KEPRI (KP),- “Mendatangkan ratusan kapal nelayan Pantura justru akan membuat laut Natuna tidak akan aman. Yakinlah, akan ada illegal fishing dimana-mana. Tidak ada jaminan sedikitpun nelayan asing akan pergi dari laut itu. Secara budaya nelayan asing lebih takut dengan nelayan Natuna, bukan dengan nelayan dari Pantura. Maka hanya ada satu kata dari saya, tolak kehadiran nelayan Pantura itu”.
Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Hadi Candra menjawab koranperbatasan.com, di Warkop Batu 10 Tanjungpinang, Selasa, 14 Januari 2020. Kata Candra, program tersebut tidak masuk akal dan sarat kepentingan politis.
“Saya, sebagai wakil rakyat dari Natuna dan Anambas, melihat sikap Pemerintah Pusat yang akan mengirim ratusan kapal nelayan Pantura ke Natuna melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, sebagai salah satu solusi untuk mengusir nelayan asing yang mencari ikan illegal di ZEE itu sangat tidak masuk akal,” tegas Candra.
Menurut Candra, tidak ada pengaruh buat Natuna dan negara ini. “Tidak punya kemampuan pertahanan dari sisi nelayan-nelayan yang akan didatangkan itu. Mereka tidak akan mampu mengusir nelayan asing dari laut itu. Karena mereka tidak punya peralatan tempur. Jadi apa yang ditakutkan oleh nelayan asing terhadap nelayan Pantura? Secara ukuran saja sudah kalah, Gross Tonnage (GT) kapal nelayan asing jauh lebih besar dari kita. Meraka 100-300 GT, sedangkan kita hanya 100 GT kebawah. Jadi mendatangakan nelayan Pantura bukan solusi,” ujar Candra.
Politisi Partai Golkar tersebut melihat nalayan Pantura yang akan didatangkan ke Natuna nanti bukan untuk mengusir nelayan asing pelaku illegal fishing di ZEE, tetepi mencari rejeki menangkap ikan di laut Natuna. “Menurut saya ini bukan solusi dan sangat tidak masuk akal. Jadi ini hanya kepentingan politis. Makanya hanya ada satu kata, tolak…!,” cetusnya.
Ketika ditanya mengapa harus di tolak? Dengan lantang Candra menyebut nelayan Pantura tidak akan pernah mampu mengusir dan mencari ikan di laut yang dalam. “Jelas mereka tidak akan mampu mencari ikan sampai di ZEE. Karena mereka juga tidak terlatih untuk mencari ikan di laut yang dalam. Setahu saya nelayan Pantura itu hanya mencari ikan di laut 50 meter saja, dan mereka nantinya justru akan menghabiskan sumber daya laut kita,” tutur Candra.
Kepada koranperbatasan.com Candra justru kembali bertanya keuntungan apa yang akan diperoleh oleh nelayan Natuna jika ratusan kapal nelayan dari Pantura tersebut didatangkan. “Apa keuntungannya bagi Natuna? Menurut saya tidak ada, justru merugikan Natuna. Karena hasil tangkapannya mereka bawa pulang ke Jawa, jadi tidak ada keuntungan bagi Natuna. Justru akan mengakibatkan gesekan dan konflik antara nelayan lokal dengan nelayan luar, ini lebih berbahaya lagi,” pungkas Candra.
Sebagai putra daerah yang telah diberi amanah untuk dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat Natuna dan Anambas melalui kursi parlemen, Candra menyebutkan ada beberapa solusi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terhadap laut Natuna.
“Solusi yang terbaik, kita minta negara hadir disana. Pemerintah harus kawal nelayan-nelayan lokal yang mencari ikan sampai ke ZEE. Kapal Coast Guard Indonesia harus stanbay disana mengawal nelayan kita. Adakan patroli secara rutin dan usir nelayan asing itu. Rubah pola penangkapan nelayan Natuna dari tradisional menjadi modern. Datangkan kapal-kapal dengan ukuran besar untuk nelayan Natuna seperti kapal tegal. Ajarkan mereka cara menangkap model tegal, yang ramah lingkungan,” terang Candra.
Lebih jauh lagi, Candra menerangkan persoalan hari ini bukan tentang ketidak sanggupan nelayan Natuna untuk melaut. Tetapi tentang ketidak hadiran negara atas nasib nelayan Natuna.
“Bukan nelayan lokal tidak mampu, tapi mereka memang tidak pernah dilatih dengan pola tangkap modern. Kemudian besar kapalnya juga tidak memadai. Makanya negara harus hadir. Datangkan kapal-kapal ukuran 100-200 GT sebanyak 100-200 unit, ajarkan mereka cara modern, supaya bisa mencari sampai ke ZEE. Jadi ini lah tugas Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun Kementerian Perikanan. Bukan mendatangkan nelayan Pantura ke Natuna. Kalau dengan cara begitu Natuna dapat apa?,” tanya Candra. (KP).
Laporan : Amran
