“Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) di Natuna dan Kepulauan Anambas merupakan pilar penting dalam menjaga ketahanan energi nasional, sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia. Melalui eksplorasi yang berkelanjutan dan tata kelola yang transparan, sektor hulu migas tidak hanya memastikan ketersediaan energi bagi negara, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi daerah 3T dengan membuka lapangan kerja, meningkatkan PAD, dan memperluas akses kesejahteraan masyarakat di garis terdepan NKRI.”
NATUNA – Natuna dan Kepulauan Anambas kini menempati posisi strategis dalam peta ketahanan energi nasional. Kedua wilayah di perbatasan utara Indonesia ini tidak hanya menjadi penghasil gas terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga memainkan peran penting dalam pemerataan ekonomi daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Melalui kolaborasi antara pemerintah, SKK Migas, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), sektor hulu migas di Natuna dan Anambas terus berkembang sebagai sumber energi sekaligus harapan kesejahteraan masyarakat.
Kontribusi Hulu Migas terhadap produksi energi nasional ini terlihat jelas. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), total produksi gas nasional pada pertengahan tahun 2024 mencapai 6.636 juta standar kaki kubik per hari Million Standard Cubic Feet per Day (MMscfd). Dari jumlah tersebut, ENI Indonesia menyumbang sekitar 700 MMscfd, sementara proyek Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) Anambas menargetkan 55 MMscfd pada fase awal pengembangan tahun 2025.
Potensi gas besar menempatkan Natuna dan Anambas sebagai pilar energi nasional di Asia Tenggara. Pengelolaan yang efektif dari sektor ini menjadi kunci bagi upaya menjaga ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan pendapatan daerah perbatasan.
Natuna dan Anambas, Garda Depan Ketahanan Energi
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, menegaskan bahwa eksplorasi migas di Natuna dan Anambas merupakan strategi penting menjaga ketahanan energi nasional sekaligus pemerataan ekonomi di wilayah 3T.
“Eksplorasi migas di Natuna dan Anambas bukan hanya soal energi, tetapi juga tentang pemerataan pembangunan di daerah perbatasan. Ini langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ansar saat penandatanganan Partisipasi Interes (PI) 10% di Gedung Daerah Tanjungpinang, 24 April 2025.
Ansar menjelaskan, keterlibatan BUMD Kepri melalui PT PK Northwest Natuna dalam kepemilikan 10% di Blok Migas Northwest Natuna menandai peran nyata daerah dalam pengelolaan sumber daya energi nasional. Ia juga menyoroti pentingnya CSR migas yang berorientasi pada pendidikan, pelatihan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut, Gubernur Ansar menambahkan pemerintah pusat melalui SKK Migas telah menyetujui pengembangan Blok Anambas di perairan Laut Natuna dengan nilai investasi mencapai US$1,54 miliar. Proyek ini ditargetkan memproduksi gas sekitar 55 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd), sekaligus memperkuat posisi strategis Indonesia di perbatasan utara.
DBH Migas Natuna Jadi Penopang Fiskal Daerah
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Natuna, Suryanto membenarkan industri hulu minyak dan gas di Kabupaten Natuna terbukti menjadi salah satu pilar penting ketahanan energi nasional, sekaligus penopang utama keuangan daerah. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Natuna sejak tahun 2007 hingga 2024 mencapai lebih dari Rp9 triliun.
“Kontribusi DBH Migas terhadap APBD Natuna sangat signifikan, meski angkanya berfluktuasi, dana ini tetap menjadi penopang utama pembiayaan pembangunan di Natuna,” ungkap Suryanto, kepada Koran Perbatasan, Senin, 13 Oktober 2025.
Suryanto menjelaskan, realisasi DBH Migas untuk Natuna tahun 2024 tercatat sebesar Rp139,03 miliar. Meski mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp323,15 miliar. Namun industri hulu migas di Natuna ini terbukti terus menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional sekaligus sumber utama penerimaan daerah.
Menurutnya, di tengah fluktuasi harga energi global, realisasi penyaluran DBH dari tahun ke tahun memperlihatkan tantangan baru bagi Natuna. Sejak tahun 2007 hingga 2024, penerimaan DBH Migas Natuna menunjukkan tren yang tidak stabil. Tercatat puncak tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp865,4 miliar, sementara tahun 2021 menjadi titik terendah hanya Rp127,7 miliar.
“Fluktuasi DBH Migas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama perubahan harga minyak dunia, volume lifting, serta perhitungan dana bagi hasil yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tahun 2024, Natuna menerima Rp139,03 miliar, menurun dari tahun sebelumnya Rp323,15 miliar,” terang Suryanto.
Lebih lanjut, ia memastikan kondisi ini berdampak langsung terhadap kapasitas keuangan daerah. Penurunan DBH berimbas pada kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Tren penerimaan DBH Migas Natuna menunjukkan ketergantungan keuangan yang masih tinggi terhadap sektor ekstraktif, sementara potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain migas belum tergarap maksimal.
“Karena itu, kita harus memperkuat sumber-sumber pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas basis pendapatan lokal, terutama dari sektor pariwisata, kelautan, dan usaha mikro,” tegas Suryanto.
Ketergantungan Keuangan Masih Tinggi, Tanpa DBH Migas, APBD Natuna Tidak Fantastis
APBD Kabupaten Natuna dalam enam tahun terakhir menunjukkan angka yang stabil di kisaran Rp1 triliun hingga Rp1,25 triliun. Namun, di balik postur anggaran yang tampak besar itu, sebagian besar kekuatan keuangan Natuna ternyata masih bersumber dari DBH Migas.
