Meski setiap tahun negara mengalokasikan triliunan rupiah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) tetap berada di luar cakrawala pembangunan strategis. Yang menyedihkan bukan hanya jumlah anggarannya yang minim, tapi juga absennya 3T dalam narasi simbolik pembangunan nasional. Ketidakterlibatan ini bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari konstruksi wacana kekuasaan yang lebih dalam.
DALAM setiap dokumen perencanaan negara, kata “prioritas” sering terasosiasi dengan proyek-proyek strategis nasional, infrastruktur konektivitas, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Namun, bila ditelaah dari perspektif wilayah, representasi 3T hampir tak pernah muncul sebagai pusat perhatian, baik dalam distribusi fiskal maupun dalam narasi publik. Inilah yang disebut Pierre Bourdieu sebagai kekuasaan simbolik yaitu kekuasaan untuk menentukan apa yang dianggap penting, layak diperhatikan, dan patut diperjuangkan dalam diskursus publik.
Wilayah 3T, dalam konteks ini, mengalami invisibilisasi struktural. Artinya, mereka tidak sekadar miskin anggaran, tetapi juga miskin pengakuan dalam tata kelola wacana pembangunan. Antonio Gramsci menyebut ini sebagai bentuk hegemoni, ketika nilai-nilai dan visi kelompok dominan (dalam hal ini elite kebijakan fiskal) diterima sebagai kebenaran umum tanpa perlawanan berarti.
Dalam laporan Kementerian Keuangan, proporsi belanja yang langsung menyasar kebutuhan spesifik wilayah 3T jauh lebih kecil dibandingkan dengan daerah-daerah dengan kapasitas fiskal tinggi. Padahal, wilayah 3T justru memiliki beban infrastruktur, logistik, dan ketimpangan sosial yang jauh lebih kompleks. Ini memperlihatkan bahwa anggaran negara bukan hanya instrumen teknokratik, tetapi juga manifestasi politik makna.
