Laporan keuangan negara menunjukkan angka yang menggembirakan, defisit terkendali, penerimaan negara meningkat, dan pembelanjaan terserap dengan efisien. Namun kenyataan di dapur-dapur rakyat berkata lain, banyak yang hanya bisa menyajikan nasi tanpa lauk, bahkan tak jarang hanya air putih dan garam sebagai pengganjal perut.
KEBIJAKAN fiskal yang berhasil menjaga neraca keuangan negara agar tetap positif kerap dianggap sebagai capaian. Namun dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, neraca fiskal yang sehat tidak selalu berarti kesejahteraan bagi rakyat. Justru ironinya terasa begitu dalam, semakin negara berbicara tentang efisiensi dan surplus, semakin rakyat harus mengencangkan ikat pinggang mereka.
Efisiensi anggaran yang dimaknai sebagai pemangkasan pengeluaran pada sektor tertentu termasuk subsidi pangan, energi, dan bantuan sosial, menjadi sumber tekanan baru bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Mereka kehilangan bantalan ekonomi yang selama ini menopang keberlangsungan hidup di tengah harga kebutuhan pokok yang terus meroket.
Dalam diskursus ekonomi publik, keberhasilan fiskal seharusnya tidak semata diukur dari keseimbangan neraca. Aspek distributive equity menjadi parameter penting yaitu sejauh mana anggaran publik menyentuh dan memperbaiki kehidupan masyarakat rentan. Ketika neraca positif tercapai melalui pemotongan yang menyasar kelompok paling lemah, maka terjadi apa yang disebut regresif fiscal yakni kebijakan yang justru memperlebar kesenjangan sosial.