Data resmi yang di kirim Suryanto selaku Kepala BPKPD Natuna kepada Redaksi Koran Perbatasan memperlihatkan, sejak tahun 2007 hingga 2024, realisasi DBH Migas menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Bahkan, pada tahun-tahun tertentu, kontribusi DBH Migas mencapai lebih dari 50 persen dari total pendapatan daerah.
Pada tahun 2024, misalnya, total penerimaan DBH Migas Natuna tercatat sebesar Rp139,03 miliar, terdiri dari Rp53,96 miliar DBH minyak bumi dan Rp85,07 miliar DBH gas bumi. Angka tersebut ikut menopang postur APBD Natuna 2024 yang mencapai Rp1,181 triliun.
Sementara pada 2023, ketika DBH Migas mencapai Rp323,15 miliar, nilai APBD Natuna pun melonjak menjadi Rp1,233 triliun setelah perubahan anggaran. Pola ini menunjukkan adanya korelasi kuat antara besaran DBH Migas yang diterima dan peningkatan nilai APBD setiap tahun. “Tanpa DBH Migas, APBD Natuna tidak akan tampak fantastis. Porsi DBH masih menjadi penopang utama pendapatan daerah,” ujar Suryanto.
Menurut Suryanto, ketergantungan fiskal terhadap DBH Migas telah menjadi fenomena struktural yang berlangsung lama di Natuna. Dari sisi data, pada periode 2020-2025, total APBD Natuna bergerak dari Rp1,04 triliun hingga Rp1,25 triliun. Namun dalam kurun yang sama, pendapatan daerah di luar DBH Migas dan transfer pusat masih belum mampu menutupi kebutuhan fiskal pembangunan.
“Sumber pendapatan asli daerah kita masih terbatas. Sektor-sektor nonmigas seperti pariwisata, perikanan, dan UMKM belum memberikan kontribusi signifikan,” pungkasnya.
Angka tersebut menggambarkan bahwa fluktuasi DBH Migas berdampak langsung terhadap kemampuan keuangan daerah. Ketika DBH naik, APBD meningkat signifikan, ketika DBH turun, kemampuan belanja daerah pun ikut menurun.
Natuna Andalkan DBH Migas Bangun Ekonomi
Suryanto, menjelaskan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu sumber pendapatan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berperan penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, khususnya dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di wilayah perbatasan.
“DBH berasal dari penerimaan negara atas pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan pajak tertentu yang dibagikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk Natuna, jenis DBH yang memiliki kontribusi strategis terhadap pendapatan daerah adalah DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi atau DBH Migas,” jelas Suryanto.
Ia menguraikan, pengaturan pembagian DBH Migas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil.
Berdasarkan ketentuan Pasal 33-36 UU Nomor 1 Tahun 2022, porsi pembagian DBH Migas adalah sebagai berikut. DBH Minyak Bumi, pemerintah pusat 84,5%, daerah 15,5%, terdiri dari, pemerintah provinsi 3%, pemerintah kabupaten/kota penghasil 6%, pemerintah kabupaten/kota lain dalam provinsi yang sama 6,5%.
Kemudian DBH Gas Bumi, pemerintah pusat 69,5%, daerah 30,5%, terdiri dari, pemerintah provinsi 6%, pemerintah kabupaten/kota penghasil 12%, pemerintah kabupaten/kota lain dalam provinsi yang sama 12,5%.
Lebih lanjut, menurut Suryanto, dalam hal kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dilakukan di wilayah laut hingga 12 mil, pembagian DBH ditetapkan berdasarkan titik koordinat sumur produksi dengan mempertimbangkan luas wilayah laut masing-masing daerah.
“Mekanisme pengelolaan, penetapan, serta penyaluran DBH Migas dilakukan secara triwulanan ke rekening kas umum daerah. Prosesnya didasarkan pada data lifting dan harga rata-rata minyak dan gas bumi yang bersumber dari Kementerian ESDM serta KKKS,” terangnya.
Suryanto menambahkan, DBH Migas harus digunakan untuk mendukung pembiayaan layanan dasar publik dan kegiatan yang menunjang kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelestarian lingkungan hidup.
“Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH kepada Kementerian Keuangan sebagai bagian dari laporan keuangan daerah. Melalui mekanisme ini, diharapkan terjadi peningkatan keadilan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan sumber daya alam,” ujarnya.
Ia menegaskan keberadaan DBH Migas bagi Natuna tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga alat untuk memperkuat fondasi fiskal daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) agar mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan.
Kontribusi Migas Sebagai Mesin Sekunder Rekonstruksi Pembangunan Natuna
Keberadaan industri hulu migas ini bukan hanya soal eksplorasi dan produksi energi, akan tetapi telah menjelma menjadi bagian inti dari kunci ‘mesin sekunder’ rekonstruksi pembangunan daerah. Dengan peranannya yang tak kalah penting, sektor migas telah menjadi motor penggerak yang kedua dalam upaya menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat infrastruktur pembangunan serta membuka jalan bagi kemandirian masyarakat Kabupaten Natuna.
Menurut Plt. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Agino Riko, SMN, MAP, program CSR Migas telah berkontribusi besar dalam berbagai pembangunan fisik, mulai dari fasilitas olahraga, taman bermain, hingga sarana penunjang pariwisata di kawasan geosite.
