Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar rapat internal yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah H. Boy Wijanarko guna menindaklanjuti arahan Menteri Sosial Republik Indonesia terkait implementasi Program Sekolah Rakyat. Rapat dilaksanakan di Ruang Kerja Sekda Natuna, Selasa, 8 Juli 2025, dan dihadiri sejumlah pimpinan OPD terkait.
NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Sekretaris Daerah H. Boy Wijanarko menggelar rapat koordinasi internal guna menindaklanjuti arahan Kementerian Sosial RI terkait pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Rapat berlangsung di Ruang Kerja Sekda Natuna, Selasa, 8 Juli 2025, dengan dihadiri sejumlah pimpinan OPD terkait.
Program Sekolah Rakyat merupakan terobosan Kementerian Sosial yang bertujuan menyediakan akses pendidikan nonformal berbasis masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin, rentan sosial, dan yang tinggal di wilayah 3T seperti Natuna.
Dalam arahannya, Sekda Natuna menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan kesiapan daerah untuk mendukung implementasi program secara menyeluruh.
“Program Sekolah Rakyat sejalan dengan komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kita akan identifikasi wilayah prioritas, kelompok sasaran, dan dukungan kebijakan yang diperlukan,” ujar Boy Wijanarko.
Boy Wijanarko juga menambahkan pentingnya langkah konkret dari tiap perangkat daerah dalam menyambut arahan pemerintah pusat.
“Kita harus memastikan program ini bisa diterjemahkan sesuai dengan kondisi lokal. Koordinasi lintas sektor sangat diperlukan, mulai dari sosial, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.
Rapat diikuti oleh Kepala Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, BKPSDM, DP3AP2KB, serta unsur dinas terkait lainnya. Dalam diskusi tersebut dibahas sejumlah langkah awal, termasuk penyusunan draf SK Tim Penyelenggara, identifikasi lokasi pelaksanaan, jumlah kebutuhan guru, serta estimasi jumlah siswa yang akan mengikuti program.
Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap wilayah dan kelompok masyarakat prioritas sebagai basis pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Langkah lanjutan yang akan ditempuh adalah penyusunan rencana aksi daerah, penghitungan kebutuhan anggaran, serta penyiapan dukungan regulasi. Selain itu, komunikasi intensif dengan Kementerian Sosial RI akan terus dilakukan guna memastikan kesiapan pelaksanaan di lapangan. (KP).
Kontributor : Diskominfo Natuna
Editor : Dhitto
