Dari Eksistensialisme ke Politik Kewargaan
Filsafat eksistensialisme mengajarkan bahwa menjadi manusia berarti diakui eksistensinya oleh yang lain. Dalam ranah kenegaraan, pengakuan itu hadir melalui kehadiran negara baik dalam bentuk infrastruktur, layanan publik, hingga representasi dalam kebijakan. Bila suatu wilayah terus-menerus diabaikan, maka negara gagal dalam memenuhi kontrak sosialnya.
Lebih jauh lagi, ini bukan hanya tentang pengakuan administratif, melainkan juga tentang pengakuan moral dan politik. Ketika perbatasan Indonesia tidak mendapatkan perlakuan fiskal yang setara, maka warga negara di sana kehilangan akses ke hak-hak dasar mereka sebagai bagian dari republik.
Pusatistik sebagai Bentuk Kekerasan Simbolik
Mengacu pada konsep capital symbolique dari Pierre Bourdieu, negara modern bukan hanya mendistribusi kekuasaan dan sumber daya, tapi juga makna. Ketika hanya kota besar dan pusat ekonomi yang tampil dalam wacana pembangunan nasional, maka pusat telah merebut ruang simbolik sebagai “satu-satunya representasi” kemajuan.
Sebaliknya, daerah 3T direduksi menjadi latar belakang geografis tanpa suara. Mereka hadir dalam wacana kenegaraan hanya dalam konteks krisis, bencana, atau program insidental. Inilah bentuk kekerasan simbolik penghilangan dari kesadaran kolektif bangsa.
