Kondisi ini menunjukkan adanya distorsi dalam prioritas kebijakan. Negara yang seharusnya hadir untuk memperkuat fondasi masyarakat justru terlihat abai terhadap realita mikro. Rakyat kecil dipaksa berhemat dalam kehidupan yang sebenarnya sudah sangat pas-pasan. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka harus menanggung beban ganda, pajak tetap dipungut, tapi perlindungan sosial justru dipangkas.
Lebih lanjut, penghematan negara tanpa koreksi terhadap ketimpangan struktural hanya memperdalam jurang ketidakadilan. Masyarakat yang sudah tertinggal, makin tersisih. Apalagi jika pemerintah tak menyediakan instrumen kompensasi yang adil dan terukur untuk kelompok terdampak. Retorika efisiensi tak akan cukup jika yang dikorbankan adalah keamanan sosial warga.
Pemerintah perlu menyadari bahwa stabilitas fiskal tidak seharusnya ditegakkan dengan mengorbankan stabilitas sosial. Efisiensi anggaran harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan. Artinya, belanja negara harus dievaluasi secara menyeluruh bukan sekadar memangkas, tapi mengalihkan ke pos-pos yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
Ekonomi yang sehat bukan hanya tentang defisit yang mengecil atau utang yang terkendali. Ia juga menyangkut kemampuan rakyat menjalani hidup dengan layak dan bermartabat. Tanpa itu, kebijakan fiskal akan kehilangan legitimasi moralnya, dan rakyat akan terus bertanya: untuk siapa sebenarnya negara ini berhemat?
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
