Ketimpangan spasial dalam alokasi anggaran kementerian dan lembaga kian mempertegas fakta menyakitkan bahwa Indonesia belum selesai dengan sentralisasi pembangunan. Meski doktrin desentralisasi telah dua dekade berjalan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa belanja negara masih didominasi Pulau Jawa, sementara wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) tetap menjadi penonton dari pinggiran republik.
Pemerataan Hanya dalam Narasi, Bukan Praktik
Dalam dokumen APBN, janji pemerataan tertulis jelas. Namun secara praksis, alokasi belanja kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan masih terkonsentrasi di wilayah urban Jawa. Proyek infrastruktur besar, pembangunan fasilitas kesehatan bertingkat, hingga pengembangan kawasan strategis nasional hampir seluruhnya menumpuk di kawasan yang telah maju.
Kondisi ini mengindikasikan asimetri fiskal yang terstruktur, di mana pemerintah pusat terus mereproduksi ketimpangan dengan memusatkan investasi publik di wilayah yang sudah relatif mapan. Teori pembangunan dualistik menyebutnya sebagai strategi yang mendahulukan pusat dan mengabaikan pinggiran atas nama efisiensi.
Perbatasan Tak Masuk Radar Perencanaan
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa wilayah 3T tidak hanya tertinggal secara pembangunan fisik, tetapi juga secara kehadiran kelembagaan negara. Kementerian-kementerian besar nyaris tidak memiliki footprint nyata di kawasan perbatasan seperti Natuna, Kepulauan Talaud, atau Merauke. Hal ini memperkuat asumsi bahwa negara tidak hadir secara institusional di wilayah pinggiran, padahal wilayah inilah yang memiliki nilai strategis geopolitik dan sumber daya.
Ketiadaan proyek prioritas kementerian di wilayah 3T menunjukkan adanya kebijakan fiskal eksklusif, yang tidak menimbang keadilan spasial sebagai prinsip dasar alokasi anggaran.