“Bentuk kontribusi CSR Migas di Natuna cukup beragam. Di antaranya pembangunan infrastruktur olahraga dan taman bermain, fasilitas pelengkap wisata di kawasan geosite, hingga perbaikan pelantar rakyat dan fasilitas pelayanan publik seperti kesehatan,” ungkap Agino Riko kepada Koran Perbatasan di ruang kerjanya, Senin, 20 Oktober 2025.
Di ibu kota kabupaten, tepatnya Kelurahan Ranai, SKK Migas dan KKKS telah membangun taman bermain dan fasilitas olahraga bagi anak-anak di Pantai Piwang dengan luas 530.99 meter persegi. Pembangunan yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) sekitar Rp1,1 miliar ini telah diserahterimakan kepada Pemda Natuna dalam bentuk hibah pada 28 Maret 2019.
SKK Migas juga memberikan sumbangsinya sebesar sebesar Rp1,2 miliar terhadap pembangunan tribun mini yang mampu menampung penonton sebanyak 250 orang di Lapangan Sepak Bola Sri Serindit di Kecamatan Bunguran Timur dan telah diserahterimakan kepada Pemda Natuna pada 29 Mei 2024.
Tak hanya di pusat kermaian ibu kota, dukungan dari program CSR maupun TJSL Migas juga mengalir ke daerah pulau-pulau di Natuna. Pada 2018 melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dibangun pelantar rakyat di Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, dengan panjang mencapai 100 meter menjadikannya sebuah infrastruktur penting bagi mobilitas masyarakat nelayan.
Di sektor kesehatan pada saat pandemi Covid-19, CSR Migas juga menyalurkan bantuan kulkas vaksin (vaccine refrigerator) kepada Dinas Kesehatan Natuna tahun 2022 serta bantuan mobiler untuk Taman Bacaan Enisa Murof di Kecamatan Batubi pada tahun 2022.
CSR Migas Dari Pantai Piwang Hingga Batu Kasah
Agino Riko berujar salah satu proyek yang menjadi ikon sinergi SKK Migas dengan pemerintah daerah adalah pembangunan gerbang Geosite Batu Kasah di Desa Cemaga Tengah, Kecamatan Bunguran Tengah pada tahun 2022. Proyek ini bukan hanya menghadirkan identitas wisata tetapi juga menjadi simbol penguatan desa wisata berbasis potensi lokal.
“Pembangunan gerbang dan toilet Geosite Batu Kasah merupakan bagian dari dukungan terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif lokal,” ujar Agino Riko.
Dalam menentukan prioritas program CSR, pemerintah daerah dan SKK Migas menerapkan pola kerja sama berbasis partisipasi. Usulan datang dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), LSM, hingga masyarakat, yang kemudian diseleksi dan diprioritaskan oleh pemerintah daerah sebelum diajukan ke SKK Migas.
“Usulan program berasal dari bawah, baik OPD maupun masyarakat. Setelah itu pemerintah daerah melakukan seleksi dan mengusulkan prioritas program kepada SKK Migas,” jelas Agino Riko.
Agino Riko menjelaskan Program CSR ini bersifat tahunan dengan menyesuaikan anggaran yang telah ditetapkan oleh SKK Migas, meski di lapangan tetap memperhatikan urgensi kebutuhan daerah. Pendekatan ini memungkinkan agar setiap intervensi benar-benar menjawab persoalan aktual masyarakat.
Selain pembangunan fisik, SKK Migas juga menginisiasi program pemberdayaan Masyarakat, salah satunya melalui beasiswa bagi putra-putri daerah Natuna ke PEM Akamigas serta dukungan terhadap sektor pendidikan non formal seperti taman bacaan. Dukungan terhadap pengembangan pariwisata juga tampak dalam intervensi di Desa Cemaga Tengah melalui pembangunan fasilitas wisata Batu Kasah.
Menurut Agino Riko, desa ini menjadi contoh bagaimana CSR migas mampu mengangkat potensi wisata lokal menjadi motor penggerak ekonomi. “Program tersebut jelas berdampak. Masyarakat merasakan langsung manfaatnya dalam peningkatan akses, infrastruktur, dan perputaran ekonomi lokal,” tegasnya.
Tak hanya infrastruktur, Agino menilai efek jangka panjang yang paling terasa adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Melalui dukungan SKK Migas, anak-anak muda Natuna kini memiliki kesempatan lebih luas memperoleh kompetensi kerja di bidang migas dan energi.
Dari perspektif ekonomi daerah, sektor migas telah menjadi penopang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Natuna. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertambangan dan galian (termasuk migas) menyumbang sekitar 67,23 persen dari total PDRB Kabupaten Natuna.
“Kontribusinya signifikan, baik melalui DBH migas maupun program CSR. Dampaknya langsung terhadap pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah,” ujar Agino Riko.
Namun, Agino Riko tak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan kontribusi tersebut, salah satunya adalah keterbatasan kewenangan daerah di sektor migas. Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004, pengelolaan migas berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui SKK Migas.
“Daerah hanya memiliki peran dalam pengawasan dan fasilitasi kegiatan hulu migas. Sementara untuk perencanaan program CSR, kadang terjadi ketidaksinkronan antara SKK Migas, KKKS, dan pemerintah daerah karena perencanaan dilakukan terpisah,” terangnya.
Ke depan, lanjut Agino Riko, Pemerintah Kabupaten Natuna berencana memperkuat sinergi dengan SKK Migas melalui integrasi sektor migas dalam dokumen perencanaan daerah. Tujuannya agar arah pembangunan fisik dan sosial berjalan seiring dengan pengembangan industri migas.
