingatkan agar belanja modal setiap perangkat daerah harus berdampak langsung bagi masyarakat, dengan meminimalisir pengadaan aset baru yang tidak urgent.
Fraksi PPIR memberikan contoh nyata dengan mempertanyakan logika anggaran. Misalnya, memilih untuk membeli kendaraan dinasan yang baru (tidak urgensi), sementara pembayaran transportasi sekolah masih sering terlambat dan ambulans di beberapa kecamatan sudah tidak layak dan bahkan belum memiliki ambulans.
“Perbandingan ini jelas bahwa kendaraan kesehatan lebih urgensi dibandingkan kendaraan dinasan,” tegas Linda.
Pertanyaan Mendalam ke Bupati
Fraksi PPIR mengajukan sejumlah pertanyaan kritis kepada Bupati Aneng, yang dapat dirangkum sebagai berikut:
-
Strategi Peningkatan PAD: Meminta strategi konkret untuk meningkatkan PAD yang hanya naik 1% dan penjelasan kontribusi riil sektor pariwisata dan perikanan terhadap PAD.
-
Penjaminan Infrastruktur: Memastikan proyek infrastruktur yang danainya naik 277% benar-benar merata hingga ke daerah terpencil dan tidak mangkrak.
-
Mekanisme Bansos: Menanyakan mekanisme seleksi penerima bansos yang tepat sasaran untuk menghindari tumpang tindih program.
-
Solusi Masalah Dasar: Meminta penjelasan bagaimana APBD 2026 menjawab persoalan akses dasar seperti transportasi antarpulau, krisis air bersih di beberapa desa, serta pemerataan tenaga pengajar dan fasilitas sekolah di pulau-pulau kecil.
Dalam penutupnya, Fraksi PPIR menyatakan komitmennya untuk mengawal kebijakan anggaran yang tepat sasaran. Namun, mereka memberikan peringatan “Jika menurut kami dalam pembahasan Raperda APBD ini terdapat program dan kebijakan penggunaan anggaran yang tidak berkenaan dengan asas efisiensi, efektivitas, dan keadilan, maka kami akan menolak rancangan ini.”
Pandangan umum dari Fraksi PPIR ini memperlihatkan pola serupa dengan Fraksi PNBKS sebelumnya, yaitu dukungan yang disertai kritik tajam terhadap kemandirian fiskal dan kejelasan implementasi program, yang menandakan bahwa pembahasan RAPBD 2026 akan berlangsung intensif. (KP).
Laporan : Azmi
Editor : Dhitto
