BATAM — Potensi sektor perikanan di Kabupaten Natuna diperkirakan mencapai Rp13 triliun. Namun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor tersebut yang diterima daerah hanya sekitar Rp5 miliar, jumlah yang dinilai terlalu kecil dibanding potensi yang ada.
Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Sekdaprov Kepri), Drs Adi Prihantara MM, usai membuka Kepri Economic Forum: Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kepri bertema “Unlocking Kepri’s Inclusive Growth Potential Through The Blue Economy” di Grand Mercure Batam Center, Selasa (4/11/2025) siang.
“Sangat kecil sekali, nol koma sekian persen saja. Tapi bagaimana lagi, itu yang ngatur pusat. Pengembaliannya dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) ke Natuna, berupa transfer ke daerah (TKD) juga cukup besar,” ujar Adi Prihantara kepada wartawan.
Menurutnya, sektor perikanan menjadi tulang punggung pengembangan ekonomi biru (blue economy) di Kepulauan Riau. Pemerintah daerah berharap potensi besar di Natuna dapat dikelola secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Potensi perikanan akan menjadi bagian dari ekonomi biru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kepri. Pemerintah pusat juga berencana menjadikan Natuna sebagai pusat perikanan nasional bahkan dunia, karena potensinya sangat besar,” jelasnya.
Adi juga menanggapi pertanyaan mengenai kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang saat ini masih berada di Tanjungpinang, sementara potensi terbesar justru ada di Natuna.
“Karena pusat sudah menjadikan Natuna sebagai pusat perikanan nasional bahkan dunia, tidak menutup kemungkinan Kantor KKP yang di Tanjungpinang akan dipindahkan ke Natuna. Kita lihat saja nanti,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Kepri menilai penguatan infrastruktur perikanan di Natuna, termasuk pelabuhan, industri pengolahan, dan logistik—akan menjadi langkah strategis mendukung kebijakan ekonomi biru nasional. (KP).