Selain itu, pemerintah daerah mendorong agar kegiatan industri migas mampu menciptakan multiplier effect yang lebih kuat terhadap ekonomi lokal. Keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok industri migas menjadi salah satu strategi kunci. “Kita ingin masyarakat lokal terlibat langsung dalam rantai pasok, seperti jasa transportasi laut, catering, logistik, dan konstruksi. Dengan begitu, nilai tambahnya benar-benar dirasakan masyarakat Natuna sendiri,” kata Agino Riko menegaskan.
Agino Riko juga menyampaikan harapan agar kolaborasi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan KKKS dapat difasilitasi dalam forum koordinasi tetap, guna memastikan arah program CSR benar-benar sejalan dengan visi pembangunan daerah.
“Kita mengapresiasi kontribusi SKK Migas dan KKKS yang selama ini sudah hadir di Natuna. Namun ke depan, kolaborasi ini perlu semakin kuat dan terarah agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah perbatasan ini,” tutupnya.
Hulu Migas Bukan Sekadar Penghasil Energi
Kepala Divisi Program Komunikasi SKK Migas, Heru Setyadi, saat membuka Coaching Clinic Lomba Karya Jurnalistik Hulu Migas SKK Migas – KKKS 2025 di Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025, menegaskan pentingnya memahami posisi strategis industri hulu migas dalam menjaga ketahanan energi nasional.
“Kali ini kita mengusung tema Industri Migas sebagai Pilar Ketahanan Energi. Tema ini kami pilih karena mencerminkan peran penting hulu migas dalam menopang energi nasional di tengah transisi energi global,” ujar Heru.
Ia menekankan sektor hulu migas masih menjadi pilar utama dalam memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat, sekaligus memberikan efek ganda (multiplier effect) terhadap ekonomi nasional.
“Keberadaan hulu migas bukan hanya menghasilkan energi, tapi juga menciptakan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan memperkuat industri nasional lainnya,” tegas Heru.
Selain itu, industri hulu migas tidak hanya menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional, juga penopang utama perekonomian daerah penghasil. Pengembangan migas nasional berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah, pembangunan sosial, dan literasi masyarakat.
SKK Migas Perkuat SDM Natuna Lewat CSR Berkelanjutan
Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, SE memastikan keberadaan industri hulu migas memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan Natuna, terutama melalui dana bagi hasil dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari para kontraktor migas.
Menurut Boy, yang juga menjabat Ketua Komite CSR Kabupaten Natuna, peran SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seperti Medco Energi, Star Energy, dan Harbour Energy sangat vital dalam memperkuat perekonomian daerah dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Natuna.
Ia menegaskan tanpa kontribusi sektor hulu migas, pembangunan di Natuna akan sulit berjalan signifikan. Perekonomian Natuna sangat bergantung pada dana transfer dan dana bagi hasil yang bersumber dari kegiatan migas lepas pantai (offshore).
“Kita ketahui bersama, Natuna tanpa adanya offshore memang tidak bisa berjalan signifikan. Karena memang dari dana bagi hasil, transfer offshore KKKS ada Harbour, Medco, sama Star Energy inilah yang memberikan penguatan baik dalam CSR maupun dalam dana bagi hasil untuk Natuna,” terang Boy, kepada Koran Perbatasan di ruang kerjanya, Senin, 20 Oktober 2025.
Terkait kontribusi SKK Migas terhadap Natuna, Boy menjelaskan fokus utama saat ini adalah pengembangan sumber daya manusia. Ia juga menyebut nilai yang dialokasikan SKK Migas untuk mendukung program beasiswa cukup besar.
“Terutama untuk pengembangan sumber daya manusia. Karena anak-anak kita termasuk yang dikonsentrasikan untuk beasiswa di Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (PEM Akamigas). Tiga dari KKKS tadi terlibat langsung, baik Medco, Harbour, maupun Star Energy,” jelasnya.
Kata Boy program beasiswa ini berdampak jangka panjang dalam menyiapkan generasi muda Natuna agar siap bersaing di dunia kerja, khususnya di sektor energi. “Dampak program dari beasiswa ini jelas jangka panjang. Kalau pembangunan fisik hasilnya bisa langsung dilihat, tapi untuk SDM hasilnya baru terasa beberapa tahun ke depan. Harapan kita, anak-anak penerima beasiswa bisa bekerja di KKKS seperti Medco, Harbour, atau Star Energy,” pungkasnya.
Selain pengembangan SDM, Boy menilai SKK Migas dan KKKS juga aktif dalam mendukung peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan energi yang bijak. Selama ini SKK Migas dan KKKS sudah melakukan berbagai kegiatan, baik untuk masyarakat, media, maupun bantuan infrastruktur.
“Terakhir mereka bantu pembangunan stadion mini dan juga fasilitas di Pantai Piwang. Ada beberapa item bantuan yang sudah terealisasi dan semuanya dari mereka,” ungkapnya.
Boy berharap SKK Migas dan KKKS terus konsisten menjalankan program CSR yang berkelanjutan untuk Natuna. “Harapan kita, KKKS dalam hal ini bisa intent memberikan dukungan terhadap Natuna melalui CSR-nya. Baik dalam pengembangan sumber daya manusia maupun kegiatan sosial masyarakat. Karena bagaimanapun mereka beroperasi di wilayah Natuna, sudah semestinya ikut berkontribusi bagi masyarakat,” tegas Boy.
