TANJUNGPINANG (KP),- Menanggapi informasi akan dihapusnya tenaga honorer oleh Pemerintah Pusat. Wali Kota Tanjungpinang, H Syahrul menyatakan tidak setuju. Hal ini dikatakannya kepada media usai melaunching ATM Beras di Masjid Al Uswah KM 10 Tanjungpinang, Jum’at 24 Januari 2020.
Menurut H Syahrul, berita terkait penghapusan honorer ini tidak perlu dibesar-besarkan, bahkan perlu dikaji, untuk diikuti perkembangannya. “Itu kan berita nasional, perlu dikaji. Nanti, bagaimana turunannya, seperti sekarang BPJS sampai sekarang kan masih berpolemik. Masih ditantang oleh dewan-dewan kita yang terhormat disana. Jangan dibesar-besarkan dulu. Kita dengarkan aja dulu,” pungkasnya.
Sebagai Wali Kota Tanjungpinang, H Syahrul menegaskan bahwa dirinya tidak setuju jika honorer dihapus tanpa ada solusi yang menyertai. Namun akan setuju jika ada solusinya. “Kalau mereka dihapus terus tidak ada solusi, enggak setuju. Kalau ada solusi ya, OK. Kita dibawah menunggu proses dari atas, karena ini bukan usulan dari bawah, tapi dari atas,” ujarnya.
Terkait hal itu disampaikannya juga bahwa kini Pemerintah Daerah telah di stop untuk menerima honor. Sedangkan di Pemko Tanjungpinang kini ada sekitar 800 tenaga honorer yang masih bekerja, termasuk tenaga guru.
“Ya itulah, makanya, itukan program pusat, tentu harus ada solusi. Makanya sekarang ini Pemerintah Daerah stop. Tidak boleh menerima honor lagi, honor yang ada itu nanti yang diupayakan menjadi PPPK, melalui tes atau bagaimana nanti. Sementara ini tetap mempertahankan keberadaan honor, kecuali sudah ada surat resmi disampaikan,” tutupnya. (KP).
Pewarta : Effendi Abidin
