KETIKA pemerintah pusat mulai mengencangkan sabuk anggaran dengan dalih efisiensi, dampaknya tak hanya terasa di meja rapat para pejabat. Getarannya merembet sampai ke dapur rumah-rumah rakyat kecil. Subsidi dikurangi, belanja negara dipangkas, dan program bantuan direvisi ulang. Tapi bagaimana dengan rakyat? Apakah mereka juga harus belajar “berhemat” di saat kebutuhan pokok justru merangkak naik?
Pemangkasan anggaran negara memang menjadi pilihan logis di tengah tekanan global dan kondisi fiskal yang menuntut kehati-hatian. Namun, keputusan tersebut memiliki efek domino yang menghantam langsung ke jantung ekonomi rumah tangga. Warga yang tadinya menggantungkan hidup pada subsidi listrik, bantuan pangan, hingga fasilitas kesehatan murah, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka harus menutup celah kekurangan dengan pengeluaran sendiri.
Saat negara “mengencangkan sabuk”, rakyat pun terpaksa menyiasati pengeluaran agar bisa bertahan. Tetapi menyiasati bukan berarti menyulap. Tak semua keluarga memiliki ruang fleksibilitas dalam anggaran mereka. Sebagian besar dari mereka hidup dengan penghasilan tetap, bahkan cenderung minim. Maka strategi seperti mengatur ulang prioritas belanja, memangkas pengeluaran tidak mendesak, hingga mencari pendapatan tambahan pun mulai menjadi pembicaraan harian.
Di sisi lain, literasi keuangan rumah tangga Indonesia masih berada pada level yang memprihatinkan. Banyak yang belum memahami cara mengelola cash flow, menyiapkan dana darurat, apalagi investasi. Ketika tekanan ekonomi datang, mereka cenderung mengambil jalan instan: berutang, menjual aset, atau sekadar menunda kebutuhan. Dalam jangka pendek mungkin terlihat efektif, namun berisiko tinggi dalam jangka panjang.
Yang menjadi pertanyaan besar: apakah negara hanya bisa menuntut rakyat berhemat, tanpa memastikan jaring pengaman sosial yang memadai? Efisiensi anggaran negara tak seharusnya berarti efisiensi tanggung jawab terhadap rakyat. Justru saat pemerintah mengetatkan pengeluaran, perhatian terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga harus diperkuat. Jika tidak, maka negara hanya menciptakan jurang baru antara kebijakan makro yang ambisius dan realita mikro yang getir.
Solusi ke depan perlu diarahkan pada dua sisi. Pertama, pemerintah harus memperkuat program yang bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, bukan sekadar memangkas. Kedua, masyarakat perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam mengelola keuangan melalui edukasi praktis, akses informasi yang merata, dan pelibatan komunitas lokal dalam perencanaan anggaran rumah tangga.
Efisiensi anggaran negara memang perlu. Tapi efisiensi yang tidak mematikan ruang hidup rakyat. Karena pada akhirnya, kekuatan negara tak hanya diukur dari angka neraca, tetapi juga dari kestabilan warganya dalam menghadapi guncangan ekonomi.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