SKK Migas dan Medco Dukung Literasi Natuna Lewat Bantuan Teknologi
Bukti sektor hulu migas tidak hanya menopang ketahanan energi nasional, tetapi juga memberi dampak sosial nyata di daerah penghasil. Salah satunya di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama PT Medco Energi telah menyalurkan bantuan peralatan teknologi informasi kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Idrus M. Tahar Kabupaten Natuna.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Idrus M. Tahar Natuna, H. Erson Gempa Afriandi, S.Sos., MA, dalam wawancara melalui pesan suara WhatsApp, Selasa 14 Oktober 2025, menjelaskan dukungan tersebut sangat membantu peningkatan layanan informasi dan literasi masyarakat.
“Di tahun 2023 kami dibantu antara lain dua buah TV LED 50 inch yang sudah kami pasang dan sekarang menjadi titik informasi display kami. Kemudian dua buah laptop touchscreen yang harganya cukup mahal. Serta dua printer multifungsi yang juga bisa digunakan untuk scanner. Tahun 2024 kami kembali menerima bantuan perangkat PC untuk kebutuhan operasional front office yang diserahkan pada saat peresmian kantor tanggal 16 April 2025 kemarin,” jelas Erson.
Ia menegaskan, seluruh bantuan yang diterima telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya. “Semua bantuan yang diberikan itu sudah kami gunakan dan kami sangat bersyukur atas bantuan dari SKK Migas, dalam hal ini PT Medco sebagai leader. Benar-benar kami rasakan sangat bermanfaat dan sangat membantu kami dalam melayani tugas-tugas serta meringankan beban pekerjaan di kantor,” tuturnya.
Erson berharap agar kepedulian terhadap literasi masyarakat tetap berlanjut di masa mendatang. “Kami berharap SKK Migas terus peduli dalam hal literasi masyarakat. Mudah-mudahan ke depan bisa juga memberikan bantuan lain seperti buku dan meja-meja belajar. Kami juga masih membutuhkan sekitar empat unit PC lagi untuk kebutuhan layanan internet. Kami berharap hal ini bisa disambut oleh SKK Migas atau mungkin perusahaan lain ke depan,” harapnya.
Program tersebut menjadi contoh sinergi konkret antara industri hulu migas dengan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan akses literasi di wilayah perbatasan, sejalan dengan komitmen pembangunan berkelanjutan di daerah 3T.
Dukungan SKK Migas Wujud Nyata Kepedulian SDM Natuna
SKK Migas melalui kerja sama dengan KKKS dinilai berperan penting dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul di daerah penghasil migas, termasuk Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Menurut Kepala Bagian Kerja Sama Kantor Bupati Natuna sekaligus Sekretaris Komite CSR Kabupaten Natuna, Faisal Firman, ST, SKK Migas bersama para mitra kerja seperti Medco, Harbor, dan Premier Oil, telah memberikan beasiswa penuh kepada 12 putra-putri Natuna untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas Cepu.
Program ini diharapkan mampu mencetak SDM lokal yang berdaya saing tinggi dan siap berkiprah di industri hulu migas nasional. Menurut Faisal Firman, dukungan beasiswa ini merupakan bentuk nyata kepedulian SKK Migas terhadap pengembangan sumber daya manusia di daerah penghasil migas.
“Di tahun 2022 ada enam penerima dari Medco dan Harbor, dan tahun 2025 ini ada enam lagi dari Medco, Harbor, dan Premier Energi. Jadi totalnya sudah 12 orang. Beasiswa ini berlaku sampai tamat,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 21 Oktober 2025.
Faisal menjelaskan, biaya kuliah di PEM Akamigas memang tergolong tinggi, mencapai sekitar Rp52 juta per semester. Namun, berkat kerja sama yang dijalin antara Pemerintah Kabupaten Natuna dan pihak kampus, peserta beasiswa mendapatkan keringanan dan seluruh biaya ditanggung oleh kontraktor migas.
“Rata-rata biaya UKT yang dibayarkan sekitar 38 juta per orang per semester. Jadi kalau dikalikan delapan semester, bisa dihitung sendiri besarnya kontribusi KKKS,” ungkapnya.
Ia menegaskan, selain beasiswa, tidak ada program pelatihan lain dari SKK Migas untuk masyarakat atau dinas-dinas di Natuna. Program pengembangan SDM lain lebih banyak datang dari instansi seperti Pertamina, PLN, Telkom, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Meski begitu, Faisal menilai beasiswa ini memiliki dampak jangka panjang bagi masa depan Natuna.
“Sebagai daerah penghasil migas, kita punya peluang besar agar anak-anak daerah bisa bekerja di industri hulu migas. Tapi tentu harus punya kompetensi sesuai standar industri, karena ini bidang yang padat teknologi dan berisiko tinggi,” katanya.
Ia juga berharap program beasiswa tidak hanya terbatas di PEM Akamigas, tetapi bisa diperluas ke kampus lain seperti ITB, UI, dan UGM. Menurutnya, Natuna masih sangat membutuhkan SDM unggul di berbagai bidang, bukan hanya migas. “Banyak anak-anak kita yang berprestasi. Ada yang IP-nya sampai 4,0. Jadi sayang kalau mereka tidak mendapatkan dukungan pembiayaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Faisal menyebut Natuna juga memiliki potensi besar di bidang energi terbarukan, seperti tenaga surya, arus laut, dan gelombang. Saat ini sudah ada 15 mahasiswa asal Natuna yang menempuh pendidikan di Institut Teknologi PLN sebagai bagian dari pengembangan SDM sektor energi bersih.
