Ketika narasi anggaran nasional didominasi oleh wacana pertumbuhan ekonomi dan daya saing global, maka wilayah 3T terpinggirkan secara sistemik. Tidak karena mereka tidak membutuhkan, tetapi karena mereka tidak masuk dalam “imajinasi strategis” para penyusun kebijakan. Symbolic capital milik pusat dalam bentuk lembaga, jaringan, dan narasi nasional, menentukan siapa yang layak dibantu dan siapa yang dilupakan.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan fiskal yang sejati, negara perlu melampaui logika anggaran sebagai alat distribusi teknis. APBN harus dikaji sebagai instrumen yang mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, pengakuan terhadap eksistensi pinggiran, dan koreksi terhadap praktik invisibilisasi yang telah berlangsung lama.
Mengangkat 3T dari ketidaknampakan bukan sekadar soal menambah dana, tetapi juga menggeser pusat wacana dari dominasi pusat menuju rekognisi terhadap pinggiran. Selama 3T tetap berada di luar narasi dominan, maka kebijakan apapun hanya akan mengulang praktik hegemonik yang mengakar.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
