NATUNA (KP),- Entah kepada siapa lagi masyarakat Bunguran Utara harus meminta pertolongan. Agar jalan yang setiap hari mereka lewati dapat diselesaikan. Padahal suara sumbang meminta pertolongan itu, sudah berkicau sejak tahun 2005 silam. Permintaan tiada henti, berulang kali disampaikan kepada sang pemangku kebijakan. Sayangnya kondisi jalan tetap saja menyedihkan.
Menjawab keluhan itu, Senin 08 Juni 2020 malam, Hadi Candra, Anggota DPRD Provinsi Kepri yang berhasil memperoleh 8.314 suara di Dapil Kepri 7 (Natuna-Anambas) pada Pemilu Legislatif tahun 2019, melalui hak kekebalan untuk berbicara dalam rangka membela kepentingan rakyat (hak imunitas) yang dimilikinya sebagai wakil rakyat dengan tegas mengatakan, “kita akan memperjuangkan Natuna dan Anambas dari provinsi”.
Spontan lirikan mata para penikmat kopi di Warkop Lykke Coffee Shop malam itu, berubah mengarah pada satu tatapan. Mereka terfokus menyimak satu persatu untai kalimat yang keluar dari lisan politisi Partai Golkar itu. Maski baru, namun Hadi Candra dan rekannya Ilyas Sabli, dianggap telah berhasil memperjuangkan keinginan rakyat dibangku parlemen tingkat provinsi.
“Alhamdulillah porsi saya bersama Pak Ilyas Sabli sudah masuk. Kami bisa kawal di angka Rp50 miliyar tahun ini. Seperti jalan Batubi-Kelarik tahun ini tembus Rp32 milyar. Artinya ini sebuah prestasi cemerlang. Jadi jalan tembus Kelarik-Batubi, sudah mulai dikerjakan. Sekarang sudah mulai bagus, pak wartawan bisa lihat sendiri,” kata Candra sambil menunjukan tangannya kearah yang dimaksud.
Angka itu, memang terbilang pantastis, sebab memang belum pernah ada prioritas anggaran untuk pembangunan jalan mendapat porsi sebasar itu. “Coba kita lihat tahun-tahun sebelumnya, pernah tidak Natuna dapat Rp50 milyar dari provinsi. Takut saya alpa, pak wartawan kan orang lapangan, coba di cek. Sepuluh tahun kebelakang, setahu saya belum pernah sepantastis yang kita perjuangkan,” cetus Anggota DPRD Kepri periode 2019-2024 yang telah diambil sumpahnya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Pekanbaru, Moch Eka Kartika pada tahun 2019 lalu.
Perjuangan itu, lanjut Candra tidak semudah yang dibayangkan oleh banyak kalangan. Sebab ada 45 wakil rakyat utusan dari setiap kabupaten/kota dalam satu ruangan yang sama dan memiliki kepetingan yang sama pula, yaitu memperjuangkan anggaran untuk daerahnya masing-masing.
“Butuh energi yang lebih untuk dapat memperjuangkan itu. Saya dengan Pak Ilyas Sabli dari NasDem baru dilantik seminggu langsung jumpa Sekdaprov. Abis jumpa Sekda, kami sepakat mempertahankan angka. Saat itu, saya bilang, bang kita enggak mau turun dibawah Rp50 milyar. Tak mau seperti yang dulu-dulu. Natuna dan Anambas tidak boleh turun dari Rp50 milyar. Kita coba perjuangkan itu, hari ini alhamdulillah berhasil,” ujar tokoh birokrasi yang pernah mendapat acungan jempol oleh masyarakat beberapa tahun silam, karena menjabat Ketua DPRD termuda di daerah se-Provinsi Kepri pada usia 33 tahun.
Sebagaimana diketahui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pernah menganggarkan sebesar Rp23 milyar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk lanjutan pembangunan jalan penghubung Kelarik-Batubi pada tahun 2018 lalu. Kemudian Rp10 milyar pada tahun 2016. Saat itu, Candra masih menjabat Anggota DPRD Kabupaten Natuna. Pada tahun 2019, saat Candra sedang dalam proses pelantikan sebagai Anggota DPRD Kepri, pemerintah tidak lagi menganggarkan lanjutan pembangunan jalan tersebut.
Sejak tahun 2005 silam penganggaran untuk pembangunan jalan poros Kelarik-Batubi tidak pernah terlewatkan disetiap kali pengesahan APBD, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Anggaran tersebut mulai tiada pada tahun 2019, dan kembali tersalurkan sejak Hadi Candra dan Ilyas Sabli terpilih menjadi Anggota DPRD Kepri. Hal tersebut menunjukan apa yang disampaikan Candra terbukti benar.
“Contoh Jalan Selayang Pandang Anambas. Coba pak wartawan buka sejarah mundur ke belakang. Selayang Pandang itu, pernah tak dibantu oleh provinsi, lima atau sepuluh tahun lalu. Ketika masuk kita, langsung kawal Rp20 milyar. Ini bukan pekerjaan mudah. Ada 45 anggota dewan didalam itu, semuanya punya kepentingan. Disitulah harus punya kekuatan argumentasi dan lobi-lobi politik melalui jaringan partai dan fraksi kita sendiri, maupun komunikasi lintas partai. Termasuk komunikasi person to person,” kata putra asli Natuna yang lahir di Midai pada tanggal 1 Oktober 1977 silam itu, menegaskan.