“Kita harap mereka nanti bisa kembali ke Natuna untuk mengembangkan energi terbarukan. Karena selain migas, potensi energi lain juga besar,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Faisal mengajak SKK Migas dan mitra-mitranya agar tetap konsisten mendukung pengembangan SDM Natuna. “Kalau tidak disupport, kami akan kesulitan dengan biaya yang besar. Anak-anak Natuna punya kemampuan yang tidak kalah dengan daerah lain. Tinggal bagaimana kita bersama membantu mereka agar bisa berhasil,” tutupnya.
KUFPEC Dukung Pendidikan Anambas Lewat Bantuan Sekolah
Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) Indonesia (Anambas) B.V. yang telah menyalurkan bantuan seragam dan peralatan sekolah bagi sejumlah sekolah di bawah koordinasi Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, Sabtu, 25 Oktober 2025.
Kegiatan sosial ini menjadi bentuk nyata kolaborasi antara industri hulu migas dan pemerintah daerah dalam mendukung kemajuan pendidikan di wilayah perbatasan. Kegiatan berlangsung penuh kehangatan dan dihadiri oleh Bupati Aneng, jajaran pemerintah daerah, perwakilan Kementerian Agama, serta pihak KUFPEC Indonesia.
Dalam sambutannya, Bupati Aneng menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kontribusi nyata KUFPEC dalam mendukung dunia pendidikan di daerah kepulauan. “Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Anambas, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KUFPEC Indonesia atas kepeduliannya terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas,” ujar Aneng.
Ia menegaskan bahwa bantuan yang diberikan oleh KUFPEC Indonesia bukan sekadar dukungan materi, melainkan wujud komitmen sosial perusahaan dalam membangun kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda. “Bantuan ini bukan hanya tentang seragam atau peralatan belajar, tetapi juga tentang perhatian dan kepedulian sosial. Ini adalah bentuk nyata kontribusi perusahaan dalam membangun masa depan anak-anak kita di Anambas,” tuturnya.
Menurutnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan kemajuan daerah di masa depan. “Membangun sekolah berarti membangun masa depan. Dengan membantu anak-anak bersekolah dengan layak, kita sedang menyiapkan generasi penerus yang siap memajukan daerah dan bangsa,” katanya.
Bupati juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama wakil bupati terus berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Anambas, bukan untuk mengejar keuntungan finansial, tetapi demi pengembangan program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami bukan mau uangnya, tapi kami mau sosialnya. Kami ingin perusahaan-perusahaan yang ada di Anambas ikut berperan membantu anak-anak kita agar mereka bisa sekolah dan meraih masa depan yang lebih baik,” jelasnya.
Ia berharap sinergi dengan KUFPEC Indonesia dapat terus berlanjut, tidak hanya di bidang pendidikan, tetapi juga di bidang sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. “Kami berharap kerja sama seperti ini bisa terus dilanjutkan dan ditingkatkan, tidak hanya dalam pendidikan, tapi juga di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Kepada para siswa penerima bantuan, Bupati Aneng berpesan agar memanfaatkan dukungan tersebut sebaik-baiknya dan terus bersemangat dalam menuntut ilmu. “Gunakan kesempatan ini untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Raihlah prestasi setinggi-tingginya, karena keberhasilan kalian kelak akan menjadi kebanggaan bagi orang tua, daerah, dan bangsa Indonesia,” pesan Aneng.
Ia menambahkan, bantuan hari ini mungkin tampak kecil, tetapi dampaknya besar bagi masa depan Anambas. “Mungkin suatu hari nanti, anak-anak ini akan tumbuh menjadi orang sukses dan bekerja di perusahaan yang dulu pernah membantu mereka. Itulah makna kepedulian yang sesungguhnya membangun masa depan bersama,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Bupati Aneng menegaskan dengan dukungan semua pihak pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat cita-cita menjadikan Anambas sebagai daerah maju, berdaya saing, dan berkeadilan akan lebih mudah diwujudkan. “Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi langkah kecil dengan dampak besar bagi masa depan anak-anak kita di Anambas. Pendidikan adalah investasi paling berharga untuk generasi penerus bangsa,” pungkasnya.
KUFPEC Dorong UMKM Anambas Naik Kelas Lewat Pelatihan
KUFPEC Indonesia bersama SKK Migas dan Pemkab Anambas berkolaborasi memperkuat daya saing pelaku UMKM lokal melalui program pelatihan terpadu yang digelar pada 25 Oktober 2025.
Bupati Kepulauan Anambas Aneng membuka kegiatan Pelatihan UMKM Anambas 2025 yang digelar oleh Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) Indonesia, bekerja sama dengan SKK Migas Sumbagut dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sabtu 25 Oktober 2025 di Aula Prof. Muhammad Zein.
Program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan peningkatan kapasitas UMKM lokal. Kegiatan yang mengusung tema “Menguatkan Daya Saing Produk Lokal Melalui Inovasi Kemasan dan Ketahanan Produk” ini dihadiri oleh perwakilan SKK Migas Sumbagut, KADIN Kepulauan Anambas, para pelaku UMKM, serta tokoh masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Bupati Aneng menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada SKK Migas dan KUFPEC atas dukungan penuh terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SKK Migas melalui tim KUFPEC yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pelatihan ini. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari sinergi antara pemerintah daerah, organisasi usaha, dan sektor swasta,” ujar Aneng.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. “Kita berharap sentra-sentra maupun UMKM lainnya juga bisa berkembang lebih baik dengan bantuan dari SKK Migas melalui perusahaan KKKS yang ada dan beroperasi di wilayah Kepulauan Anambas,” lanjutnya.
