Pembangunan Tanpa Pemerataan
Ironisnya, pembangunan infrastruktur dan kawasan industri yang digembor-gemborkan tidak serta-merta membawa kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Banyak desa tetap kesulitan air bersih dan akses kesehatan, meski hanya berjarak beberapa kilometer dari proyek prestisius. Di sisi lain, pemerintah pusat kerap menggunakan narasi pertumbuhan sebagai pembenaran atas kebijakan efisiensi anggaran dan pengurangan subsidi.
Pertanyaannya: pertumbuhan untuk siapa?
Jika pertumbuhan hanya dinikmati oleh kalangan atas dan tidak menjangkau kelompok rentan, maka yang terjadi adalah growth without equity, pertumbuhan tanpa pemerataan. Padahal esensi pembangunan seharusnya menyejahterakan semua lapisan, bukan hanya mencetak angka-angka indah dalam laporan tahunan.
Rakyat Berjuang Sendiri
Di tengah tekanan itu, rakyat dipaksa bertahan dengan segala cara. Mulai dari menambah jam kerja, berjualan kecil-kecilan, hingga berutang demi memenuhi kebutuhan harian. Fenomena ini menunjukkan adanya kekosongan kebijakan afirmatif yang seharusnya hadir di saat rakyat paling membutuhkan perlindungan.
Kebijakan pemangkasan subsidi, misalnya, sering kali berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga. Sementara kompensasi berupa bantuan sosial sering kali tidak tepat sasaran, atau bahkan hanya formalitas.