Malam semakin larut, saat itu, jarum pendek pada arloji sudah menunjukan tepat pada angka 11.00 atau jam 23.00 malam. Candra terlihat melambaikan tangannya memanggil salah satu pelayan dan meminta agar dibuatkan goreng ubi. “Tolong buatkan goreng ubi dua porsi dan aqua botol ukuran sedang ya,” sebutnya kepada pelayan Lykke Coffee Shop tersenyum.
Usai meneguk teh tarik panas yang telah dipesannya sejak duduk, Candra kemudian menyebutkan semua itu, bukan hanya sekedar janji politik dirinya sewaktu kampanye. “Tidak hanya sekedar janji politik, tetapi juga menjadi kebutuhan dasar yang strategis. Meski kita tidak bisa membangun secara universal atau menyeluruh. Tetapi mana yang strategis berdampak secara ekonomis dan menjadi denyut nadi masyarakat itu, akan kita perjuangkan dari provinsi,” terangnya.
Secara grafik lanjut Candra, kinerja kami sebagai anggota dewan provinsi dari segi pendapatan anggaran untuk Dapil 7 (Natuna-Anambas) mengalami kenaikan. “Nanti tahun 2021 Jembatan Sekunyam kita selesaikan. Mestinya tahun lalu sudah bisa diselesaikan. Tapi karena mis komunikasi perencanaan, kabupaten belum menyelesaikan Detail Engineering Desain (DED)-nya. Karena perencanaannya tidak ada, maka Sekunyam ke Pian Tengah dibatalkan. Anggaran itu, kami pindahkan ke Jemaja, lebih kurang Rp16 milyar untuk membuka akses jalan dari Bukit Padi ke Bandara Letung,” tutur mantan Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Midai tahun 2003-2006 itu, kepada koranperbatasan.com.
Ketika mengetahui bahwa dirinya mendapat mandat rakyat dari hasil Pemilu Legislatif yang berlangsung pada tanggal 17 April 2019 lalu. Anak dari pasangan D. Hasyim dan Sumiati itu, langsung berkomitmen membangun Natuna dan Anambas dari provinsi.
“Kita akan tetap berjuang untuk Natuna dan Anambas. Sebab ini sudah menjadi kewajiban setelah diberi amanah oleh rakyat. Kita akan kawal anggaran itu, tidak boleh putus. Saya dan Pak Ilyas Sabli berkomitmen yang sudah dibangun tidak boleh putus. Misalnya bangun jalan tahun ini, belum selesai dikerjakan kemudian tahun depan tidak ada. Jadi tidak ada cerita itu, harus berlanjut terus. Nah, ini tentunya butuh perjuangan. Butuh komitmen tinggi, tidak boleh diam. Jadi ini akan kita suarakan terus,” pungkas Alumni STM Negeri Tanjungpinang tahun 1996 tersebut.
Jadi lanjut Candra, begitulah cara berpikir dan begitu cara bekerjanya. “Kalau kita pak wartawan kan tahu sendiri, memang tidak bisa diam. Model kita jadi dewan, baik di kabupaten dulu maupun di provinsi saat ini. Kita akan tetap mengedepankan keinginan masyarakat, walaupun masyarakat tidak pernah tahu itu. Makanya kemarin saat rapat bersama Bappeda, kita sampaikan. Pak Sekda, kita tidak mau lagi Natuna dan Anambas dibawah Rp50 milyar. Target kita minimal jalan-jalan yang menjadi kewenangan provinsi diselesaikan. Lihat, kami juga memperjuangkan anggaran ruas jalan dari Padang Hangus ke Cemaga,” jelas mantan Ketua DPD Partai Golkar Natuna tahun 2006 itu, menjawab pertanyaan koranperbatasan.com dan membuat orang-orang yang ada disekelilingnya terdiam.
Candra memastikan, apa yang disampaikannya bukan karena sudah memasuki musim politik, tetapi menjawab sesuai pertanyaan wartawan. Selain itu, juga dikarenakan jalan menjadi urat nadi kehidupan. “Contoh jalan Batubi-Kelarik mengapa menjadi prioritas pembangunan? Karena disitulah urat nadi pemerintah. Artinya pemerintah Kecamatan Bunguran Utara hendak ke Kabupaten Natuna hanya ada jalan itu. Jalan itu satu-satunya, termasuk hendak pergi ke kecamatan lain. Nah, ini juga menjadi urat nadi ekonomi. Hari ini ekonmi Kelarik itu, adanya di Ranai. Jika jalan ini tidak diperbaiki, maka akan berdampak pada ekonomi masyarakat disana,” bebernya.
Contoh lain kata Candra, harga barang mahal. Armada tidak bisa membawa barang dalam jumlah banyak, kemudian terjadi banjir. “Pak wartawan kan tahu, kalau terjadi banjir hampir satu bulan mereka tidak bisa beraktifitas menggunakan jalan itu. Maka akan berdampak pada ekonominya. Kemudian harga jual ikan di Kelarik jadi murah, karena mereka tidak bisa menjual hasil tangkapannya ke Ranai. Salah satu penyebabnya, karena kondisi jalan tidak bagus. Jadi ini sebabnya mengapa jalan menjadi prioritas oleh kami. Jika jalannya sudah bagus, tentu ekonomi masyarakat akan lebih baik dan meningkat,” tutup Candra. (KP).
Laporan : Amran
