Rasionalisasi anggaran yang kini menjadi jargon utama pemerintah pusat sejatinya mencerminkan kehati-hatian fiskal. Namun, di sisi lain, kebijakan ini justru menggerus daya tahan ekonomi rumah tangga. Di dapur rakyat, istilah “efisiensi” kerap berubah menjadi “pengurangan konsumsi” bukan karena sadar hemat melainkan karena keterpaksaan akibat harga yang naik, subsidi yang menurun, dan perlindungan sosial yang kian menyempit.
KEBIJAKAN efisiensi anggaran sejatinya merupakan instrumen stabilisasi fiskal. Dalam ranah makroekonomi, langkah ini lazim diambil guna menjaga defisit tetap terkendali dan memperkuat daya tahan keuangan negara. Namun dalam konteks Indonesia hari ini, terutama menjelang semester kedua tahun 2025, langkah tersebut membawa efek ikutan yang tak dapat diabaikan ketimpangan daya tahan ekonomi antar kelas sosial makin mencolok.
Di satu sisi, pemerintah berulang kali menyatakan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk meredam gejolak global dan menjaga kredibilitas fiskal. Namun di sisi lain, kelompok masyarakat bawah justru menjadi yang pertama terdampak. Program bantuan sosial dikurangi, anggaran subsidi dipotong, dan program padat karya melambat. Semua itu mereduksi bantalan sosial yang selama ini menopang dapur rakyat.
Fenomena ini mencerminkan apa yang dalam literatur ekonomi disebut sebagai “asimetri beban fiskal” di mana kelompok berpendapatan rendah lebih cepat terkena dampak kebijakan penghematan daripada kelompok elite. Dalam rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah, tidak adanya cadangan keuangan memaksa mereka langsung menyesuaikan pola konsumsi. Pengeluaran makanan ditekan, akses pendidikan anak dikompromikan, dan kesehatan menjadi sektor yang paling sering diabaikan.
Rasionalisasi anggaran yang tidak diimbangi dengan strategi perlindungan sosial yang tepat sasaran pada akhirnya menciptakan apa yang disebut oleh akademisi sebagai “kemiskinan struktural”. Artinya, kemiskinan tidak lagi sekadar persoalan ekonomi mikro, tetapi menjadi konsekuensi langsung dari keputusan-keputusan politik dan kebijakan makro yang tidak inklusif.