Aneng menegaskan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan daerah, yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga menjadi ruang tumbuh kreativitas masyarakat lokal. “Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berkomitmen untuk terus mendukung tumbuh kembangnya UMKM melalui program pembinaan, pelatihan, akses permodalan, dan digitalisasi usaha,” katanya.
Aneng juga menyoroti potensi ekonomi Anambas yang besar di sektor kuliner berbasis hasil laut, kerajinan tangan, dan jasa digital. Ia berharap SKK Migas dan KUFPEC dapat menjadi mitra strategis sekaligus bapak angkat bagi pelaku UMKM di wilayah tersebut. “Kita ingin agar sentra-sentra maupun UMKM lainnya juga bisa berkembang lebih baik dengan bantuan dari SKK Migas melalui perusahaan K3S yang beroperasi di Anambas,” tutur Aneng.
Pelatihan UMKM Anambas 2025 ini berfokus pada peningkatan kualitas produk, inovasi kemasan, strategi pemasaran digital, dan penguatan jejaring usaha. Program ini diharapkan mendorong pelaku UMKM lokal agar mampu bersaing di pasar nasional maupun global. “Keberhasilan program ini tidak akan terwujud tanpa komitmen dan partisipasi aktif dari para pelaku UMKM itu sendiri. Jadikan pelatihan ini sebagai kesempatan untuk belajar, bertanya, berbagi pengalaman, dan membangun jejaring baru,” tegas Bupati.
Menutup sambutannya, Bupati menyampaikan optimisme bahwa UMKM Anambas dapat menjadi pilar utama ekonomi daerah dalam mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. “Kita ingin melihat lebih banyak produk lokal Kepulauan Anambas yang berkualitas, berdaya saing, dan dikenal luas. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah bersama untuk memperkuat ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM yang produktif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
SKK Migas Latih Jurnalis Anambas Kuasai MoJo Digital
Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Nora Asimah, membuka kegiatan Pelatihan Mobile Journalism (MoJo) yang diikuti para wartawan di Kepulauan Anambas, Sabtu, 30 Juli 2025. Pelatihan ini diselenggarakan bersama KKKS wilayah Kepri dan Tempo Institute, bertujuan memperkuat kapasitas jurnalis lokal agar mampu beradaptasi dengan era jurnalisme digital serta memperkokoh sinergi dengan industri hulu migas.
Kegiatan yang berlangsung di Kepulauan Anambas ini diikuti oleh seluruh wartawan di wilayah tersebut. Acara digelar sebagai wujud nyata dukungan industri hulu migas terhadap peningkatan kompetensi jurnalis daerah, terutama dalam menghadapi perubahan lanskap media di era digital. Dalam sambutannya, Staf Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagut, Nora Asimah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme para peserta yang hadir sejak pagi untuk mengikuti pelatihan.
“Mengumpulkan rekan-rekan media sepagi ini bukan hal mudah, tetapi antusiasme yang ditunjukkan sungguh luar biasa. Semoga pelatihan ini menambah wawasan dan ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua,” ujar Nora.
Ia sempat menyinggung kondisi cuaca Anambas yang berangin kencang di pagi hari namun tetap berharap kegiatan dapat berjalan lancar hingga selesai. “Semoga ini hanya angin lewat, dan pelatihan kita tetap berlangsung dengan baik,” tambahnya.
Pelatihan MoJo tersebut mencakup materi tentang teknik liputan berbasis gawai, penyusunan berita cepat dan akurat, serta pemanfaatan media sosial untuk penyebaran informasi publik yang kredibel.
Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagut, Yanin Kholison, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen industri hulu migas dalam mendukung jurnalis lokal agar lebih tangguh di era digital.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap jurnalis semakin diperkaya dengan keterampilan baru dalam mengolah informasi secara cepat, akurat, dan berimbang sesuai kebutuhan publik. Kompetensi tersebut akan memperkuat peran media sekaligus mendukung operasional industri hulu migas dalam menjaga ketahanan energi nasional,” ujar Yanin.
Sementara itu, Community Investment Manager Harbour Energy, Andri Kristianto, menilai Anambas memiliki potensi besar untuk dipromosikan secara nasional maupun internasional melalui karya jurnalis lokal. “Dengan teknologi sederhana melalui gawai, karya jurnalis lokal bisa menjangkau audiens lebih luas dan memberi dampak positif bagi masyarakat,” ungkapnya.
Dukungan serupa juga disampaikan oleh Manager Field Relations & Community Enhancement Medco E&P Natuna, Kemal A. Massi, yang menegaskan pentingnya kolaborasi antara industri hulu migas dan media. “Media berperan strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kami berharap melalui pelatihan ini lahir karya jurnalistik yang kreatif, konstruktif, dan edukatif bagi publik,” katanya.
Kegiatan bertema “Sinergi Industri Hulu Migas Bersama Insan Media di Era Jurnalisme Digital” ini diprakarsai oleh sejumlah KKKS yang beroperasi di wilayah Kepri, di antaranya Medco E&P Natuna Ltd., Harbour Energy Indonesia, Star Energy (Kakap) Ltd., KUFPEC Indonesia (Anambas) B.V., West Natuna Exploration Ltd., Prima Energy Northwest Natuna Pte Ltd., serta Pertamina East Natuna.
Melalui pelatihan ini, SKK Migas dan para KKKS berharap agar jurnalis di Kepulauan Anambas dapat terus berperan aktif dalam menghadirkan informasi publik yang berimbang serta turut mengangkat potensi daerah perbatasan ke tingkat nasional.
