Lebih jauh lagi, paradigma teknokratis menempatkan wilayah 3T sebagai beban fiskal alih-alih sebagai subjek pembangunan. Ketika efisiensi dijadikan tolok ukur utama, maka daerah yang memerlukan investasi besar namun memberi return kecil dalam jangka pendek akan otomatis terpinggirkan. Narasi ini mengukuhkan apa yang disebut hegemoni rasionalitas ekonomi, di mana pertimbangan sosial, kultural, dan politik menjadi subordinat.
Pertanyaannya adalah jika indikator pertumbuhan tidak mencerminkan kesetaraan akses, dan jika efisiensi menafikan keadilan spasial, untuk siapa sebenarnya anggaran negara dibuat? Apakah benar anggaran itu sebuah kontrak sosial antara negara dan seluruh warganya, atau sekadar instrumen kuasa yang diatur oleh elit kebijakan?
Di sinilah kegagalan epistemik dalam perencanaan fiskal nasional. Bukan hanya soal besar kecilnya anggaran, tetapi tentang siapa yang diperhitungkan dan siapa yang dianggap absen. Bagi warga 3T, keterputusan dari narasi nasional bukan sekadar soal infrastruktur yang tak kunjung hadir, melainkan tentang hilangnya pengakuan bahwa mereka juga bagian dari imajinasi kebangsaan.
Maka perlu kita desak satu hal mendasar yaitu ubah cara kita bicara tentang ekonomi. Alih-alih mengkultuskan angka pertumbuhan, negara harus mulai merumuskan indikator pembangunan yang mampu merepresentasikan keragaman realitas geografis dan sosial. Bahasa kebijakan harus inklusif, bukan eksklusif; membumi, bukan melayang dalam kalkulasi makro.
Jika tidak, maka kita akan terus menyaksikan paradoks: APBN yang terus tumbuh tetapi tidak menyapa pinggiran; pertumbuhan ekonomi yang menjadi dogma, namun tidak menyentuh kehidupan mereka yang paling jauh dari pusat baik secara geografis maupun politis.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
