Dari perspektif ekonomi pembangunan, fenomena ini menunjukkan ketimpangan distribusi beban. Negara mungkin berhasil menjaga angka defisit, tetapi dengan mengalihkan tekanan itu ke sektor paling rapuh dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, krisis daya beli ini menciptakan efek jangka panjang seperti anak-anak yang gagal tumbuh optimal, peningkatan informal debt, hingga penurunan kualitas hidup yang bersifat struktural.
Ironisnya, efisiensi anggaran seringkali tidak disertai efisiensi dalam distribusi manfaat. Proyek-proyek infrastruktur besar tetap dijalankan dengan anggaran jumbo, sementara alokasi untuk perlindungan sosial justru disunat. Ini mencerminkan bias dalam orientasi fiscal, lebih berpihak pada pertumbuhan indikator makro ketimbang keberlangsungan ekonomi rakyat.
Sudah saatnya negara menyadari bahwa stabilitas fiskal sejati bukan hanya soal angka dalam neraca keuangan, melainkan juga soal keberlangsungan kehidupan rakyat sehari-hari. Jika efisiensi adalah keniscayaan, maka harus disertai mekanisme social cushioning, penyangga sosial, yang mencegah rakyat kecil jatuh terlalu dalam.
