NATUNA (KP),- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
DPRD memiliki hak interpelasi meminta keterangan kepada bupati/wali kota mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Disamping itu, DPRD memiliki hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DPRD juga memiliki hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/wali kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Setiap anggota partai politik yang terpilih pada pemilihan umum seharusnya mampu memperjuangkan suara rakyat dalam hal mempercepat pembangunan daerah. Pernyataan ini disampaikan oleh Sayed Mukhtarhadi kepada koranperbatasan.com, Selasa (12/06) menanggapi seputar Pilkada Natuna 2020 mendatang.
Sebagai masyarakat Natuna, Sayed Mukhtarhadi menyayangkan jika ada keputusan secara tiba-tiba yang dilakukan oleh para politisi parlemen atas amanah dan nama rakyat. “Politik memang seperti itu, tidak ada habisnya karena identik dengan kekuasaan. Contoh mereka yang tadinya menjabat sebagai Kepala Desa, belum habis masa jabatan sudah mengundurkan diri karena ingin maju jadi dewan. Sudah terpilih jadi anggota dewan, belum habis masa jabatannya sudah mengundurkan diri karena ingin maju jadi bupati/wali kota,” cetusnya tersenyum.
Menurut Sayed Mukhtarhadi keinginan tersebut bisa jadi dikarenakan dorongan nafsu yang haus akan kekuasan. “Mungkin mereka berpikir kalau hanya jadi anggota dewan kekuasaannya tidak seberapa, akan lebih berkuasa lagi kalau jadi bupati. Memgapa demikian? karena kalau hanya sebatas jadi kades atau anggota dewan penggunaan anggarannya terbatas, dan wewenang untuk membuat suatu perubahan agak sulit, tapi kalau jadi bupati mungkin kebijakannya jauh lebih luas lagi,” sebut Sayed Mukhtarhadi.
Mereka yang sudah terpilih kata Sayed Mukhtarhadi, mungkin masih punya keinginan yang jauh lebih besar untuk dapat berbuat membangun daerah agar menjadi lebih baik. Dan bisa menjadi wajar jika mereka tiba-tiba haus akan kekuasan, tentunya tidak ada yang salah pada keputusan mereka. Jika ditanya tentunya mereka memiliki alasan yang berbeda, atas keinginan tersebut,” ujarnya.
Alasan itu, kata Sayed Mukhtarhadi, bisa kita lihat pada tayangan debat yang ada di televisi. “Katika ditanya mereka selalu beralasan bahwa kalau hanya jadi anggota dewan saya tidak bisa berbuat lebih, terhalang kebijakan. Intinya semua dari mereka beralasan demi untuk berbuat lebih baik atas nama masyarakat. Suatu alasan yang klasik. Tapi kalau jadi bupati saya bisa berbuat lebih banyak lagi untuk daerah. Masyarakat punya pendapat yang beda lagi, ada yang menyebut mereka rakus, tak pernah merasa puas,” kata Sayed Mukhtarhadi meniru ucapan dari orang lain yang pernah didengarnya.
Lebih jauh lagi, lelaki yang saat ini terbilang aktif memantau kebijakan percepatan pembangunan daerah tersebut melihat dari segi amanah mengatakan tentunya kita tidak bisa memponis apakah mereka termasuk katagori amanah atau tidak. Tetapi bisa kita lihat penilaian dari banyak orang terhadap prilaku meraka.
“Kita bisa lihat ada masyarakat yang mengatakan meraka-mereka itu tidak amanah. Mengapa demikian, karena menurut masyarakat mereka baru saja di beri amanah menjadi anggota dewan. Setelah di beri amanah mereka malah mengundurkan diri, kemudian kembali meminta dukungan dari masyarakat hanya untuk memperoleh sebuah tahta,” sebut Sayed Mukhtarhadi serya meneguk kopi panas yang ada dihadapannya dan berkata, sah-sah saja itu hak mereka, dan masyarakat pun berhak menilai.
Lelaki yang akrab disapa dengan sebutan Abib Juong oleh sejumlah masyarakat perbatasan ujung negera NKRI tersebut memastikan bahwa ada beragam pandangan yang mencuat di tengah masyarakat Natuna terhadap penomena ini.
“Tetapi bisa saja meraka awalnya ingin maju jadi bupati, mereka uji dulu berapa besar kepercayaan masyarakat terhadap dirinya melalui pemilihan dewan. Artinya mereka maju dewan hanya sebatas ingin menguji kekuatan atau ingin tahu seberapa besar kepercayaan masyarakat. Begitu sudah tahu jumlah suara yang diperoleh, kemudian dia berfikir oh, ternyata banyak juga suara saya, berarti saya sudah boleh maju jadi bupati,“ terang Sayed Mukhtarhadi, disambut dengan tawa para penikmat kopi yang ada saat itu.
Sebelum mengakhiri percakapan dengan koranperbatasan.com, lelaki humoris moderator pada sebuah group facebook terbesar di Natuna bernama Berita Natuna (BN) tersebut menerangkan bahwa DPRD mempunyai wewenang dan tugas membentuk peraturan daerah bersama bupati, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh bupati.
“Bukan hanya itu, termasuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan belanja daerah. Mereka juga bisa meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artinya mereka bisa cek setiap pembangunan yang ada dan harus mengutamakan asas manfaat dari setiap kebijakan pembangunan daerah,” tegas Sayed Mukhtarhadi seraya mengingatkan bahwa semua rencana manusia tergantung ijin Allah SWT, manusia hanya bisa berencana nak jadi ni, nak jadi nun. (KP).
Laporan : Amran
