NATUNA – Menyelesaikan jalan penghubung di pulau bunguran dari kecamatan menuju ibu kota kabupaten, menjadi target Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si, dan Hadi Candra, S.Sos Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepri.
Keterbatasan porsi anggaran, membuat dua anggota dewan yang sudah mendapat mandat rakyat duduk di kursi DPRD tingkat provinsi itu, memfokuskan realisasi anggarannya pada penyelesaian jalan tembus Kelarik – Batubi dan Kelarik – Telok Buton.
Menurut Ilyas, jalur kiri kanan dari Batubi ke Kelarik dan Kelarik ke Telok Buton merupakan urat nadi integrasi lintas pulau bunguran. Jalan tersebut harus segera diselesaikan, karena satu-satunya jalur keluar masuk orang dan barang.
“Kami yang namanya dewan punya porsi terbatas. Target kami jalan tembus kiri kanan dari Batubi ke Kelarik, Kelarik ke Telok Buton, terus Pengadah sampai kesini lagi (Ranai-red) selesai. Mungkin ini yang akan kami perjuangkan, alhamdulillah secara bertahap terus dikerjakan,” ungkap Ilyas menjawab koranperbatasan.com di Ranai, Selasa, 14 September 2021.
Fokus menyelesaikan jalan poros yang selama ini menjadi buah bibir masyarakat di Pulau Bunguran (Bunguran Utara, Bunguran Batubi, Bunguran Timur Laut, Bunguran Timur dan Bunguran Tengah) itu, juga dikarenakan nihilnya aduan atau permintaan dari pemerintah kabupaten akan kebutuhan pembangunan dari keterbatasan ketersedian APBD yang kabupaten miliki.
“Maka berkomunikasi dan bersilaturahmi lah, saya rasa tidak ada ruginya. Supaya kalau diibaratkan ayah, kita bilang ayah minta duit, tentu risih rasanya kalau tidak kasih. Padahal kita tahu, tahun ini dana kita semakin berkurang, kewenangan-kewenangan kita juga sudah banyak beralih ke provinsi,” terang Ilyas.
Terkait percepatan pembangunan, Ilyas menegaskan cukup lah perjalanan transportasi dari kabupaten ke provinsi saja yang terasa jauh. Ia ingin pemerintah kabupaten berbesar hati, dan menyampaikan apa-apa saja target pembangunan di daerah yang tidak terkaper oleh kesiapan anggaran.
“Hubungan terasa jauh, artinya bukan transfortasi, tapi jauh tidak pernah ngomong, tidak mau bilang kekurangan apa saja, apa-apa program kita yang tidak bisa kita jawab dengan kemampuan APBD kabupaten, provinsi tidak tahu,” cetusnya.
Hal ini disampaikannya mengingat saat ini tidak ada lagi istilah bagi dana, karena sudah di ambil alih oleh pemerintah pusat. Jika pun ada langsung dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten dimintanya jangan mudah menyerah, apa lagi sampai mengeluh, jika tidak ingin tertinggal porsi anggaran.
“Kalau kita berpikir, itu sudah kewenangan provinsi memperhatikan kabupaten. Jawabnya iya!, tetapi kalau kita hitung-hitung dengan dana kemampuan provinsi itu, tidak akan bisa menjawab kekurangan dari kabupaten ini. Jadi yang saya harap memang harus ada komunikasi dan silaturahminya, kalau merasa ada kekurangan,” tegas Ilyas. (KP).
Laporan : Johan
