APBN adalah refleksi paling nyata dari identitas dan pilihan ideologis suatu bangsa. Melalui anggaran itulah negara menunjukkan siapa yang diprioritaskan, siapa yang dianggap pusat, dan siapa yang terus dibiarkan berada di pinggiran. Jika benar Indonesia mengakui dirinya sebagai negara kepulauan, maka pertanyaannya adalah di mana posisi wilayah perbatasan dalam wajah anggaran negara kita?
JIKA APBN adalah cermin identitas bangsa, maka kita perlu bertanya dengan serius: siapa yang tampak di dalamnya dan siapa yang nyaris tak terlihat? Dalam dokumen-dokumen fiskal tahunan, wajah Indonesia kerap tergambar sebagai negara yang sibuk membangun kota, menggencarkan konektivitas darat, dan mengakselerasi pertumbuhan pusat-pusat ekonomi. Tapi bagaimana dengan wilayah perbatasan?
Indonesia memiliki 19 provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain, baik di darat maupun laut. Wilayah-wilayah ini seperti Natuna, Nunukan, Merauke, dan Sangihe bukan hanya titik geografis, melainkan garis depan kedaulatan. Namun sayangnya, dalam distribusi anggaran negara, perbatasan seringkali hanya muncul dalam judul program, bukan dalam skala prioritas nyata.
Kita menyaksikan ironi dalam praktik. Bandara internasional di kota besar dengan belanja triliunan bisa rampung dalam dua hingga tiga tahun. Sementara dermaga kecil di pulau terluar atau jembatan penghubung antarpulau di perbatasan bisa mangkrak bertahun-tahun, menunggu anggaran yang tak kunjung tiba. Dalam logika distribusi fiskal seperti ini, perbatasan seolah hadir secara simbolik, bukan strategik.
Filsuf Italia Antonio Gramsci pernah menyatakan bahwa hegemoni budaya dibangun melalui konsensus yang terus-menerus direproduksi oleh institusi negara. Dalam konteks Indonesia, APBN dapat dibaca sebagai instrumen reproduksi hegemoni ruang. Negara mengafirmasi kota besar sebagai pusat, sementara daerah perbatasan menjadi pinggiran abadi. Inilah konsekuensi dari imajinasi ruang yang metropolitan-sentris, bukan kepulauan.
Padahal, bila negara serius membangun identitas maritim dan geopolitik sebagai bangsa kepulauan, wilayah perbatasan seharusnya diposisikan sebagai titik awal, bukan titik akhir pembangunan. Dari sanalah kita meneguhkan kehadiran negara, memperkuat kepercayaan publik, dan menjaga integrasi nasional.
Sayangnya, kebijakan fiskal nasional masih terlalu birokratis dalam menempatkan perbatasan. Tidak ada skema khusus yang secara progresif menjadikan daerah terluar sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru. Padahal, ketika kita menyusun anggaran, kita sedang menyusun narasi siapa kita dan ke mana arah bangsa ini.
Jika perbatasan terus diabaikan, maka kita sedang membentuk narasi yang timpang bahwa Indonesia hanya peduli pada pusat-pusat ekonomi darat, bukan pada wilayah maritim dan geopolitik yang menentukan masa depan kawasan. Ini bukan hanya soal ketimpangan anggaran, tetapi soal kehilangan arah jati diri bangsa.
Maka pertanyaannya sangat mendasar, apakah kita sungguh bangsa kepulauan yang egaliter atau hanya sekadar negara kota besar yang sesekali menoleh ke pinggiran demi simbolik kedaulatan? Jawabannya terletak di dalam APBN.
Sudah saatnya kita membalik cara pandang ini. Anggaran negara harus dimulai dari wilayah perbatasan, dari tempat di mana negara seringkali hadir paling tipis. Karena dari situlah kita bisa benar-benar membangun Indonesia sebagai satu kesatuan utuh, bukan serpihan pembangunan yang berat sebelah.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