Hulu Migas Bukan Sekadar Energi, Tapi Penggerak Kehidupan Daerah
Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, menyoroti peran industri hulu migas di wilayah perbatasan, termasuk kontribusi sosial perusahaan melalui program CSR yang berlangsung di Natuna dan Kepulauan Anambas sepanjang tahun 2023 hingga 2025. Menurutnya keberadaan industri hulu migas tidak hanya berfungsi sebagai penyedia energi nasional, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memperkuat kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat di daerah penghasil.
“Kita di Natuna dan Anambas merasakan langsung bahwa hulu migas bukan sekadar urusan energi nasional, tapi juga penggerak kehidupan masyarakat di daerah. Ada dampak nyata yang bisa kita lihat dari program-program sosial yang dijalankan SKK Migas bersama para KKKS,” ujar Jarmin kepada Koran Perbatasan, Minggu 02 November 2025.
Kata Wabup Jarmin, program CSR seperti bantuan peralatan pendidikan, pelatihan UMKM, beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa, hingga pengembangan kompetensi jurnalis lokal, menunjukkan bahwa sektor hulu migas telah bertransformasi menjadi bagian penting dari pembangunan manusia di daerah perbatasan. “Kita melihat sendiri bagaimana bantuan teknologi informasi ke Dinas Perpustakaan, pelatihan UMKM di Anambas, dan pelatihan jurnalisme digital untuk rekan media memberi dampak luas. Ini adalah investasi sosial yang sangat penting,” lanjut Jarmin.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, industri migas, dan masyarakat agar manfaat pembangunan bisa dirasakan lebih merata dan berkelanjutan. “Kami di pemerintah daerah sangat terbuka untuk kolaborasi. Selama program yang dijalankan sejalan dengan kebutuhan masyarakat, kami siap mendukung penuh. Kita ingin hulu migas tidak hanya dilihat dari sisi produksi, tetapi juga sebagai mitra sosial yang ikut menumbuhkan daerah,” tegasnya.
Jarmin mengapresiasi upaya SKK Migas dan perusahaan mitra seperti Medco E&P Natuna, Harbour Energy, KUFPEC Indonesia, dan ENI Indonesia yang dinilai konsisten melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosial, pelatihan, dan edukasi publik. “Kami memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus peduli terhadap pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi daerah. Ini bukti bahwa industri migas juga punya hati dan tanggung jawab moral terhadap daerah tempat mereka beroperasi,” ujar Jarmin.
Lebih jauh, Wabup Jarmin menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DBH Migas, yang menjadi salah satu instrumen fiskal penting bagi daerah penghasil seperti Natuna. “Kita harus pastikan DBH Migas benar-benar memberikan manfaat yang konkret bagi masyarakat. Pemerintah daerah terus mendorong efisiensi dan transparansi agar setiap rupiah dari migas bisa kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan nyata,” jelasnya.
Ia berharap agar ke depan, kolaborasi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan KKKS semakin diperkuat tidak hanya dalam bentuk bantuan sosial, tetapi juga dalam peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, pendidikan vokasi, dan transfer teknologi. “Harapan kita, kerja sama ini tidak berhenti di CSR saja. Kita ingin lebih banyak anak-anak daerah bekerja di sektor migas, terlibat dalam teknologi, dan menjadi bagian dari masa depan energi Indonesia,” kata Jarmin menutup pernyataannya.
Industri Hulu Migas Jadi Pilar Ketahanan dan Kemandirian Daerah
Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menegaskan kolaborasi antara industri hulu migas dan pemerintah daerah bukan hanya berfokus pada produksi energi nasional, tetapi juga menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat di daerah penghasil migas.
“Bagi kami di Anambas, industri hulu migas tidak hanya bicara soal energi, tetapi juga tentang membangun manusia dan daerah. Dukungan KUFPEC Indonesia dalam pendidikan dan pelatihan UMKM adalah bukti bahwa migas bisa menjadi pendorong kemandirian daerah,” ujar Aneng saat membuka Pelatihan UMKM Anambas 2025 yang digelar oleh KUFPEC Indonesia, bekerja sama dengan SKK Migas Sumbagut dan Pemda Anambas, Sabtu 25 Oktober 2025 di Aula Prof. Muhammad Zein.
Ia menyampaikan apresiasi tinggi kepada SKK Migas dan KUFPEC Indonesia atas komitmen sosial yang konsisten membantu pendidikan anak-anak dan memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir. “Bantuan sekolah dan pelatihan UMKM bukan sekadar kegiatan sosial, melainkan bagian dari investasi jangka panjang dalam ketahanan daerah. Ketika masyarakat cerdas dan ekonominya tumbuh, maka ketahanan energi nasional juga menjadi lebih kuat,” tegasnya.
Bupati Aneng menekankan keberhasilan pembangunan daerah perbatasan tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusianya. Karena itu, ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan industri hulu migas dapat terus diperluas di masa mendatang. “Kita ingin sinergi seperti ini terus berlanjut. Pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat harus menjadi fondasi bersama menuju daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan,” tutup Bupati Aneng.
Sinergi antara pemerintah, SKK Migas, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Natuna dan Anambas menjadi bukti nyata bahwa industri hulu migas tidak hanya berperan menjaga ketahanan energi nasional, tetapi juga memperkuat fondasi kesejahteraan di wilayah perbatasan. Melalui investasi, pelatihan, dan program sosial yang berkelanjutan, sektor ini terus bertransformasi menjadi motor penggerak pembangunan daerah 3T sekaligus memperkokoh posisi Indonesia sebagai negara maritim berdaulat energi. (KP).
Laporan : Amran
