BANTUAN sosial (bansos) sejatinya menjadi instrumen negara untuk menjamin keadilan sosial di tengah guncangan ekonomi. Namun, dari tahun ke tahun, pertanyaan yang tak pernah benar-benar terjawab adalah: apakah bansos sudah tepat sasaran, atau sekadar memenuhi formalitas belaka?
Kita semua mengenal cerita lama yang berulang: bantuan yang jatuh ke tangan yang bukan penerima semestinya, warga miskin yang tercecer dari daftar, dan distribusi yang sarat dengan kepentingan politik atau administratif. Di tengah upaya efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat, efektivitas bansos justru semakin disorot.
Dalam realita sosial hari ini, bansos bukan hanya soal angka dan data. Ia adalah soal keadilan dan rasa percaya rakyat kepada negara. Ketika bantuan diberikan tanpa kejelasan mekanisme verifikasi yang transparan, maka yang tercipta bukanlah kepercayaan, melainkan sinisme. Warga bertanya-tanya, mengapa mereka yang mampu justru yang menerima, sementara mereka yang kesulitan malah terlewat?
Pemerintah kerap menjanjikan sistem berbasis data tunggal kesejahteraan (DTKS) sebagai solusi. Namun implementasi di lapangan masih banyak celah. Data statis, minim pembaruan, dan tidak sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi keluarga penerima. Padahal, krisis seperti pandemi atau inflasi tajam bisa membuat keluarga menengah jatuh miskin hanya dalam hitungan bulan.
Ironisnya, dalam banyak kasus, bansos berubah fungsi menjadi alat kampanye terselubung. Foto-foto penyerahan bantuan dipublikasikan besar-besaran, seolah keberpihakan ditunjukkan lewat pencitraan, bukan keberhasilan meringankan beban hidup rakyat. Hal ini makin menjauhkan bansos dari tujuan mulianya: membantu yang benar-benar membutuhkan, bukan memperkuat popularitas.
Sudah saatnya evaluasi menyeluruh dilakukan. Bukan hanya pada teknis distribusi, tapi juga pada filosofi dasar kebijakan bantuan sosial. Jika pemerintah serius melakukan efisiensi anggaran, maka setiap rupiah bantuan harus memiliki dampak nyata. Itu berarti, bukan hanya mengalirkan dana, tapi juga memastikan bahwa bantuan tersebut bisa memutus rantai kemiskinan, bukan hanya menambalnya sementara.
Bantuan sosial harus disertai dengan program pemberdayaan. Rakyat tidak ingin bergantung, mereka ingin bangkit. Tapi negara harus hadir bukan hanya sebagai penyedia, tetapi sebagai pengarah dan pelindung. Dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan, bansos bukan sekadar instrumen fiskal, tapi ujian etika dan keberpihakan.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
